Anggota DPRD Tapsel Lawan Hukum?

Sikap sejumlah anggota DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) periode 2004-2009 yang hingga kini masih membandel karena belum mengembalikan tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan dana operasional (DO) pimpinan, dinilai melawan hukum.

Hal itu dikatakan salah satu anggota DPRD Tapsel periode baru. Dikatakan, pemberian TKI dan DO itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2006 yang telah direvisi dengan PP No 21 tahun 2007.

“Secara tegas mengharuskan anggota DPRD untuk melakukan pengembalian dana dimaksud ke kas umum daerah, selambat lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya masa bhakti,” kata sumber, sore ini.

Tetapi kenyataannya, hingga saat ini hanya sebagian kecil saja mantan pimpinan dan anggota DPRD yang beritikad baik untuk melakukan pengembalian dana dimaksud.

Ia berharap, terkait kerugian daerah akibat TKI dan DO tersebut, Pemkab Tapsel agar bersikap tegas terhadap para pimpinan dan anggota DPRD. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*