Ambisi Kuasai 25 Ribu Ha Tanah Rakyat : PT. Toba Pulp Lestari Jadi Pelanggar Hukum di Tapsel

Angkola-Sipirok, Ambisi Pt. Toba Pup Lestari (TP) perusahaan bubur kertas anak- perusahaan April Group untuk mengokupasi dan menguasai sekitar 20.000 Ha tanah rakyat petani di Kecamatan Angkola Timur dan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Propinsi Sumatra Utara dan menyunglap tanah kebun sawah rakyat petani menjadi areal konsesi IUPHHK-HT (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman), belakangan ini terlihat menghalalkan segala cara. Mulai dari penyerobotan tanah, pencurian kayu, sampai pada memperalat instansi penegak hukum menindas penolakan rakyat.

Konflik rebutan tanah antara TPL kontra rakyat mulai terjadi sekitar awal Tahun 2011 di Desa Simirik Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan (Psp). Di daerah ini Pt. TPL yang berdalih sesuai batas di atas kertas Peta Izin HPH-TI Pt. TPL d/h Indorayon Thn 1992 yang diterbitkan Menteri Kehutanan era Orde Baru, Hasyrul Harahap, ditaksir mencapai 3.000 Ha, P. TPL kalah telak. Semua elemen masyarakat mulai dari rakyat petani, Kepala-kepala Desa Simirik, Jaring Natobang, Mompang, Simasom, Pintu Langit Jae, Pargumbangan, Sikail-kail, bersama aparat Kecamatan Batunadua dan Angkola Julu, Dinas Kehutanan sampai ke DPRD dan pejabat Pemko Psp sepakat satu suara menolak habis upaya Pt. TPL hendak menggusur lahan pertanian rakyat. Hasilnya hingga kini dari 3.000 Ha areal Pt. TPL di atas kertas Peta lampiran SK Penunjukan Menhut ttg izin HPH-TI Pt. TPL di wilayah Pemko Psp, tak satu meter pun lahan bisa dikuasai Pt. TPL.

Sebaliknya di Kab.Tapsel kejahatan Pt. TPL masih merajalela, di sejumlah desa di Kec. Angkola Timur dan Sipirok masih terus terjadi konflik perlawanan rakyat petani menantang Pt. TPL. Mulai dari keributan massa di Desa Panompuan tahun 2011 berlanjut  aksi demo beruntun ke basecamp Pt. TPL Sektor Tapsel di Maragordong. Penyerobotan tanah rakyat oleh Pt. TPL terus melebar ke Desa Pargarutan Dolok Kec. Angkola Timur, puluhan Ha kebun Karet rakyat dihancurkan, bahkan hingga kini belasan rbu M3 kayu tebanan liar Pt. TPL sejak Agustus 2012 membusuk di Simandalu diblokade rakyat.

Di Desa Batang Tura Julu Kec. Sipirok, penebangan liar kayu Pinus oleh Pt. TPL langsung ditanami biit Eukaliptus. Tapi mendapat perlawanan dengan cara masyarakat memportal jalan masuk kenderaan Pt. TPL serta menyiagakan ronda di setiap portal.

Areal Pt. TPL di Tapsel menurut SK Menhut No. 493/Kpts-II/1992  masih berstatus Penunjukan. Menurut UU No. 41 Tahun 1999 pasal 14  ayat (2) menyebut Pngukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pada pasal 15 ayat (1) disebut Pengukuhan kawasan hutan dilakukan mellui proses: a. Penunjukan; b. Penataan batas; c. Pemetaan; d. Penetapan.

Dipertegas oleh SK Menhut tentang izin Pt. TPL pada Bagian Kelima Angka-4 harus menyelesaikan penataan batas areal selambatnya 3 ahun setelah terbit izin di Tahun 1992.

Namun arogansi kecongkakan Pt. TPL mengangkangi perintah Menhut dilakukan dengan tidak memperdulikan Penataan batas arealnya di Kab. Tapsel. Mungkin karena merasa dekat dengan penguasa negara RI, Sukanto Tanoto pemilik Pt. TPL d/h Indorayon beserta para staf management seperti Junda Panjaitan, Leonard Hutabarat, Chairudin Pasaribu, Tagor Manik, Simon Sidabuka melalaikan kewajibannya tsb.

