APBD Tapsel Rp707 juta diselewengkan

MEDAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menemukan bukti sedikitnya Rp707 juta dana dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) 2009 tidak bisa dipertanggungjawabkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat.

Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut, Jufri, membeberkan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan APBD Dinas PU Tapselitutelahmerekabahas dalam gelar perkara.“Bendahara Dinas PU Tapsel mentransfer dana APBD ke rekening pribadi Kepala Dinas PU Tapsel. “Dana yang kita temukan sampai saat ini mencapai Rp6,2 miliar.

Namun, dari jumlah itu Rp707 juta tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau tidak digunakan uangnya sesuai semestinya,” paparnya kemarin. Dana Rp6,2 miliar itu dipergunakan untuk kegiatan rutin, pemeliharaan, dan honor mandor untuk pengerjaan di Dinas PU. Dari sejumlah pos anggaran itu, kejaksaan juga masih menyidik ulang apakah ada terjadi kerugian negara lainnya. “Apakah dari anggaran honor mandor sebesar Rp3 miliar itu sudah sesuai atau tidak, nanti akan kita telusuri,” imbuhnya. Hingga kemarin, penyidik telah memanggil belasan saksi dalam kasus tersebut. Mulai dari Kepala Dinas PU Tapsel, bendahara, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pegawai Dinas PU,dan pihak ketiga.

Namun, kejaksaan belum menetapkan seorang tersangka pun.“Belum,nanti kita lihat lagi selama proses penyidikan ini,”urai Jufri. Sebelumnya,Kepala Kejati Sumut AK Basuni Masyarif mengatakan, kasus dugaan korupsi APBD Tapsel 2009 di Dinas PU itu sudah ditingkatkan mereka statusnya dari penyelidikan (lid) ke penyidikan (dik). “Ya,usai ekspos tadi (kemarin) statusnya dinaikan dari lid ke dik,”ucapnya. Setelah melakukan pemeriksaan dari belasan saksi mereka menemukan bukti yang cukup untuk menaikan status kasus tersebut.Namun, untuk keterlibatan para pihak, Basuni belum mau menjelaskan. “Kami dalami dulu selama proses penyidikan,”katanya.

Baca Juga :  Antispasi Lonjakan Harga - Bulog Palas Gelar Operasi Pasar Beras

Sedangkan untuk transfer rekening di Dinkes Langkat dari rekening pribadi bendahara ke Kepala Dinkes setemapt sebesar Rp100 juta lebih masih didalami mereka. “Kasus ini belum ekspos, dan masih kita selidiki,”tambah jufri. Sementara itu, mantan Kepala Dinas PU Tapsel Arwin Siregar yang disebut-sebut menerima aliran dana APBD di rekening pribadinya, menolak dikonfirmasi SINDO kemarin. Dia berlasan sedang sibuk.“Saya tidak sempat membahas itu, persoalan yang lain ajalah yang dibahas, jangan itu dulu,” ujar Arwin yang saat ini menjabat sebagai staf ahli di Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel ketika dihubungi melalui telepon selularnya.

Anggota DPRD Tapsel Armen Batubara mengatakan Dewan siap bekerja sama dengan Kejati Sumut untuk menekan angka korupsi di kabupaten ini.“Saya mendesak kejaksaan secepatnya menetapkan tersangka dalam kasus ini agar para pejabat yang lain tidak berani lagi melakukan korupsi,” tandasnya. Pengamat Hukum Pemerintahan dari Universitas Sumatera Utara (USU) Faisal Akbar Nasution menyatakan, proses transfer dana pemerintah,baik APBD atau APBN ke rekening pribadi merupakan sebuah kesalahan. Sebab, setiap anggaran pemerintah disimpan melalui rekening khusus.“Tidak boleh, dana pemerintah masuk ke rekening pribadi, karena sudah ada rekening khusus atas nama institusi atau pemerintah,” paparnya.

Unsur korupsi bisa dikenakan dari tujuan perpindahan uang tersebut, jika dipergunakan untuk kepentingan pribadi, memperkaya sendiri, dan merugikan negara. “Dari proses transfernya sudah salah, apalagi kalau itu digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka itu korupsi,”pungkas Faisal. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Jembatan Aek Sirumambe Nyaris Putus

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*