Ambisi Kuasai Lahan 2.800 Ha di Kota Padangsidimpuan: PT. TPL Peralat Plt Gubsu dan BPKH Wil-1 Kangkangi Permenhut Tentang Tatabatas

Padangsidimpuan, Setelah 20 tahun mendapat izin HPH-TI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) Pt. Inti Indorayon Utama (IIU) dari Menteri Kehutanan dengan SK NO. 493/Kpts-II/1992 yang direvisi dengan SK Menhut No. 351/Menhut-II/2004 yang merubah nama ke Toba Pulp Lestari (TPL), namun setelah selama 20 tahun pula elakkan kewajiban penataan batas areal konsesinya, baru pada tahun 2012 managemen TPL berusaha menata batas-luar arealnya di wilayah Kota Padangsidimpuan (Psp) dan Kabupaten Tapsel. Konyolnya, upaya penataan batas tsb coba ingkari perkembangan dan perubahan situasi yang terjadi selama 20 tahun terakhir, dengan menghalalkan segala cara.

163846770f5fa222a298de65c845b1d58b19ba13 Ambisi Kuasai Lahan 2.800 Ha di Kota Padangsidimpuan: PT. TPL Peralat Plt Gubsu dan BPKH Wil 1 Kangkangi Permenhut Tentang Tatabatas
Sukanto Tanoto, “devide et impera pribumi” (AR-Morniff)

Di wilayah Pemko Psp dengan mengacu Peta areal konsesinya yang diteken Menhut, TPL menguasai areal seluas 2.800 Ha. Sayangnya penguasaan tsb hanya di atas kertas, ketentuan bagian Kelima Angka 4 SK Menhut yang mengatur selambatnya 36 bulan setelah SK HPH-TI kini IUPHHK-TI terbit, TPL d/h IIU harus telah menyelesaikan penataan batas arealnya, dikangkangi pemilik Sukanto Tanoto alias Tan Kang Hoo beserta barisan pribumi gajiannya. Sehingga akhirnya menimbulkan kericuhan dan sengketa berlarut.

Puncak kericuhan bermula pada tgl. 2 Agustus 2011 ketika Plt Gubsu Gatot Pujonugroho teken SK No. 188.44/813/KPTS/2011 tentang pembentukan Panitia Tatabatas Luar Kawasan Hutan Kabupaten/Kota se-Propinsi Sumut. Yang pada Lampiran-III menunjuk Kepala Bappeda Kota Psp sebagai Sekretaris Panitia. Dilanjut Surat Ka BPKH Wil-1 Marangin Samosir No. S.821/VII/BPKH-I-2/2011 ttgl 15 Agustus 2011.

Berlanjut rapat gabungan pada Hari Jum`at tgl. 7 Oktober 2011 bertempat di Kantor Bappeda Psp, dengan beberapa keputusan seperti merevisi SK Gubsu yang bertentangan dengan Peraturan Menhut No. P.47/Menhut-II/2010. Serta beberapa keputusan rapat lainnya yaitu identifikasi dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan serta melibatkan masyarakat terkait di sepanjang trayek batas areal kerja TPL, Tbk. Diteken beramai-ramai oleh perwakilam Kadishutpropsu ir. Elias, Kasi PKH BPKH Wil-I Marangin Samosir, ST, Dir TPL Juanda Panjaitan dan staf Ridwan Sibuea, Ka Bappeda Psp Drs Samakmur, MM, Asisten-1 Pemko Psp merngkap Plt Camat Batunadua Rahudin Harahap, SH, MM, camat Angkola Julu Fernanda, S.STP, Kades Simirik Yunus Tampubolon dan a/n Kades Batulayan Rosdiana Silalahi.

Pada tgl 30 Maret 2012 Plt Gubsu teken SK Revisi No. 188.44/253/KPTS/2012 yang hanya merevisi susunan Panitia Tatabatas di wilayah Pemko Psp dengan menukar sekretaris Panitia dari Ka Bappeda ke Kadistanhut Psp. Sementara di 7 daerah kabupaten lainnya susunan panitia tatabatas tetap kangkangi Permenhut P.47/2010.

