Abaikan Rakyat, Polres Tapsel “Tangkap-lepas” Kayu Illegal PT. Toba Pulp Lestari

Beking Konglomerat: Kasus Manipulasi Penebangan & Korupsi Hak Negara Menguap

Padangsidimpuan, Pengabdian rakyat kepada penegakan hukum terlihat cuma dianggap remeh oleh Polres Tapsel. 5 truck kayu Pt. Toba Pulp Lestari (TPL) yang ditangkap dan diserahkan kelompok rakyat Dusun Hutabaru Kecamatan Angkola Timur, cuma 5 hari ditahan lalu dilepas tanpa jelas pertanggungjawaban hukumnya.

Mulanya pada Hari Sabtu tgl 11 Agustus 2012 rakyat dari Dusun Hutabaru Kec. Angkola Timur yang marah pengaduan warganya dengan STTL (surat tanda terima laporan) No. LP/224/VII/2012/SU/Tapsel tgl. 4 Agustus 2012 perihal kejahatan Pt TPL menjarah dan menghancurkan kebun karet hak milik pribadi di lokasi Banggua, diproses alakadarnya oleh Polres Tapsel. Selain menyita beberapa potong batang kayu karet dan tak ada pemasangan police-line, malah beberapa tukang chainsaw yang kepergok sedang menebang kayu sa`at tim Sat Reskrim sedang check TKP, dibiarkan saja.

Sehingga TPL berani mengulangi kejahatannya beberapa hari kemudian, yang akhirnya memancing kemarahan massa dan pada Hari Sabtu tgl 11 Agustus 2012 bertindak mematuhi KUHAP pasal 108 menangkap dan menyerahkan ke Polres Tapsel 5 unit truck kayu TPL. Berlanjut membuat pengaduan kedua dengan STTL No. LP/237/VIII/2012/SU/Tapsel tgl 12 Agustus 2012.

Semenjak penahanan 5 truk kayu TPL di Mapolres Tapsel Jl. SM Raja Kota Padangsidimpuan (Psp) yang diparkir di Lapangan Tembak, terlihat sejumlah staf TPL Sektor Tapsel/Psp seperti staf Humas Riza Pasaribu, Humas betmen Ritonga sibuk mondar-mandir keluar masuk Mapolres Tapsel.

Belakangan ketahuan pada Hari Kamis 16 Agustus 2012 sa`at perhatian masyarakat termasuk kalangan pers memantau berkumpulnya para pejabat di Kab Tapsel acara mendengar Pidato Kenegaraan oleh Presiden SBY menyambut HUT RI di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD, ke-5 truk kayu TPL dilepas dari tahanan Polres Tapsel.

Pelepasan tsb terkesan dilakukan diam-diam karena pelapor perkara kejahatan TPL serta para saksi-saksi dari Dusun       Hutabaru sama sekali tidak pernah diberitahu tentang tindakan Polres Tapsel melepaskan Barang Bukti kejahatan TPL tsb.

Ketika beberapa aktifis lsm dan pers memeriksa ke Mapolres ternyata ke-5 unit truk kayu TPL sudah menghilang lenyap tak terlihat lagi di lokasi parkirnya di lapangan Tembak Polres Tapsel.

Kapolres Tapsel, AKBP Subandriya
Baca Juga :  Menikmati Harmoni Alam di Sipirok

Konfirmasi pers via long-sms ke Kapolres AKBP Subandriya pada Hari Selasa 21 dijawab dengan sms “mempersilahkan datang ke Mapolres, akan diberikan penjelasan secara transparan sama kasat reskrim”. Namun Kasat Reskrim AKP Lukmin Siregar yang ditanya via sms kembaliu menjawab dengan mengutip Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 pasal 13 ayat (3) menyebut pengangkutan kayu bulat (KB) dari TPK hutan dengan tujuan ke tempat lain di luar areal ijin (baru) wajib disertai bersama-sama dokumen SKSKB”. Sementara Kanit-IV Tipiter Aiptu Haji Samsul Bahri Siregar yang juga dikirim sms konfirmasi lanjut sms klarifikasi, tak menjawab.

Anehnya, ketika pers yang didampingi aktifis membalas sms jawaban Kapolres dan Kasat Reskrim dengan penjelasan sekaligus pertanyaan bahwa Permenhut P.55/2006 tentang Penataan Hasil Hutan Negara pasal 13 ayat (3) tidak bisa dikutip dan ditafsir sepotong-sepotong, karena pada pasal 6 dan 7 mewajibkan pembuatan LHP (laporan hasil penebangan) serta pasal 10 ayat (4) dan pasal 11 ayat (4) berbunyi: ”Pengesahan LHP dilaksanakan P2LHP di Tpn (tempat penumpukan) sekitar petak kerja  penebangan” serta pasal 10 ayat (5) dan pasal 11 ayat (5) menyebut “Pengesahan LHP KB dan KBK yang telah disahkan menjadi dasar perhitungan pembayaran PSDH/DR”, sementara BB temuan/tangkapan rakyat sudah diangkut tanpa ada didahului pengesahan LHP oleh Petugas Pengesah LHP dari Dishut Tapsel, ketiga pejabat terkait mulai dari Kapolres AKBP Subandriya, Kasat Reskrim AKP Lukmin Siregar dan Kanit-IV Tipiter Aiptu Samsul Bahri Siregar tak satu pun sudi menjawab.