Baca Juga :  Masyarakat Desa Simaninggir Tantom Angkola Rela Kumpul Uang untuk Bangun Jalan

Sesudah reformasi yang menghormati penegakan hukum dan HAM, sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang memerintahkan Pt. TPL selaku pemegang izin IUPHHK-HT wajib menyelesaikan penataan batas arealnya,dalam waktu 1 (satu) tahun seperti PP No. 6 Tahun 2007 an PP No. 3 ahun 2008 dianggap omosong kosong oleh Pt TPL.

Setelah Mahkamah Konsttusi dalam utusannya No. 45/PUU-IV/2011 dalam amar putusannya menetapkan Keputusan Menhut yang masih berstatus Penunjukan tidak berkekuatan hukum mengikat, Menhut Zulkifli Hasan dengan Surat Edaran No. SE.1/Menhut-II/2012 tgl 21 Februari 2012 segera memerintahkan seluruh pemegang izin kehutanan –ternasuk Pt. TPL- untuk menyelesaikan Penataan batas areal dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SE Menhut tsb.  Dalam SE Menhut tsb Angka 5 Huruf b  jelas tegas disebut: Menyelesaikan status keberadaan dan/atau hak-hak masyarakat/penduduk dalam areal izin”, management Pt. TPL menantang Surat Edaran Menhut dan terus menjarah dan menyerobot tana rakyat di Tapsel khususnya Angkola Timur.

Belakangan akibat meluasnya konflik Pt. TPL dengan masyarakat petani di Angkola Timur dan Sipirok, serta munculnya pengaduan masyarakat dan penyerahan bukti-bukti kejahatan Pt. TP serta datangnya surat-surat desakan Kapolres Tapsel AKBP Subandriya serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah-II Sumut, Pemkab Tapsel menerbitkan Surat No. 522/498/2013 tgl 25 Januari 2013 kepada Pt. TPL.

Surat Pemkab Tapsel diteken Sekdakab Ir. Aswin Efendi Siregar, MM memerintahkan Pt. TPL menyampaikan pembahasan tata batas areal kerja Pt. TPL kepada Panitia tatabatas (PTB).

Management Pt. TPL bukannya menyerahkan pengkuran tatabatas arealnya kepada Panitia Tatabatas Kabupaten Tapsel. Malah aktifis lsm Aliansi Rakyat Mereka (Alarm) yang selama ini bersikap pro-rakyat, dituding selaku penggerak penolakan masyarakat dan dituduh telah mengumpulkan dan melaporkan bukti-bukti kejahatan Pt. TPL, lantas buat pengaduan fitnah palsu ke Poldasu.

Berbeda dengan Polres Tapsel yang menolak puluhan pengaduan Pt. TPL yang berusaha mengkriminalisasi rakyat petani dan para pendukungnya dengan argumentasi hukum areal konsesi izin Pt. TPL belum punya Penataan batas yang berkekuatan hukum mengikat, sejumlah data menunjukkan Poldasu c/q Direktorat Reskrimsus mau main-kotor.  Pengaduan Pt. TPL yang tidak punya dasar hukum ditelan dan ditukangi menjadi seolah-olah Pt. TPL sudah berhak penuh 100% atas atas Penunjukan izin arealnya. Seperti mantan Kapolres Subandriya dan Wakil Bupati Rapolo Siregar yang resmi membeli kebun eks tanah adat di Situmba Kecamatan Sipirok dilengkapi bukti surat hak mlik Tahun 70-an, dilaporkan Pt. TPL  seolah perambah liar areal Pt. TPL. Namun karena mungkin keduanya pejabat negara, laporan Pt. TPL tsb dipending.

