Badan Kehormatan DPRD Tapsel Bakal Digugat

Sejumlah elemen masyarakat akan melakukan gugatan terhadap Badan Kehormatan DPRD Tapanuli Selatan karena dinilai tidak melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan dalam menindaklanjuti pelanggaran etika yang dilakukan oknum anggota DPRD berinisial RS.

Aktifis LSM Mandiri S Togi Ritonga kepada wartawan di Padang Sidimpuan, Rabu (06/04/2011) mengatakan pihaknya telah melayangkan surat laporan pelanggaran etika yang dilakukan anggota DPRD Tapanuli Selatan berinisial RS yang tidak melaksanakan tugas tukar informasi ke Bogor, Jawa Barat, walau telah menerima anggaran kegiatan dimaksud.

Menurut keterangannya, sesuai jadwal kegiatan DPRD Tapanuli Selatan, Komisi II melaksanakan Tukar Informasi dari tanggal 14 Maret 2011 s/d 18 Maret 2011 di Bogor, Jawa Barat, yang didanai APBD TA 2011 dan RS yang merupakan Anggota Komisi II DPRD wajib melaksanakan tugas tukar informasi.

“Sesuai keterangan pihak sekretariat, seluruh anggota DPRD mengikuti kegiatan tukar infromasi tersebut (termasuk RS) dan ternyata pada tanggal 16 Maret 2011, RS tidak berada di Bogor mengikuti Tukar Informasi tetapi berada di Muara Ampolu, Kecamatan Muara Batangtoru dan tersangkut peristiwa kriminal sesuai Laporan Polisi: LP/59/III/2011/SU/Tapsel,” ujarnya.

Berkenaan dengan peristiwa itu merupakan bukti bahwa RS yang juga merupakan anggota Badan Kehormatan itu, tidak melaksanakan tugas mengikuti tukar informasi Komisi II DPRD dan terindikasi korupsi karena menerima dana untuk kegiatan tukar informasi itu.

Baca Juga :  BRI Unit SM Raja Padangsidimpuan Dibobol Rp. 970 Juta Digondol

“Secara rinci pelanggaran etika dan dugaan korupsi itu telah dilaporkan kepada Pimpinan dan Badan Kehormatan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan pada tanggal 22 Maret 2011 namun hingga batas waktu 7 hari kerja tidak memperoleh tindak lanjut,” tukasnya.

Menyikapi hal itu, ia mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kedua kepada Badan Kehormatan DPRD tertanggal 30 Maret 2011 dengan mengadopsi Pasal 60 Ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Jika laporan ini tidak juga ditanggapi, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan melakukan upaya hukum dan melaporkannya kepada pihak pihak yang berkompeten lainnya,” tukasnya. (BS-029)_(beritasumut.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*