Sewaktu pers bersama lsm melanjutkan sms klarifikasi dengan pertanyaan kenapa indikasi manipulasi volume hasil penebangan RKT 2011 di lokasi Siturbis/Banggua ditaksir mencapai 35.750 M3 dari perhitungan kayu yang ditebang mencapai luas 65 Ha dikalikan potensi tegakan pinus reboisasi 550 M3/Ha tidak diperiksa kebenarannya dilapangan dan membandingkannya dengan adminsitrasi bagian Harvesting camp TPL Sektor Tapsel/Psp serta dengan pendataan di Bidang Pengelolaan Dishut Tapsel, guna pembuktian kebenaran pengaduan rakyat tentang adanya indikasi manipulasi laporan volume hasil penebangan dan penggelapan hak negara berupa setoran DR/PSDH oleh TPL, lagi-lagi ketiga pejabat Polres Tapsel tsb tak ada yang berkenan menjawab.

Konfirmasi pers ke pelapor dan saksinya Ketua Kelompok Tani Hutabaru menanyakan apa telah ada diterima SP3 dari Polres Tapsel, keduanya dengan bingung menjawab tidak tahu apa-apa.

Baca Juga :  Hukuman Gayus Harus Lebih Berat Dibanding Teroris

Terakhir, ketika pers dan lsm menanyakan jika Polres Tapsel beranggapan pelepasan 5 truk kayu TPL tsb telah sah secara hukum berdalih kutipan 1 pasal thok dari Permenhut P.55/2006 –tanpa merujuk pada pasal pasal lain– kenapa hingga kini belum ada diterbitkan SP3 (surat pemberitahuan penghentian penyidikan), AKBP Subandriya, AKP Lukmin Siregar bahkan Aiptu Haji Samsul Bahri Siregar yang selama ini dikenal publik sebagai polisi yang elalu lantam bicara seolah paling tahu peraturan kehutanan, tetap tidak menjawab apapun juga alias terkesan bungkem melempem.

Aktifis lsm Alarm Ryzach Morniff yang sejak awal telah menjadi konsultan publik warga Dusun Hutabaru dan kontinue memantau perkembangan situasi, berkomentar, “Walau pun ada pihak-pihak yang diduga keras telah menodai Bulan Suci Ramadhan dengan perbuatan yang ditengarai makruh dan mungkin cenderung haram, kami rakyat kecil berusaha menghormati Bulan Syawal Idul Fithry 1433 Hijriyah, masih coba menahan diri. Karena tokh upaya tuntutan rakyat takkan batal gugur demi hukum hanya akibat ditunda sejenak”, ketusnya. ( ARM-Hutasuhut )

alarm 11 Abaikan Rakyat, Polres Tapsel “Tangkap lepas” Kayu Illegal PT. Toba Pulp Lestari
BB 5 truk kayu TPL di Mapolres Tapsel Minggu12 Agustus 2012
alarm 21 Abaikan Rakyat, Polres Tapsel “Tangkap lepas” Kayu Illegal PT. Toba Pulp Lestari
Lapangan Tembak Mapolres Tapsel kosong melompong Selasa 21 Agustus 2012
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

19 Komentar

  1. Si Tagor Manik ini rumahnya di depan brimob simalungun ……. muka sangar.kumis tebal dan suka mainin perempuan anak- anak sma di siantar, banuak uangnya dari TPL

    sudah berapa kali ini berurusan dengan hukum, terakhir melawan sinaga dishut simalungun dan keok dan sedang dicari-cari di hutan di tanahjawa karena menipu orang masalah wanita simpanan

  2. bung morniff….cari tahu dulu kebenaran si tagor manik ini…..sok kali monyet ini….mengukur orang TAPSEL…..halo….partapsel…..apa kalian tak marah seakan2 tidak punya harga diri…apa tidak marah sitagor manik….bisa mengedalikan tapsel……berarti dia sdh bisa beli semua….termasuk pemerintahan tapsel……bah……baba ni asu di ho tagor….

