Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Harus Pulangkan Sisa Tunjangan Perumahan

Sebanyak 45 anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Padangsidimpuan (Psp) harus mengembalikan kelebihan dana tunjangan perumahan ke kas negara. Total jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan sebesar Rp124.206.250.

Hal ini terungkap dari surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Psp, HM Solih Pulungan MM tertanggal 30 Nopember 2010. Surat tersebut menindaklanjuti surat Wali Kota Psp Nomor: 700/5240/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal pemberian sanksi dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sumut atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan daerah Kota Psp tahun 2009 nomor: 270 B/S/XVIII.MDN/07/2010 tanggal 19 Juli 2010. Di mana, ditemui pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Psp Tahun Anggaran (TA) 2009 melebihi ketentuan sebesar Rp124.206.250.

Sekwan DPRD Psp, HM Solih Pulungan MM kepada METRO, Rabu (12/1) melalui telepon selulernya, membenarkan ada surat yang dilayangkan kepada 45 anggota DPRD Psp periode 2004-2009 dan mantan anggota DPRD Psp periode 2009-2014, perihal pengembalian kelebihan dana tunjangan perumahan akibat perubahan peraturan. Rinciannya, sebanyak 27 orang anggota DPRD Psp untuk periode tahun 2004-2009 termasuk pergantian antar waktu (PAW), kemudian sebanyak 18 orang anggota DPRD Psp periode 2009-2014.

Dikatakan Solih, ini terjadi karena pada saat tunjangan perumahan dibayarkan, peraturan tentang standar perumahan anggota DPRD Psp belum keluar, sehingga begitu dibayarkan ada kelebihan besaran yang dibayarkan.

“Makanya kita memohon kepada mantan dan anggota DPRD Psp kiranya dapat menyetorkan kembali dana tersebut kepada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Psp dan selanjutnya akan disetor ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Psp,” ujarnya.
Dijelaskan Solih, tidak ada disebutkan waktu atau limit waktu pembayarannya. Hanya saja, dikatakannya, pengembaliannya diminta secepat mungkin. Pembayaran uang tersebut juga bisa dilakukan dengan cara mencicil.

Lebih lanjut disebutkan Solih, total yang dibayarkan untuk 45 anggota DPRD Psp dari dua periode ini setiap tahunnya sejak tahun 2004, yakni sebesar Rp900.500.000. Sementara seharusnya yang dibayarkan adalah Rp754.375.000, atau ada kelebihan sekitar Rp146.125.000. Jadi, jika dipotong PPh sebesar 15 persen Rp21.918.750, maka totalnya sebesar Rp124.206.250.
“Kita imbau secepatnya untuk dikembalikan,” tegasnya sembari menyebutkan belum ada mantan anggota DPRD dan anggota DPRD saat ini yang memulangkan dana tersebut..

Baca Juga :  Kamis 30 September, Formasi CPNS Kota Padangsidimpuan Dibahas

Solih menambahkan, jika kelebihan dana tunjangan perumahan DPRD Psp tersebut tidak dikembalikan, maka temuan BPK itu akan menjadi unsur tindak pidana korupsi.

“Dikarenakan sudah menjadi hasil temuan BPKP, bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” ungkapnya.
Dari daftar yang harus dikembalikan, terang Solih, Ketua Badan Kehormatan DPRD Psp periode 2009-2014 Marataman Siregar, yang pada periode 2004-2009 menjabat Wakil Ketua DPRD Psp, menerima tunjangan perumahan sebesar Rp37.875.000, di mana seharusnya standarnya Rp31.875.000. Sehingga jumlah kelebihan pembayaran Rp6 juta.

Kemudian Ketua DPRD Psp periode 2009-2014 Aswar Syamsi yang periode sebelumnya menjabat Ketua Komisi I DPRD Psp menerima Rp37 juta, seharusnya Rp32.250.000. Jumlah kelebihan pembayaran sebesar Rp4.750.000.