Baca Juga :  Mengikuti Jejak Kain Tenun Khas Sipirok (1)

Pada tgl 8 Juni 2012 Dir TPL Juanda Panjaitan kirim surat No. 0504/TPL-Um/VI/2012 ke Walikota Psp hal tindaklanjut SK Revisi Gubsu. Bobroknya, surat Dir TPL ini pelintir isi Risalah rapat gabungan di Pemko Psp. Tanpa sehurufpun sebut ketentuan peninjau lapangan dan pelibatan masyarakat, Dir TPL langsung `nodong` seolah seluruh peserta rapat menyetujui trayek batas yang didiktekan sepihak oleh TPL.

BPKH Wil-1 terlihat seolah membeking manipulasi tahapan penataan batas areal TPL, sebagaimana disebut Surat Ka BPKH Wil-1 ir. Uly Budiwanto, MM No. S.821/VII/BPKH I-2/ tgl 15 Agustus 2011 ke Walikota Psp. Yang menyebut BPKH Wil-1 ‘mengekor” Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri oleh TPL No. 94/PB/IUPHHK-HT/2008 di wilayah Kota Psp sepanjang 8,4 Km.

Walikota Psp, Zulkarnaen Nasution yang sudah rahasia umum pejabat negara yang awam hal aturan kehutanan, dengan lugu menebar surat undangan ke seluruh jajaran aparat terkait di Pemko Psp, agar menghadiri rapat pada hari Rabu tgl 18 Juli 2012 di Aula kantor Distanhut Psp dengan acara tindaklanjut pembahasan Tapal batas areal kerja TPL di wilayah Kota Psp.

Pada rapat di Kantor Distanhut Psp yang berujung gagal karena Koordinator Sektor TPL Simon Sidabuke tak hadir, terbongkar rencana jahat TPL mengangkangi kesepakatan rapat sebelumnya di Kantor Bappeda Psp untuk mengindentifikasi dan menginventarisasi hak-hak pihak ketiga dalam areal TPL.

Anggar Manipulasi Hukum
Peserta rapat langsung disodori Peta Trayek Batas TPL Sektor Tapsel Kota Psp yang sudah diteken Dir TPL Juanda Panjaitan, yang memasukkan seluruh wilayah Desa Mompang, Batulayan, Gondang, Poken Jior serta sebagian wilayah Desa Simirik, Rimba Sopping dan Siharangkarang menjadi areal konsesi TPL. Sementara para pejabat di Pemko Psp mulai dari Walikota Zulkarnaen Nasution, Kadistanhut Moh. Soleh Siregar, Ka Bappeda Marhan Harahap, Camat Batunadua, Camat Angkola Julu, beserta para Kades di Batunadua dan Angkola Julu mau disuruh tinggal teken saja.

Keributan pun terjadi, sejumlah peserta rapat protes keras karena melihat TPL mau mengangkangi kesepakatan rapat sebelumnya di Kantor Bappeda Psp untuk melakukan peninjauan lapangan, untuk melibatkan masyarakat di sepanjang trayek batas, mengumpulkan data-data pemukiman dan mendeliniasi lahan masyarakat.

Melihat rapat gagal tsb mulai mengarah kericuhan tak terkendali, Asisten-1 Pemko Psp Rahudin Harahap akhirnya memutuskan rapat ditunda dan akan dilanjutkan di Kantor Walikota Psp dengan wajib dihadiri pimpinan TPL dan tidak bisa hanya diwakili staf managemen TPL Sektor Tapsel/Psp dari basecamp Maragordong.

Baca Juga :  Hidayat – Dahlan unggul di Pilkada ulang Madina

Beberapa pengamat kehutanan dari lsm Alarm yang memantau perkembangan tsb, tegas mengingatkan jajaran pejabat Pemko Psp mulai dari Kades sampai ke Walikota jangan coba `bermain-api` dengan meneken Peta yang disodorkan Dir TPL tanpa identifikasi dan verifikasi lapangan. “Jika sempat peta tsb diteken para pejabat pemerintahan di Pemko Psp dan berlanjut disahkan Direktur ir. Tri Joko Mulyono, MM dari Ditjen Planologi Kemenhut, habislah tanah garapan rakyat di Batunadua dan Angkola Julu dirampas TPL anggar kekuasaan manipulasi hukum”.