  3. assalamu alaikum….untuk iparanda hayuara dongoran dan hoetasuhut do hai…..( ini pribadi atau bawa semua hutasuhut) buat aja nama asli kahang..kalau menurut saya….apa yang sdh dilakukan kahang morniff sdh betul ….selama ini kahang ini berjuang sendiri…tahu2 ada sumbang saran namun sifatnya ada sedikit menggurui….padahal cuma mengingatkan….ada sedikit ketersinggungan…mari saling memaafkan dan saling memahami….beta pasada gogo….untuk kemajuan Tapsel…khususnya memerangi para penajahat hutan dan investor yg tidak peduli dengan kehidupan masa depan rakyat tapsel…ini namanya saja investor tetapi kelakuannya sama dengan penjahat ….merampok kekayaan alam putra daerah tanpa melibatkan putra daerah…..wassalam

  4. Pro “hoetasuhut do hai” yang kesannya bukan hutasuhut main stream di Sipirok namun exile, peristilahan aura negatif, kurang etis, mestinya lebih elegan kok rasanya dah out of konteks? Kritik sbg terminologi akademis mestiya berbobot dan kualifikasi minimal selevel dgn obyek yg dikritisi, jika kadarnya lebih rendah itu namanya komentar. Media ini forum publik bukan presentasi dan debat akademisi ilmiah yg punya standard etika tertentu. Target forum publik umumnya applaus audience yg boleh dicapai dgn cara agitatif, provokatif, vulgar dll.
    Dlm konteks awal yakni berita di atas yg bertujuan ‘membuka-mata” awam jelata di Tapsel ttg apa sebenarnya “isi-perut” birokrasi hukum, eufemisme layak dihindari. mis. penghuni rumah-rumah pelacuran di Kapuran layak diteriakin lonte. Karena istilah WTS (wanita tuna susila) bermakna ganda yg bisa bias, hobby selingkuh juga tuna susila.
    Beda pendapat silahkan saja, namun kembali dlm konteks ini idealnya beda pendapat yg mendapat respek karena bedanya punyai nilai lebih.

  5. Apa yang disampaikan angka dongan yang ada di Bona Bulu, adalah sangat beralasan dan akibat keprihatinan dan kecintaan terhadap kampung halaman. Dan kalau dengar-dengar cerita-cerita masyarakat dikampung-kampung, hal-hal yang disampaikan diatas adalah salah satu penyebab aman-aman saja Ditapanuli Selatan bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan Pribadi/Kelompok, apalagi dengan bungkusan dengan kata TUJUAN INVESTASI, PENGEMBANGAN, PENELITIAN DAN alasan lainnya…. kata Investasi itu sangat bagus, namun terkadang kata dan makna Investasi sering menggunakan cara apapun demi mencapai Tujuan, baik cara baik-baik maupun tidak baik, dalam kata Investasi dan pengembangan tersimpan dapat banyak hal yang terselubung demi kepentingan pribadi dan golongan/kelompok….

    Bukan sok mengajari atau sok tau atau sok-sok an…atau apaplah namanya… baiknya sih kalau ada yang tertangkap penebangan sebaiknya langsung dibakar atau langsung dilelang oleh masyarakat setempat saja, hasilnya langsung digunakan atas kesepakatan rakyat sekitarnya, tidak perlu ada barang bukti untuk penyidikanlah, untuk bukti dipengadilanlah atau alasan apapun itu kalau situasi di Tapanuli begitu-begitu dipenegak Hukum… kalau ada yang bilang harus sesuai aturan yang berlaku…. MAKA SEBAIKNYA, ATURAN ADAT UNTUK MENJAGA LINGKUNGAN PERLU KITA DUKUNG AGAR DISETIAP DESA-DESA DIBERLAKUKAN.. kalau hukum Negara kurang berfungsi juga penegak hukumnya, maka HUKUM ADAT baiknya dijalankan… tanpa harus ini dan itu…. itu sih usul doang….

  6. Pak Mornif… pikiran positif anda bisa menjadi bias dan mempunyai ” aura” negatif apabila menulis dan menjawab atas semua perbedaan pendapat dengan kata-kata yang kurang etis dan santun, anda mesti santai sedikit dalam memberi jawaban dan tak perlu menghambur ungkapan2 yang tidak perlu. Usia anda yang 60-an pasti sarat dengan pengalaman dalam hal-hal seperti ini dan mestinya harus lebih elegan sehingga jawaban anda sedap dibaca. Anda sebagai sumber berita apabila ada pembaca yang mempunyai pendapat lain tolong dihargai dan jelaskan dengan bahasa yang enak dibaca… sekalipun pendapat itu menurut anda keliru. Kalau anda tidak mau dikomentari untuk apa anda menulis dan memberi kabar disini ?

  7. Aku orang Porsea.. pernah ku lihat muka si Tagor Manik mirip kali kayak BABI HUTAN !!!!
    wkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakaka
    kakakakakakakkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
    kakakakakakakakakakakakakakakakakaka….hahahahahahahahahahahahahahahahaha !!!!

