Ada Apa Dengan Kehutanan Pemkab dan DPRD Palas dan Paluta? Walau Alam Marah Satwa Mengamuk dan Manusia Berteriak, PT. Sumater Sylva Lestari dan PT. Sumatera Riang Lestari Dibiarkan Bertahan di Bumi Padanglawas

Oleh  :  Hutatoruan Hasibuan*)

Bila dapat melangkah mengapa harus merangkak,
Bila dapat tertawa mengapa harus tersenyum,
Bila dapat memanen mengapa harus merawat tanaman,
Bila dapat bertahan di bumi Padanglawas mengapa harus dengar Alam Satwa dan Manusia, Marah,mengamuk dan Berteriak.

Sebuah pertanyaan dibenak penulis memerlukan pemikiran yang panjang untuk membaca,mempelajari melihat dan menganalisa perbandingan,kegunaan dan keamanan serta kenyamanan akan masyarakat dan enviromental serta Tatanan sosial Padanglawas dan Padanglawas Utara.Memang seharusnya kita selaku umat yang diberi Harkat tertinggi oleh Sang Pencipta sewajarnya kita melihat situasi dan kondisi akan keberadaan kita,apakah kita diterima atau ditolak.PT.SSL dan PT.SRL tanya hati nuranimu apa yang sudah kamu perbuat untuk masyarakat padanglawas dan Padanglawas Utara.dan lingkungannya apakah sudah wajar atau harus menunggu kekuatan dan spontanitas dari Alam Satwa dan Masyarakat Padanglawas bertindak,ingat dan camkan People Power sulit diprediksi,arah dan gerakannya.jadi jangan anggap remeh terhadap semua masyarakat Padanglawas.

graphic11 Ada Apa Dengan Kehutanan Pemkab dan DPRD Palas dan Paluta? Walau Alam Marah Satwa Mengamuk dan Manusia Berteriak, PT. Sumater Sylva Lestari dan PT. Sumatera Riang Lestari Dibiarkan Bertahan di Bumi Padanglawas
Areal yang Curam ikut dibabat untuk Tanaman HTI Acasia

Melihat dan mempelajari dari beberapa kunjungan lapangan dikaitkan dengan beberapa kali sharing dan diskusi terhadap korban-korban PHK dan korban-korban Pencaplokan/pengambil alihan areal secara paksa lahan/areal masyarakat menimbulkan pertanyaan baik terhadap Executive,Legislative dan Yudicative dan para Tokoh-tokoh masyarakat Padanglawas serta Pemuda/i Padanglawas serta LSM-LSM apa tidak ada gerakan/suara atau jawaban,persatuan dan kesatuan untuk kebulatan tekad bersama dengan membuat satu Kesimpulan atau Putusan terhadap PT.Sumatera Sylva Lestari dan PT.Sumatera Riang Lestari.

graphic21 Ada Apa Dengan Kehutanan Pemkab dan DPRD Palas dan Paluta? Walau Alam Marah Satwa Mengamuk dan Manusia Berteriak, PT. Sumater Sylva Lestari dan PT. Sumatera Riang Lestari Dibiarkan Bertahan di Bumi Padanglawas
Areal Curam yang dibabat tidak tertanam berdiripun kita sulit

Mengeluarkan atau tidak menerima Perusahaan dari suatu Daerah secara umum dapat diterima karena melanggar Undang-Undang,Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri,Keputusan Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten dan Hukum adat dan merusak Tatanan Sosial dan Lingkungan.

Ada 17(Tujuh belas)Pelanggaran- Pelanggaran  yang tidak dipenuhi oleh PT.Sumatera Sylva Lestari

diurai sebagai berikut :