Di Desa Marisi, akibat penduduk membongkar portal yang dipasang Pt. TPL menutup akses jalan ke perladangan masyarakat, 3 warga Marisi masuk penjara beberapa bulan. Di Desa Panompuan, pemegang Persetujuan penebangan Kayu Rakyat di lokasi berstatus APL ditangkap Kapolres (baru) Rizal Engahu bekerjasama dengan Dit Reskrimsus Poldasu berdalih ada pengaduan sepihak management Pt. TPL bahwa lokasi APL tsb masuk areal konsesi TPL. Hingga kini perkara sb mengambang karena memang belum jelas lokasi tsb tanah hak milik masyarakat atau areal konsesi TPL, akibat belum adanya kepastian hukum tata batas yang mesti dibuktikan dengan adanya bukti pisik pilar/patok batas memisahkan tanah  masyarakat dengan areal TPL.

Baca Juga :  Poldasu Cium Illegal Logging di Padangsdimpuan

Perkara pidana pengaduan warga Desa Pargarutan Dolok M. Amin Siregar tentang kejahatan Pt. TPL menghancurkan belasan Ha kebun Karet miliknya serta penebangan liar ribuan batang kayu Pinus di tanah miliknya dan Barang Bukti (BB) sekitar 1.500 M3 kayu bulat tebangan liar TPL yang membusuk diblokade dan disandera masyarakat sejak Agustus 2012, hingga kini digantung Polres Tapsel dengan alasan sesuai pemberitahuan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah-2 Sumut, bahwa berdasar Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.47/2010 dan No. P.19/2011 serta No. P.4/2012  penentuan status suatu lahan/tanah apakah areal konsesi Pt. TPL dan atau hak milik masyarakat menjadi kewenangan Bupati Tapsel selaku Ketua Panitia Tatabatas Kabupaten.

Didorong tuntutan beruntun masyarakat sembari memberikan setumpuk data dan bukti krjahatan Pt. TPL serta didesak 2 surat Kapolres Tapsel mengingatkan Pemkab c/q Bupati tentang bahaya melebarnya konflik PT. TPL dengan masyarakat jika mengambangnya penyelesaian tata batas antara areal Pt. TPL dengan tanah kebun milik masyarakat, akhirnya  Pemkab Tapsel melalui Surat Sekdakab kirim Surat teguran susulan No. 522/3226/ tgl 7 Mei 2013 ke TPL agar segera menyelesaikan Penataan batas areal denan menyerahkan softcopy dan hardcopy Peta batas kepada Panitia Tata Batas.

Disinyalir jika Penataan Batas areal konsesi Pt. TPL  dilakukan mengikuti ketentuan Permenhut dan ditaksir puluhan ribu Ha lahan masyarakat, mulai dari pemukiman sejumlah desa seperti Aek Nauli, Panompuan Julu, Panompuan Tonga, Panompuan Jae, Janjiraja, Marisi, Garonggang, Hasobe, Tolang, Situmba Sidakkal, Panggorengan, Saba Tarutung, Simandalu, Siturbis, Pargarutan Julu, Huta Ginjang, Kantin, Sijungkang, Pagaran Ri, Hutabaru, Sirumbi, Pargarutan Dolok, Silinggom-linggom, Gunung Manaon, Tapus, Rina Bolak, Tabusira di Kec. Agkola Timur serta Tanjung Sunge, Simarsarasara, Jambur Batu, Batang Miha Julu, Batang Tura, Batang Miha Jae, Naga Saribu, Aek Tampang, Saba Siala, Gunung Tua Baringin, Sialaman Julu, Barnang Koling di Kec. Sipirok beserta lahan penghidupan sawah kebun masyarakat puluhan desa tsb harus dikeluarkan (enclave), dari luas areal TPL –di atas kertas Peta izin yang diteken Menhut Hasyrul Harahap Thn 1992– ditaksir mencapai 28.000 Ha, yang berakibat areal konsesi TPL setelah diukur Tata Batas, diPetakan serta ditetapkan resmi oleh Dirjen Planologi mewakili Menhut, bakal menciut tersisa 3.000 Ha,  management Pt. TPL terlihat licik mengelak dan menantang.