  8. Hallo Hayuara Dongoran, anda cuma lihat dari rantau jauh kutip teori lantas berandai-andai, seolah semua running well bisnis as usual. Pulkam sejenak lihat fakta ekspisit empiris dengar keluh rintih proletar marhaen jelata di Angkola Timur dan Sipirok, pantau simak atensi dan kinerja birokrasi lokal baik eksekutif, legislatif lokal kabupaten, komparasi semua andai mestinya begini begitu di benak anda dengan realita nyatanya yg gini gitu kasat mata anda yg dah jadi gunungan fakta disini. Jika benar anda masih punya akalbudi hatinurani paling banter alternatif sikap anda selanjutnya cuma 2: Anda bakal pesimis apatis atau seperti saya agresif provokatif.
    Lebih ideal lagi semua paparan hasrat keranjingan ideal anda itu sampaikan ke kalangan elite penguasa lokal disini, karena justru mereka-merekalah biang kerok pemelihara situasi jumud “tak pernah selesai”. Saya sendiri dah capek bahkan teruk menceramahi terkadang mengkhotbahi sekian periode elite yang silih berganti, maka saya kembali bangkitkan filosofi “situlduk mata ni horbo”.
    Di tengah suburnya apatisme sosial di kalangan grassroot menghadapi hipokrisi elite lokal yg becusnya cum jadi komprador lokal bagi multi nasional korporasi alias lintah sosial berseragam, setidaknya pola gebrakan begini semoga bisa jadi shock therapy setidaknya sedikit mengerem budaya kemaruk keblinger penguasa yg belakangan ini makin kebablasan.

  9. BERBAHASA santun adalah ciri orang terpelajar dan berbudaya. Nasehat orang tua dulu, bicara kasar kepada siapa pun adalah pantang. Hanya anak yang berandalan yang tidak mengikuti nasehat baik orang tuanya. Namun demikian, terima kasih atas respons para rekan. Mudah-mudahan Bung Morniff, MaSTer dan Alamsyah adalah orang yang berbeda.

    Saya tidak kenal TPL. Jadi pasti bukan antek juga, ya (gak usah buruk-sangka). Sebagai anak bangsa yang berleluhur di Tapsel, saya hanya merasa sedih saja. Mengapa pada saat semua negara di dunia (dan juga semua daerah di Indonesia) berlomba mendatangkan investasi untuk mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat, masih ada elemen masyarakat lokal yang sangat bernafsu (maaf) mengusir investor yang sudah ada. Bagi saya (yang bukan pakar apa pun) ini menyedihkan. Menggelikan. Orang lain mungkin bisa menilai (maaf) dungu!

    Terus, mungkin muncul tanya: Bagaimana kalau investasi itu merusak? Oh, kalau benar-benar merusak, memang tidak boleh dibiarkan.
    Pertama, coba kita buktikan kerusakan itu telah terjadi. Ada faktanya. Terukur. Obyektif (jangan subyektif). Nilai kerugiannya bisa dihitung. Si investor harus mengganti rugi. Bila perlu ganti rugi dibuat lebih besar dari nilai kerugian. Jadi ada semacam denda.
    Kedua, si investor harus memperbaiki sumber atau sebab-sebab terjadinya kerusakan. Harus ada kondisi yang menjamin kerusakan tidak terulang lagi. Kemungkinan harus dibahas hal-hal bersifat teknis.
    Ketiga, si investor harus meminta maaf kepada publik atas terjadinya keteledoran (atau mungkin kesengajaan) hingga terjadi kerusakan. Ada cara rekonsiliasi. Adat Tapsel dapat mengadopsi itu.
    Kalau kesemua hal diatas disepakati dan dijalankan, mengapa investasi harus disuruh-keluar? Jalan aja. Sebab, ke depannya –dengan memastikan kerusakan tidak terjadi lagi— investasi pasti membuka peluang untuk memberi manfaat bagi banyak pihak.

    Bung bertiga, saya tidak spesifik bicara mengenai TPL. Saya gak kenal siapa itu TPL. Yang saya perdulikan adalah investasi yang bisa mendatangkan manfaat melalui percepatan pembangunan ekonomi, harus dicari, didatangkan, entah dari mana pun itu, asalkan sesuai syarat-syarat LEGAL dan lokal. Bahwa ada kalangan yang “dapat“ dan ada yang “tidak dapat” menangkap peluang bisnis dengan datangnya investasi, ya itu alamiah lah itu. Tapi, jangan karena persoalan subyektif (keinginan pribadi atau kelompok tak teradopsi), semua hal baru atau yang datang dari luar digeneralisir sebagai “negatif” atau “berbahaya.” Ciri masyarakat modern: homo homini sosius. Ciri masyarakat tradisional: homo homini lupus. Kita tinggal memilih, kok! Tapsel, bukan milik seseorang saja. Milik kita semua. Tapsel bagian dari NKRI yang memberlakukan kesatuan hukum. Hukum yang berlaku di bagian mana pun di negeri ini, berlaku juga di Tapsel. Kita bersama (kalau para Bung mau ikut serta) mesti mengakhiri pameo “Tapsel” sebagai tak-pernah-selesai menjadi tahap-penyelesaian (dalam arti kemajuan positif). Kita-lah yang (harus) menjadi bagian dari solusi, jangan justru menjadi bagian dari masalah.
    Maaf kalau ada kalimat yang tidak pada tempatnya. Selamat berjuang. HD.

