8.000 Petani Tobasa Terancam Kelaparan

Medan, Keresahan akan ancaman kelaparan kian menyergap 8.000 lebih petani sawah, dan pekebun di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Penyebabnya, sawah dan kebun yang menjadi sumber penghidupan utama selama ini tak lagi bisa diusahai, akibat dikategorikan sebagai kawasan hutan sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005.

Fakta ini mencuat ketika puluhan warga, kepala desa, dan tokoh adat asal Tobasa mendatangi Kantor Dinas Kehutanan Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (8/6). Mereka minta Kadishut Sumut, James Budiman Siringoringo mendesak pemerintah cq Kementerian Kehutanan Zulkifli Hasan merevisi SK 44/2005.

“Kami takut mengusahai ladang dan kebun yang ada. Karena dikatakan (SK 44/2005) sebagai kawasan hutan,” ucap Walton Tambunan, Kepala Desa Sipakabu usai bertemu Kadishut Sumut.

Tambunan merinci, 8.000 petani yang terancam kelaparan itu berada di Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nansau, dan Kecamatan Borbor. Petani di tiga kecamatan ini takut berusuran dengan aparat hukum, akibat lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka selama puluhan tahun terakhir, dikatakan sebagai kawasan hutan.

“Jika kami tidak dibolehkan lagi bertani dan berladang, kami pun akan kelaparan. Karena kami mendesak SK 44/2005 itu direvisi. Kalau tidak, kami ini tak ubahnya sebagai pendatang ilegal di kampung halaman sendiri,” keluh Tambunan.

Hotlan Manurung, salah seorang tokoh pemuda Tobasa yang hadir saat itu mengutarakan, akibat implementasi SK 44/2005, banyak tanah adat/ulayat di daerahnya yang juga dikategorikan masuk kawasan hutan.

Baca Juga :  The Other Side Of North Sumatera

Dalam SK 44/2005 disebutkan, seluas 184.664,7 hektare (89,21 persen) dari 207.000 ha luas Tobasa, adalah kawasan hutan. Sehingga, hanya seluas 22.335,3 ha saja yang bukan kawasan hutan. Fakta di lapangan, luas kawasan hutan Tobasa hanya tinggal 40 persen (82.800 Ha). Sisanya seluas 124.200 Ha (60 persen) adalah kawasan non hutan, yang didalamnya terdapat tanah ulayat, perkantoran pemerintah dan swasta, sarana umum seperti gereja, sekolah, dan ainnya.

“Jadi tak masuk akal SK 44/2005 itu diterapkan di Tobasa. Tak hanya itu, kami juga mempertanyakan atas dasar apa Menteri Kehutanan MS Kaban kala itu mengeluarkan SK 44/2005 dimaksud. Karena ada kesan, SK itu keluar asal main tunjuk saja,” cecar Tambunan.

Menanggapi hal ini, James Budiman Siringoringo memastikan akan mendesak revisi SK 44/2005 bila ada tanah adat/ulayat, perkampungan, ladang, dan kebun warga yang masuk kawasan hutan. James yakin, hal itu akan disetujui pemerintah. Sebab, implementasi SK 44/2005 itu bukan bertujuan untuk menyengsarakan rakyat.

James juga memastikan dalam bulan ini, tim dari Kementerian Kehutanan dan kementerian terkait akan turun ke Sumut, termasuk ke Tobasa untuk  mengecek kisruh SK 44/2005. Sebab, dari 3.724.120 ha luas hutan Sumut sesuai SK 44/2005, hanya seluas 600 ribu Ha yang tegakan hutannya sudah rusak.

“Karenanya, kita hanya mengusulkan seluas 600 ribu ha luas hutan Sumut yang dikeluarkan dari SK 44/2005.  Tapi kalau ada perkampungan, ladang dan sawah warga, kita akan kembali meminta dikeluarkan, dan itu sudah jelas hak warga. Jadi   tidak ada niat pemerintah merampas hak rakyat,” tegasnya. zul

Baca Juga :  Konflik Lahan, 30 Ribu Massa Mengancam

Sumber: http://batakpos-online.com/content/view/14794/42/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*