Lsm Alarm salah satu pihak di Kab Tapsel yang getol mengkampanye aturan hukum yang melindungi hak kepemilikan tanah masyarakat dalam kawasan hutan sekaligus sering mengerakkan massa membongkar berbagai kejahatan TPL merugikan negara dan rakyat, coba dibungkam TPL engan cara membuat pengaduan fitnah palsu yang sekongkol dengan Dit. Reskrimsus Poldasu merekayasa manipulasi perkara mengkriminalisasi aktifis Alarm bersama keluarganya seolah melakukan tindak pidana kejahatan illegal logging dan pencucian uang.

Baca Juga :  Traffic light di Paluta banyak tak berfungsi

Kasus kejahatan TPL buat pengaduan palsu dan pelanggaran Reskrimsus buat manipulasi perkara, diadukan aktifis Alarm ke Kapodasu tembusan Kabid Propam, KabidKum, Irwasda. Anehnya, diperoleh info surat pengaduan yang sudah diberikan via Setum Poldasu, kabarnya tidak sampai ke tujuan.

Sehingga aktifis Alarm terpaksa kirim kedua kalinya surat pengaduan sama ke Poldasu. Sekaligus mengantisipasi indikasi adanya oknum-oknum simpatisan TPL di jajaran Poldasu, aktifis Alarm buat pengaduan langsung ke Kompolnas tembusan Kapolri dan jajarannya, Menhut, Irjen Kemenhut, Komnas Ham dam LPSK. Secara terbuka aktifis Alarm menuding dan melaporkan TPL membuat pengaduan palsu mengakui seolah tanah hak milik masyarakat sebagai areal konsesinya, dan mengadukan Reskrimsus Poldasu meerekayasa manipulasi perkara membuat pengaduan palsu TPL seolah sah berkekuatan hukum. Alarm menuduh Rekrimsus Poldasu melanggar Praturan Kapolri No. 14/2012 tentang Managemen penyidikan tindak pidana.

Belakangan akibat Pemkab Tapsel tidak melayani semua urusan administrasi dan operasional TPL, semetara management TPL menolak menyerahkan pelaksanaan Penataan batas arealnya kepada Panitia Tata Batas Kabupaten Tapsel, sudah beberapa bulan terakhir seluruh staf TPL Sektor Tapsel di Maragordong ditarik pulang ke Pabrik TPL di Porsea Kabupaten Tobasa. Meninggalkan basecamp di Maragordong kosong melompong.

Kabar terakhir beberapa sumber menuturkan, sebagian management TPL kasak-kusuk ke Kemenhut berusaha agar pengaduan aktifis Alarm diredam. Dan sebagian petinggi TPL sibuk melobby Reskrimsus Poldasu agar Reskrimsus tetap berani melanggar PerKap No. 14/2012 dan terus melanjutkan penyidikan cacat-hukum manipulasi terhadap aktifis LSM Alarm. (email-AR-Morniff)

