Anggap Hanya Aspirasi Politik, Plt. Gubernur Sedih Bila Sumut Dimekarkan

MEDAN – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho mengaku sangat bersedih atas persetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,dimekarkannya Sumut menjadi tiga calon provinsi baru. Gatot bahkan mengaku terpaksa dan akan menangis saat menandatangani rekomendasi pemekaran tiga provinsi baru tersebut kepada pemerintah pusat.

“Saya menyatakan bahwa, karena ini aspirasi politik, maka saya akan dengan berat hati dan sambil menangis akan meneruskan rekomendasi ini ke pemerintah pusat. Sekali lagi saya katakan, saya atas nama Pemprovsu karena ini aspirasi politik, dengan berat hati dan sambil menangis saya akan teruskan ini ke pusat,” katanya usai Rapat Paripurna pembahasan pemekaran Provinsi Sumatera Utara di gedung DPRD Sumut.

Disampaikannya, keberatan dan keterpaksaan itu, karena keinginan dia bahwa Sumut tetap satu. “Karena mimpi saya Sumut tetap satu. Tapi karena ini aspirasi politik saya akan teruskan ke pusat, mudah-mudahan ini benar-benar aspirasi masyarakat,” imbuhnya kepada Waspada Online, malam ini.

Ucapan ini disampaikan Gatot setelah DPRD Sumut menyetujui dan merekomendasi pemekaran tiga calon provinsi baru di Sumatera Utara. Yaitu, Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng), Provinsi Tapanuli (Protap), dan Provinsi Kepulauan Nias. DPRD Sumut merekomendasi usulan tersebut setelah pada rapat paripurna, dari 10 fraksi, tujuh diantaranya setuju dan tiga abstain, yakni Golkar, PKS, dan PPP.

Sementara itu, Richard Lingga, selaku juru bicara tim perumus pemekaran provinsi DPRD Sumut,  menguraikan, keputusan DPRD Sumut tentang rekomendasi pembentukan provinsi, memberikan rekomendasi pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara yang terdiri dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara dengan ibukota Padang Sidimpuan.

Baca Juga :  Unjuk Rasa di Kejaksaan Minta Usut Dugaan Korupsi di Dinkes Sumut

DPRD Sumut merekomendasikan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang terdiri dari Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli. Begitu juga dengan, DPRD Sumut memberi rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli yang terdiri dari Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Tengah,  Humbang Hasundutan, dan Sibolga.

Dijelaskan Richard, persetujuan itu dihasilkan melalui rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRDSU, Saleh Bangun didampingi Wakil Ketua, Chaidir Ritonga, Affan, Sigit Pramono Asri dan Kamaluddin Harahap serta dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut, H Gatot Pujo Nugroho.

Dari 10 fraksi di DPRDSU, tujuh diantaranya menyatakan mendukung pembentukan tiga provinsi baru tersebut, dua fraksi menyatakan menolak memberikan pendapat dan satu fraksi menyatakan tidak keberatan.

Tujuh fraksi yang mendukung adalah Fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, PDS, Hanura, PPRN, dan Gerindra. Sedangkan dua fraksi yang menolak memberikan pendapat adalah PKS dan PPP, sementara yang menyatakan tidak keberatan adalah Partai Golkar.

Dua fraksi yang menolak yaitu PKS dan PPP beralasan, usulan pembentukan ketiga provinsi baru tersebut belum memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 207 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Wakil Ketua DPRD Sumut sempat mengusulkan untuk dilakukan voting. Namun, Ketua Fraksi PKS, Hidayatullah dan Ketua Fraksi PPP H Fadly Nurzal tidak setuju. Keduanya menyatakan tidak akan mengikuti meskanisme voting, mengingat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi yang berlaku tidak dapat divoting. Menurut Hidayatullah, pihaknya tidak dapat melakukan voting untuk hal-hal yang bertentangan dengan UU dan peraturan yang ada. “Kalau voting dipaksakan, kami dari Fraksi PKS tidak akan ikut,” ucapnya.

Baca Juga :  Bangunan fisik Dana Desa (DD) di Kabupaten Padang Lawas terindikasi korupsi

Hal serupa juga dikemukakan Fadly Nurzal. Menurutnya, mekanisme sebagaimana diatur PP No 78 Tahun 2007 sama sekali belum dipenuhi dalam pengusulan pemekaran provinsi tersebut.

Dalam sidang itu juga tampak juga dihadiri para tokoh nasiolan asal Sumut, yakni Chairuman Harahap, Ketua Komisi II DPR RI dan sejumlah tokoh nasional seperti Adnan Buyung Nasution, Amrun Daulay (DPR RI), M Ali Imran Siregar,dan Juhdi Pane. Hadir pula sejumlah Kepala Daerah di Sumut seperti Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Tuani Lumban Tobing dan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Sahrul Pasaribu.

Sumber: waspada.co.id.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Pemekaran tiga provinsi bisa dilaksanakan lebih cepat lebih bagus, sumatera utara ini sdh cukup tertinggal dengan provinsi yang ada di pulau sumatera, kita bisa bandingkan dengan riau, kepri, jambi dan bengkulu. untuk pembangunan infra struktur aja sumatera utara tak pernah mulus dan tak pernah terselesaikan. contoh jalan aek latong berapa ratus milliar sdh uang negara yang diperuntukkan katanya hanya untuk perbaikan aek latong, sampai sekarang tak pernah selesai. kita berharap dengan dimekarkannya provinsi sumut menjadi tiga provinsi…..maka akan lahir figut gubernur yang punya daya saing untuk memajukan provinsi masing2…..konsep lama akan terpakai kembali……Marsipature Hutana Be atau lebih kerennya MARTABE…….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*