Akil (Harusnya) Potong Jari

16 TOP AKIL Akil (Harusnya) Potong JariJAKARTA – Tuntutan pidana penjara seumur hidup terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, merupakan tuntutan tertinggi jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang KPK berdiri.

Akil dituntut hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp10 miliar dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penanganan sengketa pemilihan kepala daerah.

“Ini tuntutan paling tinggi yang pernah disampaikan jaksa KPK,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, hari ini.

Johan menjelaskan, KPK menuntut Akil dengan hukuman seumur hidup melalui sejumlah pertimbangan. Pertama, kata Johan, perbuatan Akil telah menurunkan kredibilitas MK sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak atau benteng terakhir bagi masyarakat mencari keadilan.

Selaku ketua MK, ucap Johan, seharusnya Akil memberikan contoh yang baik, bukan malah merusak kepercayaan masyarakat terhadap MK.

Pertimbangan kedua, kata Johan, perbuatan Akil yang memengaruhi proses pilkada di sejumlah daerah dinilai bisa memicu perseteruan di tingkat akar rumput. Pertimbangan ketiga, KPK menilai Akil tidak jujur dan berbelit-belit saat menyampaikan keterangannya selama persidangan.

Mengenai vonis yang akan dijatuhkan majelis hakim terhadap Akil nantinya, KPK menyerahkan hal tersebut kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Kita sepenuhnya menyerahkan proses hukum di pengadilan. Kita menghormati apa pun keputusan yang diambil di Tipikor nanti,” ucap Johan.

Tuntutan terhadap Akil ini mengalahkan tuntutan terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi, Djoko Susilo. Selaku Kakorlantas, Djoko didakwa menerima pemberian hadiah atau janji dan pencucian uang terkait proyek pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Djoko pun dituntut hukuman 18 tahun penjara. Tuntutan 18 tahun penjara terhadap Djoko tersebut tak lepas dari posisinya sebagai penegak hukum.

Baca Juga :  SBY dan Mie Instan

Johan pernah mengatakan, KPK akan menuntut berat penegak hukum yang terlibat kasus korupsi. Namun, majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis lebih ringan kepada Djoko, yakni selama 10 tahun penjara.

Selain Djoko, KPK juga menuntut tinggi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu dituntut 18 tahun penjara dalam kasus korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi. Sekitar awal Desember tahun lalu, Luthfi divonis 16 tahun penjara di Pengadilan Tipikor.

Tuntutan di atas 10 tahun juga diberikan jaksa KPK kepada anggota DPR Zulkarnaen Djabbar. Politisi Partai Golkar tersebut dituntut hukuman 12 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pengadaan laboratorium dan penggandaan Al Quran 2011-2012 di Kementerian Agama.

Berbeda dengan Djoko dan Luthfi yang divonis lebih ringan dari tuntutannya, Zulkarnaen justru dijatuhi vonis lebih tinggi dari tuntutan. Sekitar Mei tahun lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap politikus Partai Golkar tersebut.

Vonis yang lebih tinggi dari tuntutan juga diterima jaksa Urip Tri Gunawan. Dia divonis 20 tahun penjara, padahal tim jaksa KPK menuntutnya dihukum 15 tahun penjara.

Jaksa Penutuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mencantumkan tidak mencantumkan pertimbangan yang meringankan tuntutan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Tanggungan keluarga, yang biasanya menjadi pertimbangan meringankan untuk menuntut seorang terdakwa pun tak dimasukan dalam tuntutan Akil.

Jaksa Pulung Rinandoro punya alasan sendiri tidak memasukan tanggungan keluarga sebagai pertimbangan yang meringankan untuk menuntut Akil. Jaksa Pulung mengatakan, keluarga justru malah dimanfaatkan Akil untuk melancarkan perbuatan korupsinya.

Baca Juga :  Dituduh Curi Sandal Jepit Polisi, Siswa SMK Dadili dan Dituntut 5 Tahun Penjara

“Keluarga kan dimanfaatkan dia (Akil). Istrinya seolah-olah kan menjalankan bisnis (CV Ratu Samagat),” kata Jaksa Pulung kepada wartawan usai persidangan Akil Mochtat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, hari ini.

JPU akhirnya menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 10 miliar. JPU juga menuntut agar majelis hakim mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang dilakukan menurut aturan umum.

Jaksa Pulung berpendapat, Akil sebagai Ketua MK tak seharusnya melakukan perbuatan tak layak tersebut. Akil mempermainkan putusan seseorang untuk menjadi kepala daerah. Hukuman tersebut kata Jaksa Pulung, sangat sepadan dengan perbuatan Akil.

“Dia yang deklarasikan potong jarinya dan pemiskinan. Inilah yang dilakukan sesuai statementnya dia. Bukan mau balas dendam,” tambahnya./waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*