AMMPKKN Unjuk Rasa Minta Kejari Usut Tuntas Kasus Korupsi di Pemko P.Sidimpuan

Belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemberantas Korupsi Kolusi Nepotisme (AMMPKKN) unjuk rasa ke Kantor DPRD, Walikota dan Kejari Padangsidimpuan, Selasa (20/7), minta Kejari mengusut tuntas sejumlah kasus dugaan korupsi di Pemko, DPRD dan KPUD Padangsidimpuan.

Pantauan SIB, setibanya massa AMMPKKN di Kejari Padangsidimpuan sekitar pukul 11.30 WIB langsung menggelar orasi mendesak pihak kejaksaan mengusut dan menyeret para pelaku korupsi ke pengadilan. “Kami minta Kejari mengusut dan menyeret para pelaku korupsi di Pemko, DPRD dan KPUD P. Sidimpuan,” ujar Kordinator Aksi AMMPKKN Saharuddin Sahala.

Selang beberapa lama kemudian, 5 perwakilan massa AMMPKKN dipersilakan menyampaikan pernyataan sikapnya di runag Kajari P. Sidimpuan. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Rudymansyah Ritonga, AMMPKKN meminta Kejari mengusut tuntas dugaan korupsi di Sekretariat Sekda Kota P. Sidimpuan antara lain realisasi belanja bantuan pada sekretariat daerah Rp 4.468.100.000 yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dana yang digulirkan pada tahun 2005, 2006 dan 2007 Rp1.985.000.000 yang diakui sebagai bantuan dan bukan non investasi non permanen sehingga neraca per-31 Desember 2007 kurang menyajikan investasi nonpermanen Rp 1.985.000. Pengeluaran untuk kegiatan yang dianggarkan sebagai bantuan pada satuan kerja sekretariat daerah Rp 3.903.100.000 tidak didukung dengan bukti yang sah.

Kemudian pengembangan potensi unggulan daerah (PRSU) ke-37 tahun 2008 dengan kode rekening 120.12003.37.02 Rp 250.000.000. Kode rekening 120.12003.37.09 pengembangan potensi unggulan daerah (pameran produk export barang kerajinan pesta kesenian Bali ke 30 Tahun 2008) Rp 250.000. Kode rekening 120.12003.3710 pengembangan potensi unggulan daerah Indonesia regional envetment farum (IRIF) Rp 42.450.000. Kode rekening 120.12003.37.39 program peningkatan promosi dan investasi Rp 1.020.275.000.

Baca Juga :  26 Siswa SMKN I Sipirok Tidak Lulus UN

Pada Dinas PUD P. Sidimpuan dugaan penyalahgunaan anggaran atas proyek pemeliharaan jalan sekota P. Sidimpuan dengan kode PK 1.03.103.01.18.03.5.2.220 dengan nilai Rp 2.000.000.000. Selain itu, dugaan korupsi pada proyek pengadaan roda kenderaan roda 4 jenis fik up 1 unit (paket 069) dengan nilai Rp 150.000.000 yang diduga fiktif. Paket pengadaan aspal senilai Rp 589.000.000, pengadaan materil Rp 305.887.745, penggunaan mesin gilas Rp 350.000.000, pembangunan drainase jalan merdeka Rp 570.000.000, pembangunan terminal Hutaimbaru Rp 998.500.000. Pembangunan jembatan Pulau Bauk sebesar Rp 2.5 miliar TA 2009 sumber dana DPDF (Dana Penguatan Desentralisasi Fisical). Proyek pembangunan jembatan di kelurahan Panyanggar Kecamatan P. Sidimpuan Utara TA 2009 Rp 750.000.000. Drainase WEK V Kecamatan P. Sidimpuan Utara Rp 300.000.000 TA 2009. Kesemua proyek tersebut tidak jelas pengerjaannya dan terindikasi mark up.

Ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Daerah Kota P. Sidimpuan dugaan korupsi diduga terjadi pada penyediaan dan perlengkapan kantor Rp 52.000.000 yakni belanja modal pengadaan komputer. Pengadaan mobiler Rp 97.290.000 terdiri dari pengadaan fining kabinet, meja kerja dan kursi yang diduga fiktif.

AMMPKKN juga meminta Kejari P. Sidimpuan mengusut dugaan korupsi di tubuh KPUD pada penyalahgunaan dana petugas pemuktahiran data pemilih Rp 378.880.000.

Menanggapi pernyataan sikap tersebut, Kajari Sidimpuan Indrasyah Johan didampingi Kasipidus Yhuda Utama Pratama, Kasintel Polim SH menjelaskan jika sejumlah dugaan kasus korupsi yang disebutkan AMMPKKN tersebut sudah tahap proses penyidikan. Kajari mengharapkan massa AMMPKKN dapat bersabar menunggu hasil penyidikan atas dugaan korupsi di tubuh Pemko dan KPUD tersebut. “Kejari P. Sidimpuan selalu komit dalam memberantas korupsi,” tegas Kajari.

Baca Juga :  Hasil Kunker DPRD Tapsel ; Banyak Proyek Bermasalah di Tapsel

Sebelumnya, massa AMMPKKN mendatangi Gedung DPRD P. Sidimpuan untuk mendesak pertanggung jawaban DPRD P. Sidimpuan atas pengembalian dana tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD serta operasional pimpinan DPRD TA 2006 sebesar Rp 1.872.108.000. Ketua DPRD Azwar Syamsi kepada massa AMMPKKN mengatakan pengembalian dana tersebut sampai saat ini sedang terus dilakukan secara bertahap.

Usai di DPRD massa juga mendatangi Kantor Walikota. P. Sidimpuan mendesak Walikota Drs H. Zulkarnaen dan Sekdakot Sarmadhan Hasibuan mundur dari jabatannya karena diduga merupakan aktor dibalik mengguritanya korupsi di P. Sidimpuan. Aksi unjukrasa AMMPKKN mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Sat Pol PP. Usai menyampaikan pernyataan sikapnya, massa AMMPKKN membubarkan diri dengan tertib.

Sumber: http://hariansib.com/?p=131345

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*