Anggota DPR Minta Bupati Tapsel Berkantor Di Sipirok

142024 yahdil abdi harahap Anggota DPR Minta Bupati Tapsel Berkantor Di Sipirok
anggota DPR RI Yahdil Abdi Harahap

MEDAN (Waspada): Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul M .Pasaribu, diminta anggota DPR RI Yahdil Abdi Harahap, tunduk kepada undang-undang. Yakni segera berkantor di Sipirok sebagai ibu kota Kabupaten Tapsel setelah pemekaran.

Anggota DPR RI Yahdil Abdi Harahap (/btoj,berbicarakepada Waspada di Medan, Minggu (3 / 6). Dia berada di Medan setelah beberapa hari mengunjungi konstituennya di daerah pern ilihan (Dapil) Sumut II. Diantaranya Tapanuli Selatan.
Disebutkan Yahdil Harahap, desakan untuk memindahkan kantor bupati Tapsel ke Sipirok sudah semakin tinggi. Di manapun dia bertemu masyarakat, yang dibicarakan pasti masalah itu.

Menurutnya, permintaan masyarakat itu tidak mengada-ada, karena merupakan tuntutan undang-undang. KataYahdil, dalam UU No 37 tahun 2007 tentang pemekaran Tapsel sudah jelas disebutkan bahwa ibu kota Tapsel berkedudukan di Sipirok. Paling lama 18 bulan sejak undang-udang itu diundangkan, secara definitive pusat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapsel harus berada di Sipirok. “Itu artinya terhitung sejak Feberuari 2009,” katanya.

Yahdil, juga mengaku tadinya mendengar beberapa alasan yang menghambat pern indahan kantor bupati ke Sipirok. Diantaranya tentang akses jalan yang sulit serta terbatasnya lahan untuk tapak perkantoran.

Kondisi jalan Aek Latong yang rusak, menurut anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, ini bukan menjadi alasan. Dari hasil kajian yang dilakukan, tidak ada hubungan antara rusaknya jalan Aek Latong dengan pusat pemerintahan. “Jalan rusak itu berada hamper diperbatasan Tapsel-Taput. Tidak ada pengaruhnya, karena sebagian besar wilayah Tapsel bukan kearah Taput,” kata Yahdil.

Baca Juga :  Emas & Minyak Palas akan Dipamerkan di PRSU

Tentang keterbatasan lahan? Di sebutkan Yahdil, awalnya memang menjadi kendala. Tapi sekarang ini tidak lagi. Karena tuntutan masyarakat juga sudah turun, dari yang awalnya meminta pembangunan kantor bupati permanen, menjadi cukup hanya berkantor saja.

Artinya, kata Yahdil, masyarakat sekarang ini hanya menginginkan bupati Tapsel berkantor di Sipirok, tidak lagi di Padangsidimpuan. Bagi masyarakat, kantor bupati itu merupakan simbol dari keberadaan ibu kota kabupaten.

Untuk sementara ini, kata Yahdil, bupati dapat saja menggunakan fasilitas yang ada di Sipirok. Misalkan saja dengan merenovasi kantor camat, menunggu pembangunan kantor bupatiyang permanen.

Dari bincang-bincang dengan masyakat, sebut Yahdil, sekarang ini sudah muncul anggapan kalau bupati Tapsel lah yang sebenarnya tidak ingin berkantor di Sipirok. Bukan karena alasan lain. Di daerah pernerakan lainnya, hal seperti ini tidak terjadi. Masyarakat melihat contoh, bupati Paluta, Palas, Labusel dan lainnya, berkantor di ibu kota kabupaten mereka.Walaupun hanya mengguna¬kan fasilitas yang ada, katanya.

Yahdil Harahap, berharap Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu, segera mewujudkan keinginan masyarakatnya untuk berkantor di Sipirok. Tidak ada alasan bagi bupati untuk menunda-nunda kepindahan kantornya di sana, karena itu m erupakan amanat undang-undang. Bupati harus taat aturan. “Atau kalau bupati keberatan, segeralah dia mengajukan revisi undang-udangnya,” kata Yahdil. (ml2)

Sumber: waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Ricuh, Kantor Bupati Samosir "Hujan Batu"

10 Komentar

  1. itu lae jhoniallenmarbun yg partai demokrat pa bukan……. gini aja lae…..mari kita bersatu menggalang kekuatan agar kayu2 tersebut tidak bisa diangkut, karena yg saya dengarpun hutan kayu tersebut ada masalah kong kali kong.

