Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Palas Diduga Belum Patuhi Permentan

PALAS – Sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Palas diduga masih banyak yang belum mematuhi Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 98 tahun 2013, baik itu mengenai izin dan pajaknya terhadap daerah.

Pasalnya, hingga kini sejumlah perusahaan yang berdomisili di Palas, belum diketahui secara jelas jumlah pajak yang disetorkan kepada Pemkab Palas, begitupun persentase bagi hasil tidak dapat diketahui kejelasannya.

Demikian disampaikan Ketua DPP LSM Gempar Sumut Aman Sudirman Harahap kepada METRO, Kamis (29/5).

“Sesuai dengan hasil investigasi kami ke sejumlah instansi terkait pada sejumlah perusahaan, menunjukkan tidak adanya kontribusi pembayaran pajak yang jelas dari perusahaan terhadap daerah, dengan kata lain, perusahaan di Palas masih belum menjalankan Permentan itu, belum sesuai,” jelas Aman.

Dikatakannya, jika hanya pajak saja belum beres sebagai salah satu kontribusi terhadap daerah dan kesejahteraan rakyat pada daerah tersebut tidak beres, konon lagi hal lain jika dibahas lebih dalam. Padahal pajak yang seharusnya dibayarkan itu merupakan salah satu kontribusi perusahaan terhadap kemajuan daerah.

Namun nyata jika dugaan ini benar, berarti keberadaan perusahaan di Palas hanya untuk merongrong rakyat yang notabene meraup keuntungan tersendiri tanpa mementingkan kemajuan daerah.

“Tentu ini salah satu cara perusahaan kembali menjajah rakyat dengan cara melanggar peraturan itu, hingga tidak membayar pajak, yang mana pajak merupakan jantungnya pembangunan daerah. Namun nyatanya rakyat masih saja dijajah dengan pembodohan,” tegasnya.

Baca Juga :  Cai/Fu Menang, China Sapu Bersih Emas Cabang Bulutangkis

Lebih jauh dikatakannya bahwa keberadaan perusahaan yang diduga melanggar Permentan itu dapat bertahan di bumi Palas, terindikasi adanya permainan di bawah tangan bersama pemangku kepentingan di daerah tersebut. Tentunya peranan kepala daerah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan yang melanggar permentan itu.

Dengan kata lain, adanya dugaan kongkalikong hingga sejumlah perusahaan yang melanggar Permentan masih dapat bertahan.

“Besar dugaan bahwa peranan kepala daerah terhadap keberlangsungan perusahaan di Palas ini sangat berpengaruh, yang mana hingga kini perusahaan yang melanggar Permentan itu masih dapat bertahan. Dan ini harus dapat kita sikapi bersama, rakyat jangan mau lagi dibodoh-bodohi,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Palas Tamrin Harahap saat dikonfirmasi memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak jelas. Saat dikonfirmasi pagi hari, Tamrin menyebutkan akan memberikan keterangan terkait ini pada siang hari.

“Saya masih ada urusan di kantor SKPD yang baru, nanti lah siang,” jelasnya.

Namun saat dihubungi lagi pada siang hari, Tamrin malah mengaku sudah tak di kantor lagi dan sudah berada di rumahnya.”Saya sudah di rumah, nantilah,” kilahnya lagi. (tan)

Sumber: METROSIANTAR.com,

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Danrem Sidimpuan Ingatkan Ancaman Globalisasi

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*