Lebih jauh, para aktifis Alarm mengulas, “Banyak rakyat petani di Angkola Julu dan Simirik sudah memiliki surat tanah dan menguasai lahan sekian puluh tahun sebelum TPL dikasi izin, dan kepemilikan tanah sebelum wilayah tsb dikuasai sepihak oleh Kemenhut d/h Dephut dengan TGHK 1982 dan SK 44/2005, diakui Permenhut No. P.50 Tahun 2011. Tanpa sadar, gerombolan pribumi staf managemen TPL sudah jadi alat politik devide et impera PMA (Penanaman Modal Asing) milik Sukanto Tanoto dari konglomerasi April (Asia Pasific Resources International Limited) Group terhadap bangsa sendiri. Perlawanan berdarah-darah pun dilakukan rakyat petani, itu legal dan sah secara hukum”, kecam aktifis Alarm.  ( AR Morniff Hutasuhut )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

18 Komentar

  1. Sudah banyak contoh di negara kita ini…..apabila pemerintah sewenang2 bermain dan menjual lahan rakyat ke cukong2….akhirnya rakyat bersatu melawan….yang terjadi adalah huru hara dan pasti dari pusatpun akan turun untuk tinjau lapangan…..mungkin….cukong2 ini belum tahu betul warna tapsel…..memang ada sekelompok…yang dengan uang receh bisa dibeli…..tapi kita anggap aja itu bukan orang tapsel yang punya harga diri…….mari kita satukan visi dan misi….untuk melawan para bandit2 yang mau menghancurkan masa depan tapsel yang kita cintai ini…..

  2. imada uda hita napedo tamulai paporangan i…….. tapi madung pajolo irudal halak hami on……… bia domai…..

  3. hati-hati sicebol SIMON SIDABUKKE mantan DOSEN USI Simalungun sekali gertak tak mau lagi nongol di sidimpuan membela TPL. patentengan bela2 TPL tak ada nyali lewat sipirok karna uda kutandai mobil2 TPL pakai strada mau tutuop kacakau simon tetap kunampak. jangan harap kau nguasai hutan TAPSEL nanti tamba cebol kau.Rakyat Tapsel tidak serendah anggapanmu cebol TPL

  4. info dari dishut baru-baru ini … bila konsesi TPL itu gagal didapatkan seluas PETA yang diajukan juanda panjaitan cs di Tapsel … maka otomatis HTI di 7 kabupaten lainnnya di sumut tidak diperpanjang lagi atau mungkin bisa ditarik negara melalui menhut … apalagi bila massa kita di Tapsel sudah berhadapan langsung dengan TPL di lapangan , TPL mati konyol .rakyat Tapsel benar2 sudah dizolimi si TPL ini. selamat berjuang kita semua di Tapsel menolak arogansi TPL dan tutup TPL

  5. Natar jago hai bei hayu ni ompunggi…. nabahatan …masin penghancur disi….. mabiar do iba da……

  6. beribu ribu gajah…..bisa lenyap bahkan habis tinggal sisa tulang keropos…….dihabisii oleh habitat. semut api…..asalkan semut itu berani dan bersatu untuk satu kata…….

  7. beribu ribu gajah…..bisa lenyap bahkan habis tinggal sisa tulang keropos…….dihabisii oleh habitat. semut api…..asalkan semut itu berani dan bersatu untuk satu kata…….

  8. No way TPL for Tapsel…daerah lain sudah mereka hancukan tetapi jangan sampai wilayah Tapsel dapat giliran…hamu na dihuta, jago i hamu hayu ni ompung ta i, tarimakasi

  9. beribu ribu gajah…..bisa lenyap bahkan habis tinggal sisa tulang keropos…….dihabisii oleh habitat. semut api…..jangan jera bang morniff…..kita mau tahu juga sehebat apa takkuldung dan jelebau ini yang merasa dia seperti gajah……..sikat bang….
    ……..

  10. Tagor Manik ini kok mirip anak kambing baru tumbuh tanduk mau`ngasah` aja? Ente baru `melek` sok mau melebarkan topik debat? Panda Nababan komentar soal konflik tanah rakyat versus TPL di koran, lantas situ `kepanasan` sebut wakilnya Eddy Rangkuti? Biar dikit tahu-diri nih kuungkap secuplik sejarah. Sebelum Indorayon nongol di bumi Sumut, namanya manusia-manusia yang bernama Chairuddin Pasaribu direkrut Sukanto Tanoto, sebelum Eddy Rangkuti jadi Anggota DPRDSU, sebelum Syahrul Pasaribu jadi Anggota DPRDSU -jelas sebelum jadi Bupati Tapsel- dan jauh hari sebelum aq ARM Hutasuhut pulkam ke Tapsel, kami sudah saling tahu isi perut masing-masing. Jadi klu kami mau berkawan mau berlawan berhantam itu urusan kami, ente nonton aja dari jauh tak usah banyak `kecap`.
    Dan pro Chai, anda tak usahlah `kura-kura dalam perahu` pakai kalimat “klarifikasi khusus wartawan dari Tapsel”, jujur aja siapa yg anda maksud? Anda anggap diri gembong dari sana, silahkan aja. Tapi aq dedengkot disini, sementara Syahrul baru `kemarin` melek kampung dan Eddy jarang nongol di huta sok usil. Kini mau kita apakan situasi ini? Secara pribadi dan korporasi, kini anda kan datang bertamu ke Tapsel, kok malah pasang komentar umumkan undangan terbuka ke Uniland? Gitu rupanya etika TPL? Jangan gitulah, walau situ kini di habitat gajah besar dan disini cuma semut kecil, tak ada lagi tatakrama yg lebih elegan? Atau memang si semut ini diundang masuk ke dalam kuping gajah?

