Atasi Defisit, Bupati Tapsel Pinjam Uang Rp. 55 Milyar

SIDIMPUAN-Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H Syahrul Martua Pasaribu melalui surat Nomor : 900/7789/2010 mengajukan permohonan persetujuan peminjaman uang sebesar Rp 55.251.458.526,63 miliar ke DPRD Kabupaten Tapsel guna mengatasi defisit keuangan daerah.

Sekretaris Dewan Tapsel Roddani Hasibuan saat membacakan surat Bupati Tapsel di sidang paripurna penyampaian pengantar nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Rendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran (TA) 2010, mengatakan, permohonan peminjaman uang sekitar Rp55 miliar dilakukan untuk jangka menengah.
“Kiranya dapat dipertimbangkan untuk persetujuan, karena Pemda wajib mendapatkan persetujuan DPRD. Mudah-mudahan dapat disetujui,” ujar Bupati dalam suratnya yang dibacakan Sekwan, Jumat (19/11).

Usai surat bupati dibacakan, Ketua DPRD Tapsel Rahmat Nasution SSos mempertanyakan ke anggota DPRD yang hadir para wakil rakyat menjawab setuju.

H Syahrul Martua Pasaribu menyampaikan, Pemkab Tapsel membutuhkan pinjaman dana likuiditas sebesar Rp 55.251.458.526,63 untuk menutupi defisit yang terdiri dari defisit TA 2010 Rp 10.683.004.072,  sisa kurang perhitungan APBD tahun 2009 Rp 3.329.342.123, ketekoran kas di rekening Kas Umum Daerah dan kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) TA 2005, 2008 dan 2009 sebesar Rp 21.928.860.471. Lalu penyertaan modal saham PT Bank Sumut Rp 18.902.751.860 dan hutang kepada Unimed Rp407.500.000.

Untuk diketahui, baik Bupati maupun Wakil Bupati Aldinz Rapolo Siregar menyebutkan ada 3 saran Inspektorat Wilayah Sumatera Utara guna mengatasi defisit anggaran di Pemkab Tapsel sekitar Rp 91 miliar yaitu melakukan penghematan, meminjam ke pihak ketiga yaitu bank dan melelang aset. Baik Bupati dan Wabup sama-sama mengungkapkan kemungkinan 2 saran yang akan dilaksanakan yaitu melakukan penghematan dan peminjaman ke pihak ketiga, sedangkan pelelangan aset membutuhkan waktu yang relatif lama sementara defisit anggaran mendesak untuk segera diatasi.

Baca Juga :  Moratorium PNS, Menurut Pandangan Honorer Kemenkeu

Wabup mengungkapkan, Pemkab Tapsel sudah melakukan penghematan dan sekitar Rp 27 miliar anggaran daerah bisa dihemat penggunaannya seperti proyek yang belum sempat ditenderkan tidak jadi ditenderkan, kesepakatan dengan seluruh pimpinan SKPD bahwa tunjangan perjalanan dinas dibayarkan untuk 3 triwulan. (neo/smg) (hariansumutpos.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*