Abaikan Pengaduan Masyarakat, Birokrat Bisa Disanksi

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mewanti-wanti seluruh birokrat. Jika tidak ingin disanski maka aparatur negara harus merespon pengaduan yang dilakukan masyarakat.

Pesan yang disampaikan Azwar ini menyusul  dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 96 Tahun 2012 mengenai pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di dalam PP tersebut kata dia, pengawasan pelayanan dilakukan oleh masyarakat sehingga birokrat tidak bisa lagi mengabaikan pengaduan.

“Jangan mengabaikan pengaduan masyarakat, kalau tidak bisa kena sanksi. Kalau ada orang mengadu tentang kerugian karena kesalahan birokrasi, negara wajib bayar,” tegas Azwar di Jakarta, Kamis (14/2).

Dikatakannya, negara sangat besar membayar birokrasi (biaya belanja pegawai). Untuk itu birokrasi harus tumbuh, mendorong, mempermudah, memfasilitasi berkembangnya dunia usaha. Kalau birokrat tidak mampu memberikan pelayanan prima, maka negara akan hanjur. Sebab dunia usaha merupakan mata pencaharian dari sebagian besar penduduk Indonesia.

“Kita semua harus berbenah. Tidak bisa memakai paradigma lama “emang gue pikirin”,  Kita harus ingat,  birokrasi hanya mampu menyediakan lapangan kerja tiga persen. Artinya birokrasi hanya bisa menyerap 100 ribu dari tiga juta pencari kerja,” ujarnya.

Ditambahkannya, sesuai amanat UU Pelayanan Publik dan PP pelaksananya, kementerian/lembaga (K/L) wajib penetapkan kebijakan internal, pembinaan, monev, dan pengawasan.  K/L juga harus menyusun, menetapkan, penerapkan standar pelayanan, penyelenggarakan sistem informasi pelayanan publik, mengelola pengaduan dan melaksanakan kewajiban lainnya. (esy/jpnn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Pangdam Pattimura Siap Buka Pelatihan Bagi Paskibra yang Ingin Masuk TNI

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*