Anggota DPRD Tapsel Tak Paham UU?

PADANGSIDIMPUAN – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sutor Siregar, menuding sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapsel tidak memahami Undang-undang.

“Pimpinan dan anggota DPRD Tapsel banyak yang tidak memahami undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan daerah maupun tugas dan tanggungjawab DPRD dalam pengawasan,” katanya, tadi pagi.

Sutor yang baru beberapa bulan memimpin DPC PD Tapsel mengungkapkan ini untuk menanggapi paripurna penyampaian nota keuangan R-PAPBD Tapsel 2011 yang menurutnya belum memenuhi ketentuan.

Menurutnya, DPRD telah melanggar  Permendagri No.58 tahun 2005  tentang pengelolaan keuangan daerah, khususnya pasal 129-30 dan 132. Juga Permendagri No.13 /2010 tentang tugas dan tanggungjawab DPRD yang menyebut tidak boleh membahas APBD sebelum ada sinkronisasi dengan RHP BPK.

Paripurna dewan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tapsel 2010 juga telah melanggar UU No.15 tahun 2004, khususnya pasal 21. Di mana DPRD harus menindaklanjuti temuan BPK sesuai wewenangnya, juga bisa meminta penjelasan BPK tentang hasil pemeriksaan. Hal ini terkait defisit anggaran Rp92 miliar.

“Secara politik, Partai Demokrat sangat menyesalkan sikap dan kinerja anggota legislatif yang masih minim pengetahuan. Khusunya dalam memahami peraturan, baik undagn-undagn maupun Permendagri,” ujar Sutor.

Padahal, tambahnya, anggota dewan pada sidang paripurna maupun dalam mengambil keputusan,  harusnya terlebih daluhu memahami topik persidangan. Kemudian memahami peraturan yang berlaku, sehingga dalam mengambil keputusan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi.

Baca Juga :  Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Pemko Padangsidimpuan Dengan PengecualianWDP

Parta Demokrat, tegasnya, dalam mengambil keputusan terus menekankan kepada kadernya di DPRD untuk lebih proaktif dan berani memberi interupsi atau terguran dalam setiap sidang paripurna dewan. Terlebih lagi agenda sidang tersebut sudah mulai lari dari peraturan maupun tugas dan fungsi legislatif.

waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*