Andi Arief: Respons atas gempa Aceh lebih siap

Illustrasi

JAKARTA (Bisnis.com):  Respons yang cepat dari pemerintah terhadap gempa yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam pagi ini dinilai menjadi indikasi peningkatan kesiapan dan koordinasi yang semakin baik dari berbagai lembaga pemerintah dalam menangani bencana.

Hal tersebut dikatakan Andi Arief, Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, dalam siaran persnya yang diterima Bisnis.com, hari ini.

“Kita patut bersyukur bahwa hanya dalam 15 menit setelah terjadinya gempa, Posko Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRCPB) Wilayah Barat sudah berada dalam keadaan siap untuk melaksanakan instruksi tanggap darurat dari Presiden,” katanya.

Andi merupakan salah satu pejabat pemerintah yang terlibat dalam koordinasi untuk menyiapkan respon terhadap gempa berkekuatan 7,2 skala Richter itu. Sesaat setelah gempa terjadi, ia menerima laporan dari stafnya yang kemudian diteruskannya kepada Presiden SBY. Presiden pun langsung memberikan perintah untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait guna melakukan langkah-langkah tanggap darurat.

Beberapa lembaga seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika) termasuk dalam jejaring koordinasi tersebut. Andi pun memeirntahkan dua stafnya berangkat ke Aceh. Di lapangan, BMG segera mengeluarkan peringatan potensi tsunami yang kemudian dicabut pada pukul 07.04.  Laporan yang didapatkan Andi dari kota Sinabung menyebutkan bahwa aktifitas masyarakat di Pulau Simeulue berangsur pulih pada pukul 07.30.

Baca Juga :  Lagi, Hattrick Berba Menangkan United

“Selain kesiapan tanggap darurat yang semakin prima, sistem peringatan dini yang telah berlangsung di masyarakat juga membantu pemulihan situasi.  Mereka punya kearifan lokal, yaitu melakukan langkah-langkah tertentu ketika tanda-tanda alam tertentu muncul. Hal semacam itu ternyata merupakan antisipasi untuk menghindarkan dampak yang lebih berat,” lanjutnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana adalah pejabat yang bertugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan Kementerian dan Lembaga Pemerintah, terkait dengan penanganan bencana. “Kami harus memastikan bahwa seluruh lembaga pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana terus bersiaga serta responsif dalam menghadapi kejadian bencana di Indonesia,” jelas Andi.

Meski demikian, ia menganggap bahwa sistem peringatan dini dan kesiapan tanggap darurat perlu disempurnakan dengan penyiapan sistem mitigasi bencana. Indonesia berada dalam kondisi geografis yang rawan bencana, khususnya gempa, sehingga perlu sebuah sistem mitigasi bencana yang terencana dan terpadu. Pengalaman di negara rawan gempa seperti Jepang menunjukkan bahwa mitigasi bencana dapat mengeliminasi dampak-dampak mengerikan dari gempa, seperti jatuhnya korban jiwa.

“Idealnya, Indonesia memiliki Undang-Undang Mitigasi Bencana. Sebelum itu terwujud, kita perlu membuat sebuah pedoman mitigasi bencana secara nasional. Saat ini, kita menggagas penyusunan buku-buku pedoman mitigasi bencana yang disebarkan secara luas ke berbagai lembaga pemerintah di daerah serta publik,” tandasnya. (ts)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  UN di Tabagsel aman dan lancar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*