Aset Adelin Lis Yang Dilelang Belum Menutupi Kerugian Negara

Jakarta, rakyatmerdeka.co.id

Adelin Lis Tidak Diketahui Keberadaannya

Adelin Lis Tidak Diketahui Keberadaannya

Kejaksaan diminta mengejar aset-aset Adelin Lis, terpidana kasus pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut).

Bos PT Keang Nam Development (KND) ini divonis majelis kasasi hakim MA 10 tahun penjara. Adelin juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 119,8 miliar dan 2,938 juta dolar AS.

Karena yang bersangkutan kabur sebelum dilakukan eksekusi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut melakukan pengejaran terhadap aset-aset yang dimiliki Adelin. Aset yang dilelang itu untuk menutupi kerugian negara yang diakibatkan kasus tersebut.

Namun, aset yang dilelang itu belum memenuhi kewajiban yang harus dibayar Adelin. (baca:Totalnya Rp 1.007.500.000).

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan mendesak kejaksaan agar tidak berhenti mengejar Adelin Lis, termasuk aset-asetnya.

“Perburuan Adelin harusnya jadi tugas Tim Pemburu Koruptor (TPK). Tim bisa melacak, menyadap dari semua lingkungan yang buron. Tapi, kenapa tidak dilakukan ya,” ungkap Yuna.

Menurutnya, untuk menutupi kerugian negara, pastinya sang buronan harus lebih dulu dikejar. Meski masih memungkinkan mengejar aset-asetnya untuk dilakukan perhitungan.

Terkait aset yang dilelang, kata Yuna, itu hanyalah harta yang berkaitan dengan pelaku. Kalau yang dilelang kurang, berarti harus ada upaya untuk mengejar hartanya lagi.

Yuna mengatakan, untuk memburu koruptor diibaratkan memburu terroris. Jadi harus serius karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Apalagi kasus Adelin Lis ini kasus lama tentunya harus segera dituntaskan.

Sementara itu Sekjen Government Watch (Gowa), Andi W Syahputra pesimis Adelin Lis bisa ditangkap kejaksaan. Apalagi jika tidak ada keseriusan untuk terus memburu keberadaannya.

“Saya lihat penegak hukum kita ini tidak ngotot melakukan pemburuan. Pada akhirnya kasus itu tidak ada kejelasan. Apalagi sejak awal penyelesaian kasus ini terlihat janggal, kok begitu cepat Adelin Lis kabur,”jelas Andi.

Andi mengatakan, bahwa kerusakan yang ditimbulkan karena pembalakan liar tergolong parah. Karena itu, harus ada ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menindak si pelaku.

Sebagai tolok ukur apakah kejaksaan itu bekerja atau tidak, kata Andi, bisa dilihat dari pernyataan yang ada di media massa.

“Ibarat orang bekerja giat sampai malam pasti akan membuahkan hasil optimal. Sebaliknya, jika hanya santai dan tidur-tidur saja hasilnyakan tidak ada. Dan kita juga tidak bisa berharap banyak kasus itu dituntaskan mereka,” terangnya.

Begitu juga dengan aset Adelin Lis yang dilelang, Andi merasa heran kalau jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang dimilikinya.

“Kok hanya Rp 1 miliaran. Asetnya dia itu kan banyak, saya dengar bisa sampai ratusan miliaran rupiah. Mungkin itu belum termasuk perusahaan yang dimiliki. Seharusnya jumlah hasil lelang itu bisa banyak, kenapa tidak dilakukan pencarian dari kuasa hukumnya saja,” tutur Andi.

Baca Juga :  Tim Perpindahan Kantor Tapsel Dibentuk

Terkait pihak Adelin yang berupaya mengajukan PK Andi menilai kemungkinan itu bisa saja. Namun itu harus disertai bukti-bukti kuat.

Sekadar mengingatkan, Adelin Lis sempat bebas dari dakwaan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan pada 5 Januari 2007. Adelin dianggap tidak terbukti merambah hutan di Kabupaten Mandailing Natal. Hakim menilai Adelin hanya terbukti bersalah secara administrasi. Jaksa kemudian mengajukan kasasi atas putusan tersebut pada 15 November 2007.

Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang diketuai Bagir Manan pada 31 Juli 2008 memvonis Adelin Lis dengan hukuman 10 tahun penjara. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan di Kabupaten Mandailing Natal , Sumatera Utara.