Wakil Ketua DPRD Psp periode 2009-2014 yang sebelumnya anggota DPRD biasa, Hj Hamidah Batubara menerima Rp36,5 juta seharusnya Rp30,5 juta. Jumlah kelebihan pembayaran Rp4.750.000.

Lalu Ketua Komisi III DPRD periode 2009-2014 Hamdani Nasution, periode sebelumnya anggota DPRD biasa menerima Rp36 juta, seharusnya Rp30 juta. Jumlah kelebihan pembayaran Rp6 juta.

Wakil Ketua Baleg Syahrun Harahap sebelumnya anggota DPRD menerima Rp36 juta, seharusnya Rp30 juta. Jumlah kelebihan pembayaran Rp6 juta. Ketua Komisi I sebelumnya Ketua Komisi II, Khoiruddin Rambe menerima Rp36 juta seharusnya Rp30 juta. Jumlah kelebihan pembayaran Rp6 juta.

Mantan Ketua DPRD Bulkainy Nasution menerima Rp26.250.000, seharusnya Rp22,5 juta. Jumlah kelebihan pembayaran Rp3.750.000. Serta beberapa mantan anggota DPRD dan anggota DPRD lainnya.

“Data lengkapnya tunggu saya pulang dari Medan dulu, seperti bagaimana sistem perhitungannya, karena ini juga perlu dijelaskan. Soalnya saya juga masih baru, jadi belum tahu pasti,” pungkasnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Psp, H Khoiruddin Nasution SE kepada METRO, Rabu (12/1), mengakui hal tersebut. Khoiruddin mengatakan sudah menerima surat tentang kelebihan tunjangan perumahan yang harus dikembalikan pada tanggal 7 Januari lalu.

“Saya baru tahu itu hari Jumat (7/1) lalu setelah menerima surat tersebut. Saya akan setorkan kelebihan tunjangan itu secepatnya ke kas negara. Ini terjadi karena kita tidak tahu standar harga tahun 2009, karena Pemko Psp tidak memberikan buku standar harga tahun 2009. Saya adalah anggota DPRD Psp periode 2009-2014 juga ikut mengembalikan, mungkin karena kita dilantik di ujung tahun 2009, makanya tidak menerima buku tersebut. Namun begitupun, akan kita kembalikan.

Baca Juga :  Semua KPU di Sumut Jadi Tergugat

Ketika ditanya berapa jumlah uang yang harus dikembalikannya, Khoiruddin Nasution mengaku harus mengembalikan sekitar Rp2.250.000. “Saya harap ini jadi pelajaran bagi kita semuanya,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD Psp, Khoiruddin Rambe mengaku masih belum melihat isi surat yang dilayangkan oleh Sekwan tersebut. Dirinya berencana akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Sekwan DPRD Psp, Inspektorat, terkait surat tersebut dan dasar dari penghitungan yang dilakukan oleh Pemko tentang besaran tunjangan perumahan itu.

“Yang pasti, kita akan kembalikan. Tapi tindakan pertama kita, ya memanggil Sekwan dan Inspektorat, bagaimana sebenarnya sistem perhitungan dan standar yang digunakan. Karena saya melihat ada yang kurang tepat, makanya saya tanyakan dulu,” sebutnya.

Untuk diketahui, anggota DPRD Psp saat ini berjumlah 25 orang. Selain itu, ada beberapa anggota DPRD Psp periode 2004-2009 yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Psp untuk periode 2009-2014. (phn)- (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Mudah-mudahan tidak terjadi Maling teriak maling dalam kasus ini. Kalau memang ada kesalahan dan ketidak benaran, tanpa temuan BPK pun harusnya ada upaya mengusut secara Hukum persoalan2 seperti ini.
    Dan salah satu sebab akibat dari Depisitnya suatu anggiaran DPRD bisa saja salah satunya bersumber dari perlakuan-perlakuan kelebihan-kelebihan seperti ini yang tidak dikembalikan ke Kas Negara.
    Mudah-mudahan pihak Polisi bisa menemukan fakta dan data yang baik dari masalah ini agar tidak terjadi polemik yang berkelanjutan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*