Abdillah Sudah, Syamsul, Rahudman, Siapa Lagi Menyusul?

Oleh : Sakiben Sinaga, S.Pd *)

Saat ini Medan nyaris menjadi kota “yatim piatu”. Selang beberapa hari setelah Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin menjadi tahanan KPK karena kasus dugaan korupsi,

kini Walikota Medan Rahudman Harahap ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) Tapanuli Selatan 2005 oleh kejaksaaan tinggi Sumut.

Syamsul Arifin pernah disebut-sebut sebagai Robinhood Indonesia, Gus Durnya Sumut serta si Pitungnya Langkat karena kedekatannya dengan rakyat. Dia mau menerima lapisan masyarakat setiap minggu datang ke rumahnya. Beliau dianggap pemimpin yang merakyat dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Sekarang ketahuan kedoknya kalau Syamsul itu pemimpin yang bagaimana (pembaca nilai sendiri).

Hal demikian juga terjadi pada Walikota Medan. Masyarakat masih menunggu kinerja walikota dalam program seratus hari pemerintahannya di kota Medan, malah Rahudman menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Rahudman tersangka kasus korupsi TPAPD Tapanuli Selatan tahun 2005 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,59 Miliar (Tribun 27/10).

Mendengar berita ini pastilah masyarakat Medan terpukul, menyesal karena memilih dan memberikan kepercayaan kepada Rahudman memimpin kota terbesar ketiga di Indonesia. Merupakan pelajaran yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya Medan menyikapi kasus ini. Korupsi menjadi suatu tabiat buruk dari pemerintah saat ini.

Pemerintah di Medan mulai dari Abdillah (mantan Walikota Medan) sudah divonis karena korupsi. Kini sudah bebas, Syamsul Arifin (Gubernur Sumatera Utara), Rahudman (Walikota Medan) merupakan pemerintah pilihan rakyat ternyata kedua pemimpin ini masih menyimpan masalahkoruptor.

Betapa bodohnya rakyat akibat dibodoh-bodohi pemerintah koruptor yang menghisap darah masyarakat. Dengan metode membodoh-bodohi rakyat inilah pemimpin kita ini mendapat dukungan dari masyarakat.

Setelah kekuasaan dipangku koruptor tadi, mereka dengan sengaja memiskinkan rakyat. Inilah buktinya korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar.

Kekuasaan Lahan Koruptor

Saat kekuasaan diberikan kepada Abdillah sebagai Walikota Medan saat itu, Syamsul menjadi Bupati Langkat, Rahudman menjadi Sekda Tapsel, mereka dipercayakan memimpin dan memajukan daerah tersebut namun saat itu juga mereka tidak mampu menahan nafsunya untuk korupsi.

Mereka menyalahgunakan tumpukan uang yang ada dihadapannya. Bukannya untuk kepentingan rakyat, tapi untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi menjadi program strategisnya, program untuk rakyat diabaikan begitu saja.

Baca Juga :  Pemilihan Caleg yang baru di Pesta Demokrasi tgl 9 April 2014 yang belum pernah menjadi Anggota DPR/DPRD

Penyalahgunaan kepercayaan rakyat dengan melakukan korupsi, mengambil uang negara hanya untuk memperkaya diri sendiri menjadi wajah pemerintah saat ini.

Sebenarnya tidak ada satupun pemerintah (pemegang kekuasan) di negara kita yang tidak kaya. Ini bisa kita lihat pada saat kampanye dulu mereka menghabiskan dana yang sangat besar untuk mempromosikan dirinya. Setelah menjadi pemegang kekuasaan mereka diberikan negara fasilitas yang mewah dan gaji yang sangat besar.

Memang dasar pemegang kekuasaan ini tidak pernah merasa puas dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah ia miliki. Akhirnya mengambil yang bukan menjadi hak miliknya untuk memperkaya dirinya.

Inilah potret kekuasaan di negara kita saat ini, didukung lemahnya hukum Indonesia. Syamsul dan Rahudman adalah orang berperkara (kasus korupsi), kok bisa lolos dari pencalonan Pemilu lalu? Apakah latarbelakang mereka dahulu tidak diketahui? Setelah menjadi pemenang dalam pemilu dan memangku kekuasaan baru ditetapkan sebagai tersangka. Kini kelemahan kembali menjadi tontonan publik.