Adelin juga harus membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Majelis hakim kasasi juga memutuskan Adelin untuk mem­bayar uang pengganti Rp 119,8 miliar dan US$ 2,938 juta. Jika tidak membayar uang pengganti kerugian negara, hukuman Adelin akan ditambah lima tahun penjara. Kejaksaan tak sempat mengeksekusi Adelin karena ia terlebih dahulu kabur.

“Kalau Soal Buron Tanya Ketua TPK”
Marwan Effendy, JAM Pidsus

Marwan Effendy yang dikonfirmasi perihal perburuan Adelin Lis, enggan memberikan keterangan.

“Kalau soal buron tanya sama wakil jaksa agung sebagai ketua Tim Pemburu Koruptor (TPK),” kata Marwan Effendy kepada Rakyat Merdeka, melalui pesan singkatnya (SMS).

Sebelumnya Marwan mengatakan, Kejagung sudah memberikan petunjuk kepada Kejati Sumut soal pelaksanaan eksekusi aset Ade­­lin Lis.

“Salinan putusan kasasi diterima sudah lama. Makanya Kejati Sumut sudah diberi petunjuk untuk eksekusi itu,” katanya.

Saat ditanya apa saja aset Adelin yang sudah disita, bekas Kajati Jawa Timur (Jatim) itu mengatakan, yang mengetahui hal itu adalah Kejati Sumut.

“Saya Belum Tahu Keberadaannya”
Sakti Hasibuan, Kuasa Hukum Adelin Lis

Kuasa hukum Adelin Lis, Sakti Hasibuan mengaku tidak tahu keberadaan kliennya saat ini.

“Saya belum tahu di mana keberadaannya (Adelin Lis). Saya tidak mau menerka-nerka, tapi yang pasti klien saya ada di atas bumi dan di bawah langit,” kata Sakti Hasibuan kepada Rakyat Merdeka.

Terkait upaya Peninjauan Kembali (PK) yang bakal dilakukan, Sakti mengatakan itu masih proses pencarian bukti baru untuk dijadikan dasar hukumnya.

“Bagi kami tidak ada halangan. Hanya tinggal menunggu waktu dalam pencarian nuvom baru dari satelit di united States Geolika, Amerika Serikat (AS). Jadi hasilnya masih tergantung satelit di sana, bisa sebulan atau dua bulan,” ujarnya.

Baca Juga :  Petugas Kesehatan Harus Berikan Pelayanan Terbaik

“Totalnya Rp 1.007.500.000”
M Alinafiah Saragih, Ketua Panitia Lelang Aset Adelin Lis

Ketua Panitia Lelang Aset Adelin Lis, M Alinafiah Saragih mengatakan, total aset Adelin Lis yang dilelang mencapai Rp 1 miliar.

“Totalnya Rp 1.007.500.000,” kata Alinafiah melalui pesan pendek (SMS) yang dikirim ke Rakyat Merdeka.

Ketika ditanya lebih jauh terkait hasil lelang aset tersebut, Kepala Sesi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejati Medan ini enggan berkomentar.

“Kami Harap Bisa Temukan Titik Terang”
Chairuman Harahap, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR, Chairuman Harahap meminta kejaksaan terus memburu Adelin Lis yang hingga saat ini belum diketahui keberadannya.

“Kami sangat berharap kasus ini bisa cepat menemukan titik terang,” kata Chairuman.

Dia mengungkapkan, seringnya para koruptor kabur ke luar negeri dikarenakan sistem hukum yang kurang ketat. Tidak jarang putusan MA tidak langsung diserahkan ke kejaksaan. Ini yang menyebabkan rentang waktu cukup panjang memungkinkan terdakwa kabur sebelum dieksekusi.

Menurutnya, ke depan harus ada sistem pengamanan termasuk melakukan pencekalan terhadap terdakwa yang berpotensi kuat melarikan diri. “Jangan keputusan MA disampaikan terlebih dahulu kepada terdakwa,” ujarnya.

“Pernah Ada Surat Cekal”
Maroloan Barimbing, Kahumas Ditjen Imigrasi

Kepala Hubungan Masyarakat Direktorat Imigrasi (Kahumas Ditjen Imigrasi), Maroloan Barimbing membenarkan kalau Adelin Lis, pernah masuk dalam data pencekalan.

“Benar, pernah ada surat cekal, tapi sejak 2008 itu sudah tidak diperpanjang lagi. Itu yang ada di saya,” kata Maroloan saat dihubungi Rakyat Merdeka.

Ketika ditanya perihal status Adelin Lis hingga saat ini, Maroloan enggan memberikan komentar. “Lebih baik menanyakan langsung ke kejaksaan saja,” ujarnya.
[RM]

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*