Masyarakat Gabungan Kelompok Tani dan Kelompk Tani Hutan Rakyat Kec. Dolok Sampaikan Terimakasih Kepada Pemerintah

%name Masyarakat Gabungan Kelompok Tani dan Kelompk Tani Hutan Rakyat Kec. Dolok Sampaikan Terimakasih Kepada Pemerintah
Masyarakat Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Tani Hutan Rakyat berterima kasih kepada Pemerintah Pengurus Gabungan Kelompok Tani TOIB HARAHAP foto bersama dan Pejabat Bappedas dari Provinsi serta Pejabat Dinas Kehutanan Padang Lawas Utara HAMDAN (Pejabat HKM).

Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Tani yang terbentuk resmi pada tanggal 18 Januari Tahun 2012 yang difasilitasi oleh : Gabungan Kelompok Tani Rakyat Hornop jaya Lestari Kecamatan Dolok Desa Sungai Datar Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, telah mengajukan permohonan ke Menteri Kehutanan RI melalui Bupati Padang Lawas Utara Drs. BACHRUM HARAHAP, hutan yang dimohonkan kepada Bapak Menteri Kehutanan RI telah diverifikasi oleh tim verifikasi pusat dan Provinsi.

Usulan penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara omor : B.A /GPS.2/2012 tanggal 03 Agustus 2012 pada hari Jum’at Bulan Agustus Dua ribu dua belas telah berhasil dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa keberhasilan permohonan Gabungan Kelompok Tani Hornap Jaya Lestari dan 39 kelompok tani HKM. Pada tanggal 30 Januari 2013. Permohonan kawasan hutan lindung yang dimohonkan telah ditetapkan menjadi areal kerja  hutan kemasyarakatan seluas 5.963 Ha kawasan Hutan Lindung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara telah diputuskan oleh Menteri Kehutanan RI dengan nomor S.K : 379 Menteri RI II/2013 Keputusan Menteri Kehutanan RI dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi. – Krisnarya 1. Menteri dalam Negeri 2. Menteri Pertanian 3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4. Menteri Perindustrian 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional, 6. Menteri Lingkungan Hidup 7. Pejabat Eselon I Lingkungan Hidup Kementerian  Kehutanan 8. Gubernur Sumatera Utara 9. Bupati Padang Lawas Utara 10. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional 1. Kepala Balai Pengelolaan DAS Asahan Barumun.

Baca Juga :  Tawuran Antar Pemuda Di Paluta di Damaikan Secara Adat

Ketua Pengurus Gapoktan Hornop Jaya Lestari : TOIB HARAHAP beserta 39 Kelompok Tani sekecamatan Dolok sangat mengharapkan program Pemerintah yang difasilitasi oleh Gapoktan Hutan yang dimohonkan kepada Bapak Menteri Kehutanan RI supaya diberi pelepasan ijin : 379 S.K.Penetapan areal kerja (HKM) dari Menteri Kehutanan penerbit ijin usaha pemanfaatan HKM. (IUPHKM) dari Bapak Bupati Padang Lawas Utara Drs. BACHRUM HARAHAP hutan tetap hutan, hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kelompok tani rakyat kecamatan dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, hutan yang kami mohonkan dapat dikerjakan dengan berkebun rakyat berkelompok tani HKM.

Apabila hutan yang kami mohonkan ini yang sudah diverifikasi oleh tim verifikasi dari pusat dan provinsi yang luasnya 5.963 Ha, dapat kami kerjakan dengan kebun karet dan tanaman kayu masyarakat sengon, mahoni, ingul, jebon, kopi gaharu, jati dan khususnya tanaman kayu rakyat yang sesuai dengan aturan Pemerintah Menhut mungkin masyarakat Kecamatan Dolok dapat terkendali dari ketertinggalan ekonomi yang terpuruk di bidang perkebunan karena wilayah Kecamatan Dolok ini 90% Hutan Lindung.

Saran dari Ketua Pengurus Gapoktan : Toib Harahap kepada seluruh masyarakat sekecamatan Dolok, kesempatan bagi kita semua mungkin program Pemerintah Kehutanan yang kita bentuk ini membuat kesejahteraan ekonomi dan pengembangan ekonomi rakyat yang meluas sehingga membawa kemerdekaan bagi kita semua dibidang Pertanian dan Perkebunan terkendali dari Daerah tertinggal pada hal Kecamatan Dolok diakui Kecamatan yang paling tertua di Kabupaten Padang Lawas Utara. Mungkin karena adanya program Pemerintah Hutan dapat dimohonkan dengan cara berkelompok tani rakyat dapat dimohonkan ke Menteri melalui Bupati Padang Lawas.

Baca Juga :  Anggota KPU Edi Potan Siregar : Sukses Pilkada Tapsel Bukti Kedewasaan Masyarakat dalam Berdemokrasi

Diminta kepada seluruh steak holder/Penegak Hukum untuk lebih arif dan bijaksana dalam hal menyikapi semua aturan yang sudah tertera di Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.37/Menhut-II/2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN, sekalipun Hutan lindung ini telah dirubah fungsinya menjadi hutan kemasyarakatan tidaklah menjadi keresahan bagi masyarakat apabila Hutan Lindung ditebang oleh masyarakat kelompok tani yang bergabung dalam Lembaga GAPOKTAN, sebab Hutan Lindung yang ditebang tetap menjadi Hutan yang akan ditanami oleh kelompok tani dengan contok kayu Karet, gaharu, damar, mahoni, kapur, pohon barus, cendana, dll terkecuali pohon Sawit, seperti yang ada tertera di peraturan menteri kehutanan untuk melarang hutan lindung yang sudah dirubah fungsinya menjadi hutan kemasyarakatan menjadi kebun sawit.

/(Friska.E.K.Hrp/Team)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*