  2. terima kasih kepada adinda yadhil harahap, yang telah menyahuti aspirasi masyarakat atas kasus masalah penetapan ibukota tapsel adalah sipirok, mungkin adinda perlu juga menjelaskan hasil pembicaraan di dprri atas dengar pendapat yg hari itu adinda ikuti. bantulah perjuangan ini klo bisa hari ini mengomentari….tapi tlg lanjutkan dengan kerja nyata.

  3. “Atau kalau bupati keberatan, segeralah dia mengajukan revisi undang-udangnya,” kata Yahdil. (ml2)””

    utk mengakhiri polemik atas keberadaan UU No.37/2007 saya sependapt diadakan revisi UU no.37/2007 ibkota dipindah ketempat yg lebih strategis dan mudah dijangkau oleh dari seluruh pelosok tapsel

  4. maaf kalau boleh usul saya setuju UU no.37/2007 direvisi ibukota tapsel dipindahkan ke tempat strtegis dipalsabolas, kami sari angkola dan batangtoru tidak terlalu jauh dari pusat pelaynan pemda sipirok juga tdk terlalu jauh. maaf ini hanya usul diterima Alhamdulillah tdk juga tdk apa2

  5. Kawan Yahdil, kelamaan dikau baru menanggapi. Apa selama beberapa tahun ini tak dengar kabar atau tak perduli?

  6. Kawan Yahdil Abdi Harahap. Kelamaan dikau baru omong. Apa beritanya gak sampai selama ini atau sampai tapi gak perduli. Lalu kenapa sekarang perduli?

  7. truk – truk perusahaan TPL INDORAYON PORSEA banyak merusak jalan – jalan sepanjang Sipirok sampai aek latong. jangan biarkan truk tonase TPL lewat dari sipirok karena di kab.humbahas juga truk TPL sudah menghancurkan jalan – jalan umum.

  8. akhirnya abang Yahdil Abdi Harahappun ikut berbicara, walaupun partainya di Kabupaten tetap solid dukung kebijakan bupati. tapi karena mengikuti kehendak dan aspirasi masyarakat TAPSEL diapun ikut mendukung perpindahan kantor bupati……bagaimana dengan anggota DPR RI dari fraksi lain yang berasal dari DAPIL SUMUT II

  9. “”Yahdil Harahap, berharap Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu, segera mewujudkan keinginan masyarakatnya untuk berkantor di Sipirok. Tidak ada alasan bagi bupati untuk menunda-nunda kepindahan kantornya di sana, karena itu m erupakan amanat undang-undang. Bupati harus taat aturan. “Atau kalau bupati keberatan, segeralah dia mengajukan revisi undang-udangnya,” kata Yahdil. (ml2)””

    Kalimat penyejuk dari Pejabat yang tidak ada artinya jika dihadapkan dengan metode Politik “ANJING MENGGONG KAPILAH BERLALU”.. Kalau dalam bahasa Hukum katanya hitam diatas putih lebih kuat dari Omongan untuk sebagai bukti… kalau bahasa audit katanya, jangan banyak omong dengan hanya menduga-duga atau perkiraan-perkiraan, tapi perlu bukti… jadi statment bapak DPR ini juga sangat baik dan nyaman untuk kita dengarkan, tapi himbawan dan harapan itu tidak ada artinya jika hanya sekedar himbawan, harapan dan permintaan nompang lewat… Banyak DPR pusat juga menyampaikan kalimat penyejuk kalau membicarakan kantor tapsel ini, tapi ujungnya ketelan bumi dan kebawa angin biasanya….

    Jadi bukti kongkrit secara tertulis itu yang paling perlu bapak DPR dan mungkin untuk Bupati kita juga sangat positif jika ada perintah tertulis secara hukum untuk dilaksanakan menambahkan apa yang sudah ada tertulis… jadi masing-masing mempunyai sama-sama landasan yang kuat untuk bertindak…. Apa yang dilakukan Bupati saat ini merupakan bukti, hanya apakah pembuktian itu sudah tepat atau tidak, itu yang perlu makin dibuktikan bapak-bapak DPR…

  10. Keinginan masyarakat tentang perpindahan ibukota ke SIpirok bukan hanya sebatas isapan jempol, pembuat UUnya pun saatnya bicara…..hanya satu kata, PINDAH..! Kongkritnya adalah masyarakat tidak butuh bangunan mewah bertingkat 271, namun FASILITAS yang ada di depan mata sajalah dulu berkantor….tidak perlu bermabisi apalagi mengkhayal, tidak perlu malu apalagi gengsi karena daerah Tapsel kini bukanlah kerajaan yang perlu istana singgasana;

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*