  10. Heh segampang sependek akalmu bisa lepas? Itu truk BB-8014-DB disupiri Erik Manalu ditangkap kelompok tani Simatoktong Hutabaru Sabtu 11/8 dilepas Kapolres AKBP Subandriya Kamis 16/8, ditangkap lagi Selasa 28/8 di Situmba oleh rakyat Sipirok kini mejeng di Mapolsek. Kini bisa nggak TPL anggar AKBP Subandriya utk lepaskan lagi BB sama dlm kasus berbeda? Klu dia mau ditunggangi TPL, resikonya prapid, propam, aksi demo tuntut copot. Kita lihat dulu lobby konspirasi TPL ke institusi polri.
    Kau ngaku anak Medan? Medan pinggiran macam si Kairudin pasaribu .. eh cop Kai Lu Dk. Pa Sali Boo? Kau anak Medan pinggiran mulai kapan? Ditantang Marzuki Hutasuhut anak Siborang Psp kau ciut bungkam..Apalagi sama aq Anak Medan Baru 1970-an? Tahu diri dikit, klu tak nyekek duit Tan Kang Hoo singkek, kau kemarin masuk Medan takkan melek

  11. saya bisa mengendalikan Tapsel, kayu saya TPL yang ditahan Polres Tapsel sudah keluar kok Lae hutasuhut Banyak belajar dari saya Lae hutasuhut, dikampung anda sendiri saya bisa mengendalikan anda, saya anak medan kawan

  12. mANIPULASI yang dilakukan TPL sehingga Sukamto Kenyang ditanah BATAK adalah ;
    1.kUBIKASI KAYU , kubik atau ton yang ditebang dilaporkan kurang ke dishut dan itu diketahui dishut setempat, hingga uangnnya kecipratan dishut setempat.
    2.kayu – kayu disepanjang zona aliran sungai dan buffer zone ditebang habis oleh TPL, rahasia lapangan oleh TPL , itu terlihat karena diproses penandatanganan dan pengesahan LHP , tercantum lokasi tebang di stand…, jenis kayu… (kalau kayu alam) diluar ekaliptus dan akasia,,. prinsipnya apa yang sudah dilakukan TPL penebangan entah dimanapun itu jarang dimonotor langsung DISHUT sETEMPAT sebagai pejabat yang dihunjuk oleh kadishut misal Tapsel, hanya laporan yang telah dikotakkatik TPL yang menguntungkan TPL itulah yang diajukan ke pejabat DISHUT tersebut, dan setiap transaksi diberi uang cash oleh petugas TPL namanya TUK Tata uSAHA kAYU SKAB . Jadi benar asal kayu tersebut sebenarnya disamar2kan TPL dan Dishut, siapa rupanya orang diluar TPL yang tahun ini. ini FAKTA.
    3.sIAPAPUN ORANG atau perusahaan akan untuk kalau HAL demikian diberikan, karena kayu – kayu yang telah terjaga beribuan tahun kita hanya penjaganya sementara pas tebang oleh TPL itupun tidak menghormati penduduk setempat dan tak ada bagi kita disekitar hutan itu kontribusi yang sudah menjaga2 kayu2 itu darim oppung2 kita, dan beanya juga ke negara adalah MANIPULASI. TPL adalah Perusahaan ILLEGALL LOGGING

  13. mANIPULASI yang dilakukan TPL sehingga Sukamto Kenyang ditanah BATAK adalah ;
    1.kUBIKASI KAYU , kubik atau ton yang ditebang dilaporkan kurang ke dishut dan itu diketahui dishut setempat, hingga uangnnya kecipratan dishut setempat.
    2.kayu – kayu disepanjang zona aliran sungai dan buffer zone ditebang habis oleh TPL, rahasia lapangan oleh TPL , itu terlihat karena diproses penandatanganan dan pengesahan LHP , tercantum lokasi tebang di stand…, jenis kayu… (kalau kayu alam) diluar ekaliptus dan akasia,,. prinsipnya apa yang sudah dilakukan TPL penebangan entah dimanapun itu jarang dimonotor langsung DISHUT sETEMPAT sebagai pejabat yang dihunjuk oleh kadishut misal Tapsel, hanya laporan yang telah dikotakkatik TPL yang menguntungkan TPL itulah yang diajukan ke pejabat DISHUT tersebut, dan setiap transaksi diberi uang cash oleh petugas TPL namanya TUK Tata uSAHA kAYU SKAB . Jadi benar asal kayu tersebut sebenarnya disamar2kan TPL dan Dishut, siapa rupanya orang diluar TPL yang tahun ini. ini FAKTA.
    3.sIAPAPUN ORANG atau perusahaan akan untuk kalau HAL demikian diberikan, karena kayu – kayu yang telah terjaga beribuan tahun kita hanya penjaganya sementara pas tebang oleh TPL itupun tidak menghormati penduduk setempat dan tak ada bagi kita disekitar hutan itu kontribusi yang sudah menjaga2 kayu2 itu darim oppung2 kita, dan beanya juga ke negara adalah MANIPULASI. TPL adalah Perusahaan ILLEGALL LOGGING