Ribuan M3 kayu curian tebangan liar TPL di tanah rakyat di Simandalu yang diblokade masyarakat Pargarutan Dolok membusuk mulai ditutupi suluran
il 2 Ambisi Kuasai 25 Ribu Ha Tanah Rakyat : PT. Toba Pulp Lestari Jadi Pelanggar Hukum di Tapsel
Ribuan M3 kayu curian tebangan liar TPL di tanah rakyat di Simandalu yang diblokade masyarakat Pargarutan Dolok membusuk mulai ditutupi suluran
il 3 Ambisi Kuasai 25 Ribu Ha Tanah Rakyat : PT. Toba Pulp Lestari Jadi Pelanggar Hukum di Tapsel
Ribuan M3 kayu curian tebangan liar TPL di tanah rakyat di Simandalu yang diblokade masyarakat Pargarutan Dolok membusuk mulai ditutupi suluran
il 4 Ambisi Kuasai 25 Ribu Ha Tanah Rakyat : PT. Toba Pulp Lestari Jadi Pelanggar Hukum di Tapsel
Ribuan M3 kayu curian tebangan liar TPL di tanah rakyat di Simandalu yang diblokade masyarakat Pargarutan Dolok membusuk mulai ditutupi suluran
il 5 Ambisi Kuasai 25 Ribu Ha Tanah Rakyat : PT. Toba Pulp Lestari Jadi Pelanggar Hukum di Tapsel
SE Menhut perintah semua pemegang izin kehutanan termasuk TPL, dalam waktu 3 bulan selesaikan penataan batas aeal sekaligus selesaikan hak-hak masyarakat dalam areal izin pemanfaatan hutan, yang dikangkangi Pt. TPL
il 6 Ambisi Kuasai 25 Ribu Ha Tanah Rakyat : PT. Toba Pulp Lestari Jadi Pelanggar Hukum di Tapsel
Surat Pemkab Tapsel perintah Pt. TPL serahkan Peta arealnya ke Panitia Tata Batas Kabupaten, yang ditantang Pt. TPL
il 7 Ambisi Kuasai 25 Ribu Ha Tanah Rakyat : PT. Toba Pulp Lestari Jadi Pelanggar Hukum di Tapsel
Surat Pemkab Tapsel perintah Pt. TPL serahkan Peta arealnya ke Panitia Tata Batas Kabupaten, yang ditantang Pt. TPL
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

22 Komentar

  1. kata naswardi sihaLOAK : “sk.menhut nomor 244 tahun 2011 tentang pelepasan sebahagian hutan industri untuk pertapakan kantor bupati tapsel”. HUTAN INDUSTRI ??? buahahahahaha….darimana pula dapat sihaLOAK kalimat itu ?! hihihi..gitik roha mambacana

  2. Sipandoit alias naswardi sihaLOAK –kata sipiongot== tulis tak ada sengketa masalah kayu masyarakat di Tapsel dengan Pt.TPL, ini komentar idiot atau pikun? Itu 1.500 M3 kayu bulat tebangan liar Pt TPL di tanah hak milik M. Amin Siregar di Tor Simandalu sejak Agustus 2012 sampai sekarang numpuk membusuk, apa bukan sengketa masalah kayu? TPL ngaku itu areal RKT-nya ngoceh dah bayar DR dan PSDH, berulang kali dikawal puluhan security dpp Ka security purn TNI-AD Abdul Rosid Manurung didampingi beberapa regu anggota Brimob kok selalu gagal mengangkut? Apa hadangan massa dari Pargarutan Dolok bukan bukti sengketa masalah kayu? Nampaknya sipandoit sihaLOAK ini dah tua maka mudah pikun.

  3. jangan terlena hula hula,tak ada pernah masyarakat tapanuli selatan bersengketa masalah kayu dengan PT.TPL.yang ada hanya masalah lahan yang dikelola oleh PT.TOBA PULP LESTARI. jadi salah kalau hula hula itu bilang masyarakat tapanuli selatan meng keok kan tpl.kalau masalah PT.TPL. perambah hutan kenapa tidak sejak dulu kita mengatakan TPL itu perambah hutan,kenapa harus sekarang. apalagi sejak ditapsel ini telah dimulainya pembangunan sarana dan prasarana perkantoran bupati di sipirok banyak oknum oknum mengatas namakan sk.menhut nomor 244 tahun 2011 tentang pelepasan sebahagian hutan industri untuk pertapakan kantor bupati tapsel teryata isi dari sk 244 tersebut telah disalah gunakan oknum oknum yang tidak bertanggung jawab hutan yang seharusnya tak boleh ditebang habis dibabat diareal 271,10 hektar yang telah di lepas oleh kehutanan dan yang paling miris lagi atas dasar pembabatan hutan dipertapakan tersebut para pelaku mencuri dan membabat hutan dikonsensi PT.tpl.jadi jangan terlena , jangan mau terprovokasi, perjuangkan lah tanah rakyat yang ada didaerah lae karena saya menilai telah terjadi maling teriak maling jadi kami masyarakat tapsel tak mau diatas namakan para oknum oknum tersebut

  4. TPL kalah telak di Tapsel melawan Kakanda Mornif cs.

    Hanya dengan kekuatan rakyat seperti itulah TPL keok dan ngemisngemis ke menhut sampai Kapolri untuk beking TPL, tapi nyatanya keokdi Tapsel, kasihan.

