Ada indikasi Pemko Medan korupsi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk Pemerintah Kota (Pemko) Medan tahun 2010 diduga dipalsukan oleh sejumlah oknum. LHP BPK yang diterima oleh DPRD Kota Medan berbeda-beda antara fraksi dengan pimpinan DPRD Kota Medan.

Dugaan pemalsuan LHP BPK RI tahun 2010 di DPRD Kota Medan mulai terkuak ke permukaan. Fraksi PPP dan PAN mengakui dalam LHP ini tidak ada rincian yang menyebutkan adanya temuan kerugian negara. Pimpinan DPRD Kota Medan memang sengaja merahasiakan LHP BPK RI ini, diakibatkan adanya satu hal yang lainnya terkait dugaan banyaknya kerugian negara.

Menyahuti ini, humas BPK RI perwakilan Sumut, Mikael Togatorop, mengatakan, pihaknya hanya memberikan LHP BPK RI ini kepada Ketua DPRD Kota Medan dan Walikota Medan. “Untuk selanjutnya apakah diperbanyak dan diserahkan ke sejumlah pihak lainnya, itu menjadi urusannya kedua institusi itu,” katanya, hari ini.

Tapi, kata Togatorop, LHP yang disampaikan ke kedua instansi ini 100 persen merupakn hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemko Medan 2009, semuanya dibuat tanpa ada rekayasa dari pihaknya. “Bila telah dibaca, begitulah adanya ada temuan dan rincian nilainya setiap adanya temuan,” katanya.Togatorop mengungkapkan.

Dia juga memastikan, bila di institusi DPRD Kota Medan ada persoalan perbedaan antara isi LHP BPK RI yang diterima, hal ini bukan menjadi domain pihaknya. Melainkan, persoalan ini sudah menjadi urusan internalnya pihak DPRD Kota Medan.

Baca Juga :  Rumah di Jakarta Diendus - KPK Lacak Aset Syamsul

Wakil ketua DPRD Kota Medan, Ikrimah Hamidy, menyatakan bila ada perbedaan sebaiknya fraksi yang merasa curiga bisa menanyakannya langsung ke BPK RI Perwakilan Sumut. Sehingga permasalahan ini segera bisa terjawab tanpa ada kecurigaan yang muncul diantara anggota dan pimpinan DPRD Medan.

Sementara wakil ketua DPRD lainnya, Augus Napitupulu dan Sabar Syamsurya Sitepu mengaku belum menerima foto copy LHP BPK RI itu. Karena, Ketua DPRD belum menyerahkannya.

Sementara Ketua DPRD Medan, Amiruddin, menegaskan tidak ada perbedaan mengenai permasalahan hasil audit BPK RI. Sebab, sudah urusannya fraksi ketika adanya perbedaan. “Sampai saat ini saya tidak boleh menunjukkan kepada wartawan, sebab data ini sifatnya rahasia dan ini masuk dalam rahasia negara,” tegasnya.

Sebelumnya, LHP BPK RI diduga palsu beredar di DPRD Medan. LHP BPK RI yang diterima Fraksi PPP diketahui ada sejumlah temuan terkait pelaksanakan pengerjaan pembangunan jalan dan drainase. Di dalam pernyataannya, BPK RI menyebutkan ada temuan, yang rincian temuannya disebutkan lihat di lampiran 2.

Tetapi, lampiran yang dimaksud tidak ada dalam resume hasil LHP BPK RI itu. Bahkan, BPK RI dalam LHP nya ada temuan terhadap anggaran di RSUD Pirngadi Medan. Namun angka temuan yang dimaksudkan tidak dilampirkan dalam resume LHP BPK RI itu.

“Ada kejanggalan dalam LHP BPK RI tahun ini, seperti tidak ada yang jelas penyebutan temuannya. Saya sangat yakin, LHP BPK RI bukan seperti ini. Harusnya detail dan lengkap,” tegas ketua Fraksi PPP DPRD Medan, Ahmad Parlindungan Batubara, kepada Waspada Online.

Sumber : http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=141508:ada-indikasi-pemko-medan-korupsi&catid=14:medan&Itemid=27

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Kejati Sumut Usul Stop Penyidikan Dugaan Korupsi Mantan Sekda Tapsel

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*