Aroma “Perbudakan” di Perkebunan Swasta

[iklan size=’kiri’]Kisaran, (Analisa). Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Asahan mencium aroma “perbudakan” di salah satu perkebunan swasta di wilayah Teluk Dalam.

“Kita ada menemukan indikasi tenaga kerja yang memberikan kontribusi produksi kepada perusahaan dengan sistem perbudakan,” ungkap Ketua SPSI Asahan, H Syamsul Bahri Batubara, kepada wartawan, baru-baru ini.

Dia melihat, perusahaan tidak memberlakukan tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. “Mereka memberikan kontribusi produksi kepada perusahaan, namun mereka tidak memperoleh hak-haknya sebagai tenaga kerja,” ungkap Syamsul didampingi sejumlah pengurus lainnya.

Mereka tidak mendapatkan gaji yang layak, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, perumahan dan lain sebagainya. “Kalau di Jawa dulu ada tenaga kerja pembuat kuali diberlakukan seperti budak, perusahaan ini pun lebih parah lagi,” ungkap Syamsul.

Di perkebunan itu, satu pekerja ikut mempekerjakan beberapa pekerja lainnya dengan istilah “gerdang”. “Satu orang karyawan membawa dua, tiga, empat, bahkan lima untuk memanen hasil produksi,” ungkapnya sembari mengatakan hanya satu pekerja yang mendapat perlindungan tenaga kerja sesuai dengan undang-undang, sedang yang lainnya tidak sama sekali dan ini terus berlangsung.

Syamsul mengakui, hal ini terjadi dan terus berlangsung karena kondisi perekonomian kita yang karut marut, lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja.

“Terkadang orang memilih genting daripada putus sama sekali. Artinya, kondisi ini terus bertahan, karena masyarakat masih berpikir, biarlah gaji kecil daripada tidak bekerja sama sekali,” ungkapnya.

Baca Juga :  Aneh..! Wakil Walikota Medan Malah Tuding Pemerintah Pusat Penyebab Jalanan Kota Medan Amburadul

Setelah pihaknya mengetahui demikian, melakukan pendekatan kepada tenaga kerja yang ada di perusahaan perkebunan eks PTP Nusantara IV itu untuk bergabung dengan SPSI. “Namun, pihak perusahaan merespon negatif, tidak memberikan lokasi tempat pelantikan,” paparnya.

Walaupun demikian, melihat penderitaan yang dirasakan tenaga kerja di perusahaan itu, dengan semangat perubahan yang kuat, akhirnya SPSI tetap melaksanakan pelantikan meskipun harus di bawah pohon pisang.

“Kita tetap melaksanakan pelantikan, dan SPSI siap memperjuangkan nasib tenaga kerja di sana,” tegasnya. Sebenarnya apa yang dilakukan perusahaan itu melanggar Undang-Undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh.

“Tidak dibenarkan orang per orang atau badan hukum, pimpinan perusahaan menghalang-halangi tenaga kerja untuk berserikat. “Perusahan telah menunjukkan niat yang tidak baik menghalang-halangi tenaga kerja untuk berserikat,” ungkapnya lagi.

Salah seorang karyawan, berinisial M mengaku tidak mendapatkan perlakuan baik dari perusahaan, baik itu keamanan kerja, kesehatan dan lain-lain, karena melayangkan surat kepada serikat buruh bersifat lokal di perusahaan itu, diturunkan jabatan dari mandor ke karyawan biasa, bahkan terakhir dipindahkan ke Koto Kampar.

“Saya terus melawan perlakukan seperti ini, bahkan Dinas Tenaga Kerja Asahan telah menyatakan pemutasian itu tidak beralasan, namun pihak perusahaan tidak menghiraukannya,” papar karyawan itu. (aln)

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Warga Sidimpuan Harap Hati-Hati Dengan Penipuan Amplop Berisi Cek Di Jatuhkan Di Jalan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*