  1. Perlindungan Hutan :”Kewajiban untuk mencegah terjadinya kebakaran Hutan tidak terpenuhi seperti : Sarana Pemantau kebakaran tidak berfungsi,Personil pemadaman tidak layak,baik keahlian atau Personil dibanding luas arealnya dan juga peralatannya.
  2. Tidak melaksanakan Penataan batas Enclave dengan baik dan batas luar saja belum komplik atau sudah tertata dengan baik.
  3. Perlindungan Satwa:”Tidak menyediakan Fasilitas/tempat untuk KORIDOR untuk Pergerakan Satwa.
  4. 4.       Melakukan Pembiaran atas kerusakan beberapa Reparian/Pinggiran sungai/alur(Dalam Gambar Foto).
  5. Perlindungan Satwa:”Tidak mencegah terjadinya perburuan terhadap satwa liar baik yang dilindungi maupun satwa liar diareal kerjanya”.
  6. Perlindungan Hutan :”Perusahaan Kurang bertanggungjawab penuh atas terjadinya kebakaran Hutan diareal Hak Pengusahaan Hutan tanamannya,dan juga pengamanan hutannya.
  7. Tidak menyertakan saham bagi Koperasi Unit Desa/Koperasi sekitar HPH sebesar 20 %.
  8. Rambu-rambu mengenai Peringatan dan Larangan sesuai Undang-Undang kehutanan dan Peraturan Pemerintah sangat minim dilaksanakan dan tidak standard baik besar,warna dan mutu.
  9. Tanah milik perkampungan,tegalan,dan persawahan  yang telah diduduki dan digarap oleh Pihak ke Tiga PT.Sumater Sylva Lestari masih mengklaimnya jadi areal/Konsesinya.
  10. Tidak membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada didalam atau disekitar areal kerjanya baik bantuan mobiler apalagi tehnik pertanian atau pengambilan hasil hutan non kayu.
  11. Tidak mendukung Pengembangan Wilayah Pembangunan Daerah dan Ekonomi Kesejahteraan masyarakat Tradisional disekitar areal kerjanya.
  12. Terlalu sering melakukan pembiaran baik terhadap kerusakan oleh Kebakaran,Terbakar atau Dibakar,Pembabatan areal,pengrusakan lingkungan  atau terlambat melaporkan ke Instansi terkait Kehutanan dan POLISI.
  13. Tidak menepati Janji membuat  tanaman Kehidupan tanaman karet untuk masyarakat disekitar areal kerjanya seperti yang dijanjikan sebelumnya.
  14. Tidak menyisihkan dana dari keuntungannya sebesar maximal 5 % untuk Pembinaan danpengembangan golongan ekonomi lemah/koperasi.
  15. Tidak mengindahkan Peraturan mengenai Perseroan terbatas dimana ada Komite membawahi Komisaris dan Direktur Pada PT.SSL dan PT.SRL.
  16. Adanya Politik monopoli terhadap jasa pengamanan yang mana setiap jasa pengamanan yang dipekerjakan adalah milik pemilik yang sama dengan PT.SSL dan SRL.
  17. Tidak mau mendengar apalagi menuruti Pemerintah Kabupaten baik kehutanannya maupun Bupatinya yang perlu hanya Menteri Kehutanan.
Baca Juga :  Produksi Sawit Petani di Sosa Tak Kunjung Membaik

Masyarakat akan menilai Pemerintahnya bila tidak ada gerakan,lambat  gerakan pemerintahnya, atau tidak perduli akan kesakitan yang dialami Rakyatnya,masyarakat juga akan mencoba berusaha sendiri,inilah yang kita takutkan bila tidak ada kepercayaan kepada Pemerintah akan ada Gerakan Rakyat Bersatu ini siapa yang mengontrol People of Power bila sudah nbergerak apakah ini yang diinginkan PT.Sumatera Sylva Lestari dan PT,Sumatera Riang Lestari.apalagi Perusahaan dalam hal ini PT.Sumatera Sylva Letari dapat dilihat  selalu berusaha hanya mengejar keuntugan/berorientasi ke Bisnis saja :

