500-an PSK ‘Beroperasi’ di Palas Dinsos Kewalahan

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas mengaku kewalahan mengatasi persoalan pekerja seks komersial (PSK) di daerah tersebut. Sebab cara yang digunakan pihaknya selama ini dengan merazia termasuk memberikan pembinaan di kantor Dinsos tidak membuahkan hasil maksimal. Bahkan PSK itu kembali lagi melakoni pekerjaannya setelah dilepaskan. Jumlah PSK yang ‘beroperasi’ di Palas diperkirakan 500-an orang.

Kepala Dinsos Palas, Badarun Pasaribu mengutakan, pihaknya kewalahan mengatasi persoalan PSK di Palas yang sudah menjamur. Bahkan dari data mereka secara acak, ada sekitar 500-an PSK di Palas yang bekerja nyambi sebagai pelayan di kafe-kafe.

“Kami kewalahan sekali termasuk untuk tahun ini karena minimnya dana. Keterlambatan penerapan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Pemerintahan, di mana Dinsos terbentuk di Palas baru pertengahan Juni lalu, sedangkan sesuai peraturan pengelolaan keuangan, dana yang lewat pada triwulan awal tahun tak bisa diambil dari Dispenda, dan harus disesuaikan dengan anggaran tahun berjalan. Jadi, kita tak bisa berbuat apa-apa termasuk untuk mengirim mereka ke Parawasa, rumah rehabilitasi di Berastagi, Kabupaten Karo,” ujar Pasaribu kepada METRO, Selasa (5/10).

Disebutkan Pasaribu, anggaran Dinsos yang ditetapkan pada APBD 2010 sebesar Rp1 miliar. Sementara anggaran yang bisa diambil hanya sekitar Rp500 juta, karena Dinsos dibentuk sudah pertengahan tahun. “Padahal untuk kantor dan ATK, mobiler saja dana itu sudah kurang, apalagi untuk pembinaan yang mencapai berbulan-bulan terhadap PSK. Makanya kita kewalahan begitu aparat penegak hukum termasuk polisi dan Satpol PP merazia PSK, kemudian diserahkan kepada Dinsos. Kita tak bisa berbuat banyak kecuali hanya memberikan bimbingan arahan. Namun kenyataannya tak berbuah hasil sesuai yang diharapkan, karena rata-rata mereka tidak serius mendengarkannya,” keluhnya.

Baca Juga :  Susno Merasa Diperlakukan Sewenang-Wenang

Ditambahkan Pasaribu, untuk tahun 2011, pihaknya sedang menyusun proposal untuk pembangunan gedung rehabilitasi PSK ke Menteri Sosial agar ditampung anggarannya. “Sekarang kita sedang menyusun proposalnya termasuk taksasi dananya, areal lahannya begitu juga dengan lokasinya,” pungkasnya.

Ketua Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama Indonesia (IPNU) Cabang Palas, Haposan Hasibun menilai selama ini Pemkab belum memiliki keseriusan dalam mewujudkan Palas yang beriman. (amr)

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. horas PALAS…..
    harapan saya, jangan hanya sekedar wacana karena, kancil pun bisa berwacana. kembali ingat janji-janji dimasa kampanye. masa baru beberapa kurun waktu yang singkat Kab Palas Didirikan Sudah jadi Satu Kampung PSK di PALAS. apa gunanya Satpol PP dan Polisi serta Aparat Yang terkait Di Kab PALAS. kalau hanya bimbingan dan penyuluhan yang di lakukan… Ma’af Para Ustazd sudah terlebih dahulu membingbing masyarakat.

  2. Assalamu’alaikum. Wr. Wb.

    Terimakasi Atas Informasinya. semoga Padang Lawas yang di singkat dengan PALAS, di kemudian hari tidak disingkat masyarakat menjadi “Paling Malas”.

    Seiring dengan perkembangan Kab PALAS salah satu yang melatar belakangi 500 PSK beroperasi di PALAS adalah : menjamurnya tempat-tempat par minuman TUAK serta, kurangnya perhatian para pemimpin kita terhadap pendidikan. saya pikir PSK nya tidak perlu di perhatikan (memberikan bimbingan arahan). yang perlu di perhatikan (memberikan bimbingan arahan) adalah kepada masyarakatnya. Karena PSK itu tidak akan berhenti lagi bahkan akan bertambah lagi.

  3. Palas………………..Hebat….hebat.
    Kemajuan di Palas cukup signifikan…terimakasih Pemda P A L A S,baru 2 tahun PSKnya sudah 500.jadikan palas sebagai produsen AIDS no.1………..selamat………………

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*