Akil Mochtar Mengundurkan Diri dari MK

Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (kiri) ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Akil yang telah ditetapkan sebagai tersangka, diduga terlibat dalam suap sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. | TRIBUN / DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com – Setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap terkait Pilkada Gunung Mas dan Lebak, Akil Mochtar akhirnya mengundurkan diri sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima MK, Sabtu (5/10/2013) malam.

Perihal pengunduran diri Akil Mochtar diumumkan dalam konferensi pers yang dihadiri seluruh hakim MK, Minggu dini hari usai rapat selama 7 jam.

Hakim-hakim konstitusi mengadakan rapat permusyawaratan hakim di lantai 16, Kantor MK, Jakarta, Sabtu (5/10/2013) malam hingga Minggu dink hair untuk menyikapi pidato Presiden yang melontarkan lima langkah penyelamatan MK dan pemberhentian sementara Ketua MK Akil Mochtar.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 19.00 itu dihadiri oleh tujuh hakim konstitusi, yakni Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Ahmad Fadil Sumadi, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Harjono. Hakim Harjono baru bergabung sekitar pukul 22.25 karena baru tiba dari Yogyakarta.

Rapat itu berlangsung hampir tujuh jam dan berakhir pada Minggu (6/10/2013) dini hari sekitar pukul 01.50. Wartawan yang datang ke kantor MK untuk meliput tidak diperkenankan naik ke lantai 16 oleh petugas keamanan dan hanya diminta menunggu di lantai dasar. Begitu rapat usai, para hakim konstitusi mengadakan jumpa pers.

Baca Juga :  Koalisi Merah Putih Putuskan Berada di Luar Pemerintahan

Seperti diketahui, Akil Mochtar ditangkap tangan di rumah dinasnya pada Rabu (2/10/2013) malam, terkait pemilihan kepala daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Pilkada Lebak, Banten. Skandal suap ini ditindaklanjuti dengan keputusan pemberhentian sementara terhadap Akil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pidatonya, Sabtu, Presiden juga mengungkapkan, lima langkah penyelamatan MK yakni penundaan sidang jangka pendek, meminta KPK untuk mempercepat penyidikan kasus Akil, pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) soal aturan dan seleksi hakim MK, pengawasan peradilan MK oleh Komisi Yudisial, dan MK agar melakukan audit internal.

Saat jumpa pers, Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, MK memahami respons cepat dan niat baik Presiden yang mengumpulkan para ketua lembaga negara.

“Peristiwa tersebut sangat berpengaruh pada citra dan wibawa MK,” kata Hamdan.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*