  14. saya adalah petugas yang sudah mengundurkan diri dari perusahaan TPL dulu . Benar Bang Mornif Hutasuhut , beliau sangat paham sekali akan permasalahan yang terjadi di Tapsel, khususnya sepak terjang TPL di lokasi hutan Tapsel. dan inilah terjadi BENAR bahwa TPL sudah melakukan ILLEGAL di kawasan hutan baik konsesi ataupun lokasi lahan masyarakat yang dijarah TPL di lokasi Tabagsel dan sekitarnya. saya berugas dulu membuat bon faktur PSDH dan IR untuk kayu – kayu yang telah ditebang TPL di lokasi TPn TPk itu bahasa kehutanannnya, setelah diukur estimasi tumpukannnya, selanjutnya di LHP kan ke dishut setempat yang ditunjuk misalnya di Tapsel, dan setiap tanggal 1-15 1 semester dan tgl 16 -31 1 semester, sehingga 2 kali dalam sebulan mengesahkannnya. disinilah terjadi MANIPULASI ini, dan saya tahu betul ini karena saya uang menandatanganinya sendiri ke aparart dishut setempat, malam – malam kami bergerak sambil ngopi dengan dishut itu di rumahnya, dan setelah di ttd KAMI TPL BAYAR UANG CASH. Jadi jujur semua urusan kayu yang di LHP kan TPL baik PSDH ataupun IR adalah manipulasi baik kayu BBS, Kayu Bulat, Kayu MHW adalah MANIPULASI tpl DENGAN dishut dan ini hanya RAHASIA karyawan didalamnnya. Selamat berjuang Bang Mornif Anda Benar. THANKS

  15. Bung Hayuara Dongoran ataupun entah siapa anda sebenarnya –mungkin antek TPL–, anda kok sok ilmiah tampilkan sepotong pola fikir text book thinking abstraksi teoritis nihil observasi empiris?
    Kontra kritik: (1) Penyerapan tenaga kerja lokal mana? Tak ada pengangguran di Angkola Timur Sipirok, justru lahan tanah petani diserobot dijarah ujungnya dicaplok TPL anggar produk hukum izin era rezim Orba, datalah daftarlah semua konflik lahan rakyat dgn TPL baru sok jenius ngoceh sesumbar.
    (2) Partnership sama siapa? Subkontraktornya rekanan luar Tapsel, kontraktornya banyak anggota DPRD tutup mata masa bodoh bukan bela hak rakyat malah menghamba diri harap secuil sedeqah fee dari bukan investor tapi interventor.
    (3) Hitung dulu berapa kerugian negara dan DBH (dana bagi hasil) ke APBD Tapsel akibat manipulasi volume penebangan kayu puluhan ribu M3 dan korupsi setoran DR & PSDH puluhan milyar baru ngebacot sumber pendapatan baru bagi pemerintah domestik, Pemkab maksudmu kan? Masukan ke kas APBD Tapsel jelas berkurang tapi bertambah ke kas pribadi Syahrul Pasaribu dan Rahmat Nasution dan para kambratnya wallahu alam !
    (4) Terbukanya obyek penelitian baru bagi dunia pendidikan? Bulshit! Yg terbukti jadi catatan kelam sejarah Orde Baru, masa penanaman dulu era 1970-1980-an, pramuka setiap minggu dimobilisasi menanam bibit pinus.
    (5) Terbukanya dana sosial perusahaan baru ekonomi lokal? Lagi-lagi keliru fatamorgana ilusi, elemen lokal cuma kuli atau paling banter para anggota DPRD barisan direktur “paper company” perusahaan modal selembar kertas surat izin kontrak yg lalu dijual kembali ke perusahaan luar untuk sekedar si dir wakil rakyat “makan” komisi recehan katimbang gunungan yg dibondut TPL.
    (6) Multiplier effect positif? Ini argumen degil atau dogol? Multiplier effek negatif apatisme sosial merambah meluas ke benak publik rakyat kecil melihat aparat besar lokal tak tahu malu putarbelit aturan hukum membeking kejahatan TPL, tak dikaji?
    Main hakim sendiri? Baca ulang KUHAP pasal 108, “setiap orang yg melihat mendengar mengetahui tindak pidana kejahatan BERHAK menangkap dan menyerahkan ke Penyidik Negara RI.
    Terakhir silahkan duluan brain-washing “cuci otak” dan bercermin ukur nilai kapasitas intelektual dan mental dulu sebelum sok keminter mau menggurui. Klu nggak, ya kayak gini elu malu-maluin diri sendiri !

