APBD 2010 Paluta Belum Dibahas, Anggaran Terus Digunakan

GUNUNGTUA (Waspada): Pemkab Padanglawas Utara pimpinan Bupati Drs Bachrum Harahap, dinilai melecehkan DPRD. Pasalnya, hingga kini tidak pernah mengajukan permohonan pembahasan APBD tahun anggaran 2010 setelah diverifikasi Gubernur Sumatera Utara, namun dana APBD tersebut sudah terus-menerus digunakan.

“Saya tidak tahu apakah hal ini juga telah diketahui dan disadari pimpinan DPRD atau memang sudah ada ‘permainan’ antar lembaga. Padahal perlakuan ini sudah jelas-jelas melanggar aturan,” kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Paluta, Khoiruddin Siregar, Senin (7/6).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyatakan penyesalannya atas kejadian tersebut. Karena APBD 2010 itu bukanlah milik pribadi atau kelompok tertentu. Melainkan milik seluruh masyarakat Paluta dan ada mekanisme yang harus dilakukan sebelum menggunakannya.

Katanya, ada beberapa pos anggaran yang mengalami perubahan setelah diverifikasi Gubsu dan hal ini harus diketahui anggota DPRD. “Bagaimana jika pos yang diverifikasi itu ternyata hal yang sangat penting bagi rakyat. Siapa yang akan bertanggungjawab,” katanya.

Sementara mengenai dugaan ‘permainan’ antara pimpinan lembaga, Khoiruddin kecewa dan menyesalkan jika hal itu benar-benar terjadi. Ketidak transparan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terjadi dan rakyat Paluta keseluruhan akan sangat dirugikan.

“APBD 2010 Paluta belum memiliki keabsahan secara menyeluruh karena belum mendapat persetujuan dari DPRD. Nnamun anggarannya sudah dipergunakan dalam setengah tahun ini, entah prinsip apa yang mereka gunakan dalam pemerintahan ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Nominasi Pemain Terbaik Dunia - Sneijder Tak Masuk Nominasi, Inter Kecewa

Adapun proses APBD itu adalah, penyusunan alokasi anggaran untuk dituangkan dalam Rancangan APBD. Kemudian DPRD bersama-sama dengan Panitia Anggaran eksekutif membahasnya, baru diparipurnakan DPRD.

Tahapan selanjutnya diklarifikasi oleh Gubsu sebelum ditetapkan menjadi APBD berdasarkan peraturan daerah (perda). Dalam klarifikasi itu, Gubsu berhak menolak dan memotong dana yang dinilai tidak rasional.

Setelah diteliti, Gubsu menyerahkan kembali RAPBD ke Bupati. Selanjutnya, RAPBD diserahkan kembali ke DPRD untuk disahkan menjadi APBD. Setelah ditetapkan dengan perda, APBD tersebut sah untuk dipergunakan. Namun yang disesalkan, setelah diperifikasi Gubsu, RAPBD tersebut tidak pernah dikembalikan ke DPRD dan dibahas Badan Anggaran.

Sumber: http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1704:apbd-2010-paluta-belum-dibahas-anggaran-terus-digunakan&catid=52:sumut&Itemid=207

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*