Bang Napi menyebutkan bahwa kejahatan timbul bukan karena niat dari si pelakunya tapi karena adanya kesempatan. Namun untuk korupsi, saya pikir ada bedanya. Korupsi timbul karena adanya kekuasaan dan adanya niat dari pemegang kekuasaan tadi. Sebelum berkuasa, selalu mengumbar janji namun setelah berkuasa korupsi membutakan mati hati untuk menepati janji.

Koruptor adalah maling uang negara yang menyebabkan kerugian yang sangat besar. Jika maling beberapa biji cacao saja menjalani hukum penjara, apalagi maling uang negara. Namun selama ini hukuman maling beberapa biji cacao disamakan dengan maling uang negara sama-sama dipenjara sehingga maling uang negara tidak ada jeranya.

Perlu Hukum yang Tegas Untuk Koruptor

Pemberantasan korupsi memang berjalan, tapi korupsi juga jalan (Todung Mulya Lubis dalam Tibun 27/10). Ini adalah gambaran indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang masih 2,8 berada di peringkat 110, sama seperti skor 2009. Dan ini juga membuktikan bahwa hukum di Indonesia tidak semakin membaik bahkan ini ada kegagalan pemerintah memperkuat lembaga pengadilan, kejaksaan dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi. Jadi ini suatu pertanda bahwa negara kita sedang menuju ‘negara gagal’.

Baca Juga :  Obral Remisi untuk Koruptor

Melihat tindakan korupsi yang terus mencuak, perlu hukum yang tegas untuk para koruptor supaya orang-orang takut untuk korupsi. Jika nenek-nenek yang mengambil tiga biji cacao saja dihukum penjara, maka koruptor yang merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar perlu diberikan hukuman yang tegas. Tidak cukup hukuman penjara, bila perlu dihukum mati saja.

Menanggapi ungkapan Todung bahwa pemberantasan korupsi memang jalan , tapi korupsi juga jalan. Jelas menyatakan bahwa pelaku korupsi yang kita sebut koruptor tidak takut ataupun jera melakukan korupsi karena hukuman untuk koruptor terlalu ringan. Hanya sebatas hukuman penjara. Tidak takut dihukum karena paling beberapa tahun di penjara sebentar lagi bebas juga.

Rakyat memberikan apresiasi dalam pengungkapan kasus korupsi, tapi hukuman untuk koruptor belum sebanding dengan perbuatannya itu. Perlu ketegasan hukum dalam mengatasi kasus korupsi ini.

Semoga hukum untuk koruptor dapat lebih tegas lagi agarorang takut korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tidak menjadi karakter penguasa. Bila pemerintah tidak mampu memberikan hukuman yang tegas pada koruptor, berikan rakyat untuk menghukumnya. Bila tidak, pemerintah juga merupakan musuh rakyat.***

*) Penulis adalah Guru Matematika salah satu sekolah di Medan serta pemimpin kelompok kecil (PKK) Mahasiswa di UKMKP UP_FMIPA Unimed Medan.

Sumber: www.analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. Rakyat tidak lagi menggunakan nalarnya pada saat memilih pemimpin maupun dalam kehidupan bermasyarakat, karena budaya materialistis sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang kaya raya apalagi dermawan akan disanjung2 oleh masyarakat tanpa melihat lagi latar belakangnya. Perlu dipedomani bahwa penjahat kelas kakap dalam kehidupannya ditengah-tengah masyarakat cenderung bersikap dermawan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. dengan demikian kejahatnnya akan ditutupi oleh kedermawanannya.
    Seorang pegawai akan berusaha untuk mendapatkan posisi jabatan yang setinggi-tingginya bila perlu sogok sana sogok sini, dengan menduduki jabatan tersebut akan disanjung dan dihormati oleh masyarakat dan masyarakat tidak lagi melihat bagaimana seseorang itu mendapatkan jabatannya.

    Sebaliknya seorang yang baik-baik bahkan seorang Ustadz atau pendeta apabila kehidupannya tidak berlimpah materi, sudah tidak (berkurang) dihormati oleh masyarakat disekitarnya.

    Inilah pengaruh budaya materialistis sehingga semua berlomba-lomba untuk mendapatkan harta kekayaan supaya mendapat pengakuan / penghormatan dari masyakat disekitarnya, tanpa peduli lagi dengan cara bagaimana untuk mendapatkan harta kekayaan itu, halal, haram, hak orang lain dan uang negara semuanya disikat untuk memenuhi nafsu serakahnya.
    Mulai sekarang marilah kita berhenti mengagung-agungkan materi dan tahta.
    Kehidupan didunia ini ibarat halte bis (kehidupan sementara) untuk melanjutkan perjalanan ke kehidupan yang abadi (akherat).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*