    Tutup dan hancurkan TPL pimpinan juanda panjaitan dan laksamana adhyaksa si cina monyet itu.

  5. TPL kalah telak di Tapsel melawan Kakanda Mornif cs.

    Hanya dengan kekuatan rakyat seperti itulah TPL keok dan ngemisngemis ke menhut sampai Kapolri untuk beking TPL, tapi nyatanya keokdi Tapsel, kasihan.

    Tutup dan hancurkan TPL pimpinan juanda panjaitan dan laksamana adhyaksa si cina monyet itu.

  6. TPL kalah telak di Tapsel melawan Kakanda Mornif cs.

    Hanya dengan kekuatan rakyat seperti itulah TPL keok dan ngemisngemis ke menhut sampai Kapolri untuk beking TPL, tapi nyatanya keokdi Tapsel, kasihan.

    Tutup dan hancurkan TPL pimpinan juanda panjaitan dan laksamana adhyaksa si cina monyet itu.

  7. TPL kalah telak di Tapsel melawan Kakanda Mornif cs.

    Hanya dengan kekuatan rakyat seperti itulah TPL keok dan ngemisngemis ke menhut sampai Kapolri untuk beking TPL, tapi nyatanya keokdi Tapsel, kasihan.

    Tutup dan hancurkan TPL pimpinan juanda panjaitan dan laksamana adhyaksa si cina monyet itu.

  8. TPL kalah telak di Tapsel melawan Kakanda Mornif cs.

    Hanya dengan kekuatan rakyat seperti itulah TPL keok dan ngemisngemis ke menhut sampai Kapolri untuk beking TPL, tapi nyatanya keokdi Tapsel, kasihan.

    Tutup dan hancurkan TPL pimpinan juanda panjaitan dan laksamana adhyaksa si cina monyet itu.

  9. TPL kalah telak di Tapsel melawan Kakanda Mornif cs.

    Hanya dengan kekuatan rakyat seperti itulah TPL keok dan ngemisngemis ke menhut sampai Kapolri untuk beking TPL, tapi nyatanya keokdi Tapsel, kasihan.

    Tutup dan hancurkan TPL pimpinan juanda panjaitan dan laksamana adhyaksa si cina monyet itu.

  10. Kapan kau berhenti lagi memenjarakan warga hai Juanda Panjaitan dan Tagor Manik ? ngak jera – jera ya …mau minta jatah kami kipas kalian di Pandumaan dan Sipitunihuta sampai tele…PERTIMBANGKAN ITU.

    Dimana lagi ngumpet Chairuddin sama si Leo Hutabarat sama si Laksamana Adhyaksa ketua Apindo sumut suruhan si SUKAMTO TANOTO kalian itu.

    Mana janjimu sama petani kemenyan di Tele, kau sunat uangnya ya….

  11. Menhut yg kasi izin TPL si Hasrul Harahap kan dah manula uzur ntar lagi pikun. Nggak laku dipamer pada era reformasi. Nampak kali si Muh. Rossi sama dengan TPL, cuma.sisa-sisa Orde Baru.

  12. Rossi di Tapsel akalnya ibarat naik sepeda onthel bukan Yamaha 1000 cc. Baru tahu secuil udah sok besar mulut, akhirnya tak ubah tong kosong nyaring bunyinya. Si Morniff debat kampus ho tongkar lopo. Seperti bebek.di paret heboh kwak-kwek lihat bangau terbang di langit.