  1. Tidak  Peduli(mau tanggap) akan permasalahan yang muncul disekitarnya baik personil/karyawan maupun masyarakat diwilayah kerjanya.
  2. Membuat Komite seolah-olah Perusahaan Pribadi yang dikontrol oleh Anak-anak dan Family,
  3. Melakukan Diskriminasi baik terhadap Pekerja dan Juga terhadap Kontra Perusahaan seperti Klaimer,Perambah dan Pendudukan areal.
  4. Tidak adil dan fair dalam melakukan penilaian selalu dikaitkan dengan oportunitis atau boleh dikatakan kepentingan sesaat seharusnya : masyarakat terdekat yang masuk wilayah kerjanya atau pintu masuk keluar ke wilayah kerjanya itulah yang perlu mendapat bantuan CD,CSR bukan yang lainnya.
  5. Tindakan SUKA dan Tidak SUKA(Like and Dislike) selalu diterapkan tidak berdasar Realitas dan ketentuan yang ada dan berlaku selalu berpikir apa benefit untuk Perusahaan.
  6. Menganggap remeh terhadap semua level lapisan masyarakat Padanglawas  dan Pemerintahannya seolah-olah semuanya dapat dibeli dan diatur.
  7. Tidak Perduli akan Teguran baik oleh Alam,Manusia dan Satwa,yang mau dituruti hanya Menteri Kehutanan saja.
  8. Karyawannya dibuat  tak bernilai dengan sering melakukan PHK sepihak dan tidak diberi peasngon dan balas jasa terhadap karyawan yang di PHK.
  9. Membuat beberapa orang(anak bangsa ini yang pribumi) menjadi Executor untuk bangsanya sendiri  tanpa diketahuinya dan merasa takut akan kehilangan kerjanya,
  10. Menganggap Dirinya(PT.SSL dan PT,SRL) sebagai investor yang patuh terhadap peraturan baik Pajak dan ketentuan/peraturan-peraturan lain. Kenyataan lain dan bertolak belakang dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran baik peraturan kehutanan dan peraturan lingkungan.
  11. Karyawan dan Pekerja tidak dianggap sebagai Asset sebab sangat murah didapat dan banyak Stock yang antri.menunggu pekerjaan.
  12. Menganggap Pemerintah,Disnakertrans dan Kehutanan,DPRD  apalagi POLISI dapat diatur dan dibeli.dibilang open Management tidak dibilang Manajemen tertutup tidak jadi apa??????
  13. Memakai dan menggunakan Manajemen yang tidak jelas
  14. Membanggakan selalu SKnya SAKTI MANDRAGUNA  tetapi tidak dapat melihat kelemahan-kelemahan dari SK tersebut termasuk kewajiban yang tidak dapat dipenuhi.
Baca Juga :  Asian Games XVI - Indonesia Penuhi Target

Mempelajari dari Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan,anggapan-anggapan miring dari Perusahaan terhadap pemerintah, dan Ketidak pedulian yang menonjol, dan juga Diskriminasi yang terencana dan tertorganisir Pemerintah seharusnya sudah harus bertindak dan bersuara akan apa yang terjadi; Jadi Tolong jangan gadaikan Lahan masyarakat hanya untuk para Pengusaha yang tidak mempunyai hati nurani tersebut,Kehutanan selaku Bapak angkat bila anak angkatnya Jahat/bandel mengapa tidak ada Sanksi/tegoran atau Penolakan atau bahkan penyetopan, DPRD mana SUARAMU mengapa diam saja seharusnya bapak-bapak yang terhormat yang bersuara lantang atas Penderitaan rakyat dengan Perampasan/perampokan/pencaplokkan  atas areal  masyarakat kita,Jangan biarkan masyarakat kita Dibodohi dan ditindas,bapak-bapak yang mulia di DPRD seharusnya yang lantang menyuarakan kepentingan masyarakat bukan yang lain mana Suara lantangmu Perdengarkanlah.

Pemerintah Kabupaten Padanglawas dan Pemerintah Kabupaten Padanglawas Utara tunjukkan Wibawahmu,jangan nanti masyarakat mengatakan mungkin itu BupatI PENGUSAHA bukan BUPATI Masyarakat.Jangan berpihak tunjukkan keabsahanmu,keberadaanmu  dan sebagai Pengatur bukan yang diatur oleh Pengusaha.Masyarakat  luas secara khusus selalu mengharap ke Kehutanan,Kehutanan mendapat gaji dari Pemerintah bukan dari Pengusaha  jadi tolong dengan sangat “Mana untuk Rakyat dan mana untuk pengusaha”,tolong juga jangan “mana untuk uang dan mana untuk Harta “.ini himbauan jangan kita jual hutan untuk pengusaha yang tidak mempunyai  hati nurani.

Masyarakat  juga akan selalu bersatu dan menyatukan tekad yang bulat atas  korban dari PT,SSL dn SRL baik itu masyarakat atau KUD,atau Kelompok Tani cari dan kumpulkan saudara-saudara kita korban PT.SSL dan PT.SRL agar kita searah dan sehati untuk bersatu Tekad menuntut Hak-hak kita yang dirampas yaitu Tanah/ladang/harto/hutan leluhur kita. Maju dan Tuntut terus Jangan takut mengatakan kebenaran.

Padanglawas, 13-01-21

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Coba investigasi lalu publikasi kasus-kasus merugikan negara, seperti mis. manipulasi DR dan PSDH. Karena klu sekedar kasus merusak alam dan merugikan masyarakat lokal korporasi SSL & SRl plus birokrasi Pemkab, Dishutkab akan cuek sebab justru kssus tsb memperkaya diri mereka .

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*