Anggota DPRD Hilang Kesabaran, Pimpinan Menghilang, Pelantikan Hulman Tak Jelas

Sejumlah anggota DPRD Pematangsiantar mengaku sudah hilang kesabaran melihat tindakan pimpinan mereka yang menghilang, sehingga menyebabkan pelantikan wali kota-wakil wali kota terpilih, Hulman Sitorus SE-Drs Koni Ismail Siregar terkatung-katung. Jika pimpinan DPRD tetap tidak peduli, maka pimpinan DPRD sementara yang dibentuk bersama fraksi, akan mengambil sikap.

6125561e6f1f87b9dc95f5edaa5dd07fd3c98e0 Anggota DPRD Hilang Kesabaran, Pimpinan Menghilang, Pelantikan Hulman Tak Jelas
KOSONG- Ruang sidang paripurna sepi, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan anggota DPRD pasca menghilangnya pimpinan DPRD, Senin (30/8).

Ketua Fraksi Karya Peduli Nurani DPRD Pematangsiantar Ir Saud Simajuntak, didampingi Alosius Sihite, H Aulul Imran, Ronald Tampubolon, Tugiman, Kiswandi, dan Abestian Sinaga mengatakan tingkah laku para pimpinan DPRD benar-benar membuat mereka kesal.

“Kami telah bosan untuk diam dan menunggu, sementara masyarakat Kota Siantar berharap banyak terhadap lembaga wakil rakyat ini. Jika memang pimpinan tetap bertahan, maka anggota DPRD lainnya akan mengambil sikap, dipimpin oleh pimpinan sementara,” kata Saud.

Alosius Sihite, salah satu pimpinan sementara menambahkan, tekanan masyarakat kepada DPRD semakin kuat untuk melaksanakan agenda-agenda yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun karena pimpinan menghilang, maka agenda tersebut terhambat.

“Banyak surat yang masuk ke DPRD, yang seharusnya dibawa dalam rapat-rapat, seperti surat pengangkatan dan pemberhentian wali kota, surat keputusan gubernur tentang PAW Hulman Sitorus, dan surat lain yang sampai saat ini tidak ada dilaporkan Sekwan,” katanya kesal.

Desak Sekwan mundur

Anggota DPRD Pematangsiantar, Siagawan Munthe mendesak Plt Sekwan Mahaddin Sitanggang SH untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jika memang tidak mampu, diharapkan mengundurkan diri.

“Kami mempertanyakan komitmen Mahaddin Sitanggang sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang diembankan padanya. Banyak agenda di DPRD yang tidak jelas arahnya karena Sekwan tidak hadir. Jika memang berhalangan tetap, seharusnya diberitahukan kepada pimpinannya, sehingga dicari jalan keluar agar tugas-tugas DPRD tetap berjalan lancar. Jika menganggap dirinya tidak sanggup, agar mengajukan pengunduran diri,” kata Siagawan.

Baca Juga :  Dukung Danau Toba Terdaftar di GGN UNESCO

Siagawan menjelaskan, Sekwan seharusnya tidak ikut terlibat dalam politik praktis sehingga tidak terimbas dengan suasana politik di Kota Siantar, terutama di DPRD.

“Sekwan juga PNS, seharusnya netral. Jangan mengurusi urusan yang tidak diaturkan dalam tupoksi jabatannya, sementara tugas yang diembankan negara sesuai jabatannya tidak dijalankan,” tukasnya.

Tak Punya Agenda

Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Aulul Imran, mengaku ia dan rekan-rekannya masih menunggu kedatangan pimpinan DPRD. “Kami tidak bisa melakukan aktivitas, tugas, dan kegiatan lainnya, karena ketua kami sudah tidak pernah masuk kantor. Semua agenda yang sebelumnya telah direncanakan, terpaksa tertunda,” paparnya.

“Sekarang di ruang dewan tidak ada kegiatan, terkecuali berbincang-bincang dengan anggota lainnya mengenai pelantikan. Semua agenda yang harus dilaksanakan harus ada persetujuan dari ketua,” cetusnya.

Anggota DPRD lainnya dari Fraksi Kebangsaan, EB Manurung SE mengungkapkan, dengan menghilangnya pimpinan DPRD, mereka seluruh anggota sudah memakan gaji buta.

“Kami mendapat gaji tanpa bekerja. Setiap hari anggota hanya datang ke kantor untuk menandatangi daftar hadir, kemudian duduk, jika ada yang ingin tidur, bisa saja,” bebernya.

Ia mengatakan, sebagai anggota, saat ini mereka sudah seperti kehilangan induk. Tidak bisa melakukan apa-apa. “Banyak agenda yang tidak jelas, seperti pengesahan tata tertib (tatib) pembentukan Badan Kehormatan Dewan (BKD). Bahkan yang paling penting, terkait pelantikan wali kota. Seharusnya keseluruhan anggota DPRD beserta pimpinan sudah berbicara mengenai paripurna istimewa untuk pelantikan,” kata EB.

Baca Juga :  Jalan Kabupaten Tobasa Rusak

Namun nyatanya, lanjut EB, hingga kini tidak ada yang jelas. Bahkan DPRD Siantar belum menerima SK Mendagri tentang pengesahan wali kota terpilih. Padahal anggota DPRD sudah berkoordinasi mengenai pelantikan wali kota terpilih. Mereka berharap agar pimpinan DPRD segera muncul.

Beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Pematangsiantar Marulitua Hutapea menerangkan, dalam waktu dekat seluruh anggota DPRD akan melaksanakan rapat untuk pengesahan tata tertib (tatib), pembentukan banmus, juga melaksanakan pelantikan anggota DPRD pengganti Hulman Sitorus, yakni Chondri Luhut Horas Silitonga dari Partai Pemuda Indonesia (PPI).

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_SIANTAR/Anggota_DPRD_Hilang_Kesabaran_Pimpinan_Menghilang_Pelantikan_Hulman_Tak_Jelas

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*