Anggaran Pilgubsu Dialokasikan Rp700 M

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 700 miliar untuk penyelenggaran pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 7 Maret 2013 mendatang. Namun, biaya ini hanya digunakan sesuai kebutuhan saja, tidak untuk dihabiskan.

“Dana yang sudah masuk berdasarkan proposal, ada dari KPU, Panwaslu juga, sehingga total dana sekitar Rp700 M, termasuk untuk pengamanan,” kata Sekda Pemprov Sumut, Nurdin Lubis dalam rapat koordinasi penyelenggaraan Pilgubsu 2013, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (2/8).

Sekda menerangkan, dana tersebut sesuai dengan pengajuan anggaran untuk tahapan Pilgubsu, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 496 miliar, kemudian Panwaslu sebesar Rp 140 miliar, kemudian sisanya untuk pengamanan tahapan Pilkada tersebut, termasuk Polda Sumut.

Namun, sebut Sekda, anggaran tersebut tidak untuk dihabiskan secara seluruhnya. Hanya digunakan sesuai kebutuhan. Karena berdasarkan pengalaman Pilkada 2008 lalu, banyak anggaran yang dikembalikan. Seperti dari KPU dikembalikan sebesar Rp 110 miliar dan Polda juga mengembalikan sebesar Rp 400 juta dan masih ada beberapa lainnya.

“Pengalaman lalu juga, ada pengembalian dana, KPU Rp 110 miliar, Polda 400 jt, dan ada juga dari yang lain, biro keuangan. Kita sepakat bukan untuk dihabiskan,” ujarnya.

Nurdin menambahkan, untuk KPU, yang paling besar adalah tender. Dimana ada rekanan yang berani melakukan penawaran cukup murah tapi tidak dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya.

Baca Juga :  Kereta Api di Perbaungan Serdang Bedagai Mengalami Kecelakaan, Korban 2 Orang Luka

Disamping itu, lanjut Sekda, dana tersebut tidak otomatis dapat dicairkan. Karena mereka harus melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait regulasi-regulasi penggunaan dana hibah. Mereka juga akan melakukan studi banding atau pengkayaan ke Jawa Barat dalam rangka kesiapan dan kematangan penyelenggaraan Pilgubsu.

Sekda juga menekankan, dalam pencairan anggaran ini mereka sangat berhati-hati. Karena tidak ingin, ada pihak yang tersandung hukum. “Kita tidak ingin, ada terpilih gubernur dan wakil gubernur baru, tapi ada yang masuk penjara,” pungkasnya.

Sumber: waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*