  13. Rizky dan al fahmi :
    bodoh kalian, ga mungkin TPL menebang tanpa ada izin pihak kehutanan
    tapi sukses la ama kalian karena kalian bodohi masyarakat itu
    klo mang benar kalian berjuang untuk masyarakat, kenapa jadi kalian (Mornif CS) yang menjadi pelaku penebangan kayu pinus n menjual ke siantar-medan??
    makanya buka mata kalian tu, lihat di sipahutar, bnyak kasus pengembalian tanah di areal konsesi TPL kembali kepada masyarakat karena mereka berjuang ke MENHUT tanpa ribut2 ke PT. TPL
    kalian kan anjing2 kampung yang ga pernah tau dunia luar makanya otak2 kalian dodong
    ngapain pula kalian berdebat ama TPL?mereka kan pengusaha yang diberikan ijin MENHUT
    pantesan lah ga maju Kabupaten TAPSEL ne karena kalian yang sok pahlawan aja kerja pake otot, tapi otak2 kalian kosong

  14. @muhammad rossi atau entah siapa pun nama anda ( mungkin terobsesi sama valentino rossi ni orang )… menurut pendapat saya orang bedogol sperti anda itu cuma orang yang cemburu dan iri lihat rezeki orang lain karna mungkin anda itu tidak sanggup atau bisa sperti orang lain nah jadi karna obsesi dan impian anda itu tidak tercapai maka jadilah anda si tukang comment yang nyerocos gak karuan …songon si tobang na lobangon di lopo kombur lotok !!!!

  15. Nampak kali si pengecut bodoh IQ jongkok nama samaran muhamad rossi cuma sampah busuk tabur fitah amburadul. Si Morniff dah berulang pasang photo ribuan M3 kayu tebangan liar TPL disandera warga Pargarutan Dolok, kok si sampah rossi masih sebut TPL ada izin dan bayar pajak? Dasar antek TPL penasaran, kalau benar fitnahmu, kok TPL beberapa kali dikawal puluhan brimob tak berani lawan blokade massa? Soal kau bilang si Morniff tebang illegal tanpa pajak, tanyalah Dinas Kehutanan Tapsel. Udahlah, sampah bodoh tak perlu pamer dengki tabur fitnah. Coba tuding langsung pakai nama asli, berani nggak kau?

  16. licik kali la kau morniff
    di jalan masuk ke areal yang di foto itu ada tumpukan kayu pinusmu sampai sekarang tapi ga kau masukkan gambarnya
    pinus yang foto itu ada ijin tebangnya dan pakai pajak,sementara kau menebangi pinus secara ilegal dan tanpa pajak

  17. mmmmmmmm kenapa pihak terkait tidak berani membawa kasus ini ke pengadilan ya, bukti jelas, saksi banyak, dugaraan pelanggaran peraturan juga ada, ibarat untuk membuat berita acara u proses pengadilan sangat terpenuhi, tapi mengapa pihak keamananku tidak sanggup untuk membawa proses ini ke pihak pengadilan?????

    Baiknya sih, kalau para Kapospol, Kapolsek atau Kapolres tidak sanggup bawa ke pengadilan, ya baiknya mundur sajalah dari posisinya biar diganti lebih yang berkompeten.
    Tugasnya melindungi dan melayani rakyat dan penguasa kan??????

    Saatnya Peraturan yang mewajibkan harus melalui polisi baru bisa masuk ke proses pengadilan perlu dirubah peraturan oleh Pejabat Perwakilan Rakyat.
    Sudahs aatnya juga ada perimbangan dari satu institusi rakyat yang diakui yang bisa langsung mengajukan ke proses pengadilan tanpa harus melalui polisi yang kadang membiarkan keluhan, dan aduan masyarakat.
    Sepanjang hanya pihak polisi yang bisa memproses kasus seperti diatas baru bisa masuk ke proses pengadilan dan para pihak2 keamaan diatas bukan yang jujur dan punya integritas yang baik, maka kemungkinan TPL akan terus menguasai hutan sumatera Utara. Ibarat Anjing menggonggong, kapilah berlalu, karena pihak yang mengamani dan melindungi rakyat sering tidak independen melindungi diantara yang dilindungi baik rakyat maupun penguasa.

    Sekali lagi, baiknya rakyat jangan menuntunt TPL dulu, tapi baiknya menuntut pihak Kapospol, kapolsek dan kaposres untuk mundur dan diganti dengan pengganti yang jujur dan tidak mementingkan uang semata….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*