  11. pak chai dan manik…..betullll kurasa yang diungkapkan…..lae haji marzuki itu…..cobalah lebih impressif kepada masyarakat tapsel…..jangan ada kebohongan…..biar tapsel itu ekonominya maju……tapi…..gimana pula mau maju ya…..bupatinya pun pasaribu…..dan katanya lagi diperangin oleh parsipirok, parbatangtoru juga parmarancar……ah. gawat……..

  12. halo chai pasaribu…..berapa banyak saham anda di TPL sehingga anda bisa menjadi penentu kebijakan…..dari dulu anda sama tagor manik selalu anggar jago dan kekuasaan…..kalau anda mau bermitra dengan masyarakat Tapsel…..anda harus lebih bijaksana……posisi anda ditapsel adalah tamu illegal……tahu dirilah……anda selalu bilang datang ke lantai 7….emang masyarakat tapsel…..anda pikir…..hatoban…atau…jongosmu……anda undanglah baik2……sebagaimana layaknya seorang pendatang dikampung orang……buat acara silaturrahmi……tujuan anda ke tapsel itu….mau ikut membangun ekonomi masyarakat….atau….mau menghancurkan masa depan tapsel…….anda perlu ingat partapsel adalah punguan dan turunan raja2

  13. Saya penentu kebijakan TPL untuk masalah pemberitaan media. Datang aja ke kantor kami di UNILAND Lantai 7 Medan saya akan klarifikasi khusus wartawan dari Tapsel jangan terpancing emosilah kita sama – sama dari Tapsel juga mari kita dukung industri di Tapsel ini supaya maju. saya sependapat dengan Bapak Tagor Manik supaya Tapsel maju jangan lagi tertinggal seperti ini.

  14. Biarlah menhut cs sendiri turun dari jakarta melihat konsesi negara yang ada di Tapsel ini, karena TPL adalah sipil yang mengakungaku atasan pemerintah RI masalah hutan ini. ini jalan satu – satunya membendung arogansi TPL pimpinan juanda panjaita panjaitan dan tagor manik di tapsel

  15. saya ingatkan pemerintah dari kadus sampai muspida Tapsel jangan coba bermain api dengan TPL yang suka sodorkan segoni uang asal peta konsesi ditandatangani oleh pemerintah Tapsel karena kalau itu terjadi sama artinya pemerintah Tapsel kita ini takut ama TPL dan juga menjual rakyat Tapsel ini ke sukamto tanoto . hati – hati TPL itu licik lebih licik dari ular dan suka sodorin uang dan wanita untuk melobi instansi terkait untuk tanah – tanah itu. kalau pemerintah dukung rakyat tapsel maka kami juga akan dukung pemerintah dari desa sampai walikota di Tapsel , kalau tidak sebaliknya.

  16. Kalau tanah- tanah di Tapsel yang diklaim TP adalah konsesi TPL itu gagal didapat oleh antek Juanda panjaitan ama si cebol simon sidabukke dkk yang lagi nginap di Hotel Bumi Asih Sidimpuan menghindari massa Tapsel, maka mereka tidak akan gajian lagi bulan ini. untuk itu kawan – kawan dari Tapsel sidimpuan sipirok kalau orang TPL itu datang patengtengan kita gonikan aja par TPL itu supaya kapok tidak mengacabalaukan tanah rakyat di Tapsel ini. TPL berlindung dibalik secarik surat dari Menhut dulu2nya , tapi itu tidak benar lagi kondisi di lapangan antek2 TPL tidak segampang itu kau TPL merusak kampungku Tapsel ini.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*