  16. Bung Morniff dan bung maSTer orangnya sama, ya. Kita tunggu pennggap lain yang (benar-benar) beda. Supaya pertukaran gagasannya lebih rame dan mutu.

    Maaf Bung, gak ada niat ngajari bung atau siapa pun. Ngapain juga ngajari pakar (mohon maaf kalau gak nyaman dengan komentar saya, kan masih Syawalan. Gak ada niat nyinggung siapa-siapa. Kita cuma sampaikan gagasan. Ciri orang modern “gak kebakaran jenggot” kalau beda pendapat. Pertukaran gagasan bagian dari proses pencerdasan).

    Bung, sesuatu yang perlu diwaspadai, sering LSM hanya mencatutt-catut nama “kepentingan” masyarakat untuk tuding kiri-kanan. Tetapi sejatinya hanya memperjuangkan kepentingan sendiri atau pesanan pihak-pihak terselubung. Ada bahkan (maaf) jadi “jongos” kepentingan asing yang tidak ingin melihat kemajuan negeri kita melalui berbagai langkah pembangunan (termasuk investasi). Sebagian –benar-benar– ada yang mengkhianati cita-cita republik untuk sejahterakan rakyat.

    Saya yakin Bung Morniff, ehh… bung maSTer (juga) adalah LSM merah-putih yang masih setia pada cita-cita NKRI. Mari kita dukung siapa pun (orang, tokoh, organisasi, institusi bisnis, birokrasi, dls) yang benar-benar BERBUAT sebagai agen perubahan (buka lapangan kerja, lapangan usaha, bayar pajak, mencedrdaskan anak bangsa, bersosialisasi dengan masyarakat, dan semacamnya) dengan cara-cara LEGAL. Dan kita HANTAM tetapi dengan cara-cara LEGAL siapapun (tanpa pandang bulu) siapa pun yang bertindak anarkhi dan illegal (menurut tafsir yang benar). Sebaiknya kita menjadi bagian dari SOLUSI, bukan bagian dari PERSOALAN.

    Bravo Bung!

  17. bung hayuara dongoran..yang anda anggap benar itu memang itulah yang diharapkan…tetapi dari 3 point yang anda sebutkan..tidak satupun dilakukan investor….yang kenyang dan menikmati cuma pemberi ijin dan konco2nya…..pelaksana tugas dari pemerintahan sdh kebablasan….emang hutan2 itu beserta kayun2nya bapaknya yang nanam apa…..?
    kalau anda respon dengan perbaikan sistem dan tatanan pemerintH silahkan munculkan diri….jgn sok ngajari ya…

  18. Bung Morniff,

    Betul-nya semua yang anda tulis ini. Kalau betul, anda-lah pahlawan kita. Tetapi, mari kita telisik lebih jauh.

    Para pemimpin di semua level selalu mengundang investasi agar pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan. Bagi pemilik uang, berinvestasi dimana pun di dunia pada dasarnya tidak jadi soal, asalkan dalam hitung-hitungan dapat mendatangkan keuntungan yang setimpal dengan besarnya modal dan resiko modal. Syarat terpenting: ada kemudahan dalam perijinan, ada kepastian hukum berusaha, dan ada keamanan berusaha. Tanpa ketiganya, undangan berusaha tidak akan menarik. Ibarat burung, investasi pasti mencari lokasi lain yang lebih menjanjikan sebagai tempat hinggap.

    Fakta yang jamak terjadi, jaminan kemudahan, kepastian hukum dan keamanan sering tak bisa dipenuhi. Perusahaan legal sering di-rusuhi dan dimusihi. Artinya, janji-jani “menarik” dalam penanaman investasi tidak jadi kenyataan.

    Pada hal…, dengan penanaman investasi-lah diharapkan terwujud:
    (1) penyerapan tenaga kerja lokal / terbuka sumber pendapatan-tetap baru,
    (2) terbukanya lapangan berusaha setempat melalui partnership,
    (3) terbukanya sumber-sumber pendapatan baru pemerintah domestik (pajak, retribusi, dll) untuk membiayai aktivitas pembangunan,
    (4) terbukanya obyek penelitian dan studi baru bagi dunia pendidikan,
    (5) terbukanya kemungkinan adanya dana-sosial-perusahaan baru untuk mendorong kebangkitan ekonomi lokal, dan
    (6) semuanya berimplikasi pada multiplier effect positif.

