Anggota DPRD Sibuk Ber-86 – Badan Kehormatan DPRD Sibolga Keluarkan Imbauan

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Kota Sibolga mengimbau para anggota DPRD Sibolga agar jangan sibuk bermain 86 (deal) dengan memanfaatkan temuan selama kunjungan kerja ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sibolga. Ia mengaku mendapat laporan bahwa ada oknum anggota Dewan menerima suap dengan sengaja memanfaatkan temuan di lapangan.

“Saya terpaksa angkat bicara. Pasalnya ada laporan kepada saya, bahwasanya ada oknum anggota DPRD Sibolga saat melakukan kunjungan kerja mendengar masukan-masukan SKPD atas penggunaan APBD Sibolga guna disampaikan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga akhir masa jabatan priode 2005 – 2009 memanfaatkan situasi untuk 86,” ungkap Muktar Darmono Singamalim Nababan yang diamini rekannya Kamil Gulo kepada METRO, di ruang kerjanya, Senin (19/7).

Muktar mengingatkan, anggota DPRD Sibolga agar memiliki etika dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Apalagi permasalahan itu nantinya dapat ‘menyeret’ oknum-oknum tersebut ke ranah hukum. Makanya diimbau kepada anggota DPRD agar jangan sampai ada menerima uang sogok atau suap dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di lapangan. “Kita juga mengimbau SKPD dan masyarakat Kota Sibolga segera melaporkan secara lisan kepada Pimpinan Dewan Cq Badan Kehormatan DPRD, apabila ada yang mengetahui tingkah laku anggota DPRD yang memaksa atau secara sengaja menerima uang gratifikasi (suap). Sehingga kami dapat menindak oknum tersebut sesuai dengan tata tertib yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang mengatur tentang etika DPRD,” katanya.

Baca Juga :  Sumut Hujan Lebat Hingga September

Lebih lanjut Muktar, yang merupakan politisi Partai Golkar ini menjelaskan, bila ada oknum anggota Dewan yang melanggar peraturan etika DPRD itu, maka oknum anggota Dewan tersebut dapat diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dari jabatan. Bahkan yang lebih parah lagi oknum tersebut dapat diberhentikan dari DPRD. “Maka itu, SKPD dan masyarakat juga kita imbau agar jangan coba-coba memberikan suap kepada oknum anggota Dewan. Jangan berpikiran dengan memberikan suap bahwasanya masalah dapat diselesaikan. Lembaga DPRD itu bukan milik perorangan atau golongan, tetapi lembaga itu adalah milik bersama seluruh masyarakat banyak,” sebutnya.

Menurut Muktar, terkait adanya laporan suap kepada oknum anggota Dewan tersebut, dia mengaku sudah ‘mengantongi’ nama oknum anggota Dewan itu. “Kita sudah tahu namanya, tetapi sangat tidak etis bila kita langsung menuduh. Namun saya selaku Ketua Badan Kehormatan akan menindaklanjuti laporan itu, hal itu terpaksa dilakukan guna mengantisipasi isu-isu miring tersebut. Bahkan bila hal itu nantinya terbukti, maka tidak kemungkinan lagi, saya akan langsung melaporkan hal itu ke aparat kepolisian dan merekomendasikan pemecatan,” tukasnya.

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Imbauan_Badan_Kehormatan_Dewan_Sibolga

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*