Aek Latong dan Diskriminasi Pembangunan

Oleh: ARIFIN SALEH SIREGAR *)

Hilangnya 19 nyawa dalam kecelakaan bus ALS yang masuk telaga di Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan seharusnya membuka mata dan pikiran kita bahwa sesuatu yang salah di sana harus segera diperbaiki. Peristiwa kemarin juga harus dijadikan sebagai pelajaran sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya.

Kerusakan jalan Aek Latong yang panjangnya hanya kurang lebih 2 kilometer itu sudah menjadi potret buram pembangunan dan perbaikan sarana infrastruktur di daerah ini. Celakanya, karena jalan itu termasuk Jalan Lintas Sumatera yang tanggung jawabnya ada di pemerintah pusat, maka jalan itu pun terkesan  seperti anak ayam yang kehilangan induk, “barangnya” ada, tapi yang mengurus tak jelas.

Seringkali pemerintah setempat (Tapsel) dan pemeritah tingkat satu (Sumut) menuding pemerintah pusat yang tidak memperhatikan perbaikan jalan tersebut. Begitu juga dengan kalangan wakil rakyatnya, baik yang ada di DPRD tingkat dua, DPRD Provinsi, DPR RI asal Sumut, dan DPD asal Sumut tak jarang melempar persoalan itu ke pusat. Alhasil, jalan Aek Latong bukannya semakin baik, tapi justru dari hari ke hari semakin tak terurus.

Jika hujan turun, kondisi badan jalan seperti bubur, dengan batu-batu besar yang menyembul dari kubangan air. Jika panas, batu-batu besar seperti keluar dari perut bumi dan seakan-akan menghadang setiap kendaraan yang lewat. Kondisi ini semakin diperparah karena tanjakan yang curam dan diikuti dengan medan yang sangat sulit.

Jika menuju ke daerah Tapanuli Selatan, kawasan Aek Latong itu seakan-akan seperti “pintu gerbang kematian”. Sebab, setiap orang yang melalui jalan tesebut pasti dihantui rasa cemas akan keselamatan dirinya. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, banyak penumpang yang memilih turun dari mobil dan berjalan menyisir jalanan berbatuan dan becek. Padahal, kalau pun berjalan, keselamatannya juga belum tentu terjamin karena sewaktu-waktu  bisa saja ditimpa atau terserempet kenderaan yang  melintas.

Rasa cemas itu akan memuncak ketika mobil berupaya melewati tanjakan terakhir yang medannya sangat curam dan licin. Jangankan bus atau truk, tapi taksi-taksi sekelas L300 saja sering tak mampu menaklukkan tanjakan curam tersebut. Kondisi seperti itulah yang dialami bus ALS yang kemarin tak mampu melewati tanjakan dan akhirnya mundur dan masuk ke telaga.

Baca Juga :  Tinggi Gunung Seribu Janji Presiden

Jika sudah berhasil melewati tanjakan terakhir, hati pun akan plong, seperti perasaan yang sudah lepas dari “pintu gerbang kematian”. Kondisi dan situasi seperti itulah yang dialami setiap orang yang melintas ke arah Tapsel. Dan ini sudah terjadi selama belasan tahun terakhir. Sebaliknya, kalau melintas ke arah Tapanuli Utara, tanjakannya tidak begitu curam.

Diskriminasi pembangunan
Kondisi jalan Aek Latong yang sudah menahun membuat kita berasumsi bahwa sudah ada unsur pembiaran di sana. Fakta ini juga memberi indikasi adanya diskriminasi pembangunan di negara ini. Sulit membantah asumsi ini. Apalagi jika dikaitkan dengan ketimpangan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Semua sudah mahfum pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa sepertinya lebih mendapat prioritas. Maraknya pembangunan jalan tol yang penyelesaiannya tak sampai memakan waktu tahunan adalah salah satu bukti. Penanganan dan perbaikan jalan di kawasan sepanjang Pantura yang dengan sekejap terselesaikan adalah bukti berikutnya. Begitu juga dengan  pembangunan jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura.

Semua itu akan meninggalkan sakit hati jika kita melihat apa yang terjadi hari ini di jalan Aek Latong, Tapsel. Jalan Aek Latong yang tidak begitu panjang dan justru tergolong jalan lintas propinsi justru diabaikan dalam hitungan tahunan. Kondisi wilayah yang katanya patahan gempa justru dijadikan kambing hitam dan alasan bahwa jalan tersebut tidak bisa diperbaiki.

Padahal, jika memang tidak bisa diperbaiki, mengapa jalan tersebut tidak dengan segera dialihkan? Bukankah sudah dirancang jalan alternatif dan mengapa ini tidak dibangun agar layak dijalani? Jika memang jalan Aek Latong itu tetap dipergunakan, meski kondisinya hancur seperti itu, mengapa pemerintah tidak memberi kenyamanan bagi pengguna jalan, seperti petugas yang siap sedia setiap saat, alat-alat berat yang stand by, atau pola buka tutup dari dua arah sehingga mobil dan bus tidak terjebak di tengah-tengah?

Kita memang layak protes, apalagi daerah ini masih bagian dari negara ini. Kita juga pantas protes karena begitu banyak hasil kekayaan alam, baik hasil perkebunan dan pertambangan yang justru dibawa ke pusat (Jakarta). Diskriminasi apa pun namanya dan dalam bidang apa pun dia, harus terus dilawan. Perimbangan anggaran dan keadilan dalam menikmati hasil pembangunan harus terus disuarakan.

Baca Juga :  Omong Kosong Mencegah Korupsi

Kini, Aek Latong sudah mengambil “korban” nyawa yang tidak sedikit. Jangan salahkan Aek Latong, karena ia justru sudah menjadi potret buram penanganan sarana infrastruktur di negeri ini. Negara seharusnya bisa mencari solusi ketika alam tidak seramah yang diharapkan. Jangan pula salahkan mereka yang setiap hari, setiap bulan atau setiap tahun harus melewati jalan Aek Latong, sebab tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali harus melalui jalur yang sewaktu-waktu bisa membahayakan nyawanya. Ketika fasilitas umum yang sudah buruk masih tetap dipergunakan, maka negara (pemerintah) seharusnya ada di sana memberi kenyamanan bagi warganya.

Apa yang terjadi kemarin di Aek Latong harus dijadikan momentum dalam upaya perbaikan sarana infrastruktur di kawasan Tapanuli Selatan dan Sumatera Utara. Semua komponen harus bergerak menyuarakannya. Jika elit-elit politik dan elit-elit pemerintah di kawasan Tapanuli bagian Selatan begitu getol, semangat dan ngotot menyuarakan pembentukan Propinsi Sumatera Tenggara, kini kegetolan, semangat, dan kengototan yang sama juga harus dilakukan untuk memperjuangkan Aek Latong. Sebab, perbaikan jalan Aek Latong ini juga aspirasi rakyat yang sudah menahun dan hingga saat ini belum juga tersahuti. (sumber: waspada.co.id)

*) Penulis adalah Mantan Ketua Umum Imatapsel USU dan sekarang Dosen Fisip UMSU.
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*