    Pertanyaanya, apakah kehadiran investasi melulu positif?
    Jawabannya: pasti tidak! Pasti ada dampak negatif. Tetapi tidak usah terlalu khawatir sepanjang si perusahaan:
    (a) beroperasi legal,
    (b) mengikuti semua aturan-main yang ada , dan
    (c) bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungannya.
    Yang penting, mari kita awasi secara BENAR agar operasional investasi benar-benar berjalan BENAR.
    Jangan kita biarkan diri kita dijangkiti penyakit phobia (khawatir berlebihan). Sebab bisa-bisa kita hanya bisa mengeritik, menuding-nuding, mencemooh, menjelek-jelekkan, memaki dst, pada hal kita sendiri (sesungguhnya) tidak menghasilkan apapun yang berarti untuk masyarakat dan negara.

    TPL atau perusahaan lain mana pun sepanjang LEGAL, mengikuti aturan main secara BENAR, serta BERKONTRIBUSI kepada masyarakat, mesti DIBELA. Tetapi kalau dia benar-benar MENYALAH (tapi penilaiannya bukan berdasarkan tafsir subyektif, like or dislike), dan tidak mau memperbaiki kesalahannya, maka kita berhak meminta TUTUP. Tetapi jangan juga main HAKIM SENDIRI. Kita desak si pemberi ijin yang mencabut ijinnya. Main hakim sendiri atau dengan cara-cara ANARKHI, dengan dalih apa pun, tidak dibenarkan.

    Soal dugaan Bung Morniff TPL melakukan illegal logging, percayakan sajalah kepada institusi penegak hukum. Pesonelnya dididik dan dilatih untuk menanganinya. Lalu kita awasi prosesnya. Gak benar juga kita menyalah-nyalahkan institusi, ini hanya karena kita kecewa keinginan subyektif kita tak terpenuhi. Toh, kita-pun bukanlah personifikasi kebenaran. Jangan-jangan “kitalah yang jadi persoalan yang sebenarnya.” Bercermin, introspeksi adalah nasihat yang sangat dianjurkan.

    Kuncinya:
    Warga yang baik selalu berkontribusi untuk ikut memajukan kehidupan masyarakat berdasarkan CARA-CARA yang legal. Menghalang-halangi proses kemajuan masyarakat dengan cara MENGAKU-AKU legal, pada hal ilegal, adalah tindakan sangat MEMALUKAN (mengirput).

    Selamat berjuang diatas dasar legalitas, Bung!

  19. Halllo hamba wet terkesan “berkacamata-kuda” Kapolres AKBP Subandriya, Kasat Reskrim AKP Lukmin Siregar, Kanit-IV AIPTU Haji Samsul Bahri Siregar, pernyataan anda-anda yg kutip Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 cuma pasal 13 ayat (3) thok bahwa hanya angkutan kayu keluar areal izin yg pakai dokumen SKSKB, kok tak peduli pasal-pasal landasan awalnya? Yg namanya dokumen kayu adalah suatu rangkaian beberapa dokumen tak terpisahkan yg pasti musti harus wajib dimulai dari dokumen LHC (laporan hasil cruising sebelum penebangan) lihat pasal 4; berlanjut dokumen Buku Ukur yg wajib dibuat setiap hari di lokasi Tpn (tempat penumpukan) dekat sekitar lokasi penebangan, lihat pasal 6 ayat (1) s/d (9); kemudian dokumen LHP (laporan hasil penebangan) yg dibuat min. 2 X sebulan, lihat pasal 6 ayat (10) s/d (12); dan pengesahannya oleh P2LHP (aparat Dishutkab), lihat pasal 10 ayat (1) s/d (4); terus dokumen SPP (surat perintah pembayaran) DR & PSDH yg diterbitkan Bidang Pengelolaan Dishutkab, lihat pasal 10 ayat (5) dan (7) serta Surat Tanda Bukti Setor DR & PSDH ke rekening Menhut yg diberikan bank penerima setoran, lihat pasal 10 ayat (6) dan pasal 11 ayat (6) dan (7). Atas dasar kelengkapan semua dokumen awal tsb barulah perusahaan pemegang izin dibenarkan/dibolehkan membuat/memberi dokumen angkut keluar areal izin yg namanya SKSKB (surat keterangan sah kayu bulat), yg khusus Pt. TPL –karena karena ambil kayu dari lahan izin sendiri dibangkut ke industri sendiri memiliki izin self assement dari Menhut– menggunakan dokumen FAKB (faktur angkutan kayu bulat).
    Sikap yg hanya kutip 1 pasal thok cuek pasal-pasal pendahuluannya mengesankan anda-anda seolah pura-pura bodoh tapi sekaligus sok mau membodoh-bodohi. Klu memang kalian aparat konsekwen dan konsisten pada aturan hukum, janganlah adem ayem bungkem melempem, kapan kita Gelar-Perkara?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*