Bah… Devidan PT. AR Ke Pemkab Tahun 2013 Lalu Hanya Puluhan Juta Rupiah?

TAPSEL ( Berita ): Deviden atau bagi hasil dari PT. Agincort Resources (AR)/ Tambang Emas Martabe Batang Toru ke Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan (Pemda Tapsel) Tahun 2013. Hanya puluhan juta rupiah.

Sedangkan saham yang ditanam Pemda melalui PT ANA sebagai penyertaan modal sebesar 5% lebih dari Rp 40 miliar.
“Berdasarkan keterangan PT ANA (Artha Nugraha Agung) pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi B DPRD Tapsel 1 Juni 2015, deviden untuk tahun 2013 tidak sampai Rp.100 juta,” Kata Ketua Komisi B DPRD Tapsel, Ali Adanan bersama anggota Komisi B, Dorlan Simanjuntak,  Akhiruddin Harahap, Derliana, Sawal Pane, Mukmin Saleh Siregar,  Hasintongan Sitorus dan Buyung M.Holil kepada Waspada, kemarin di P. Sidimpuan.

Dijelaskan, PT ANA (Artha Nugraha Agung) sebagai perpanjangan tangan Pemda Tapsel dalam penyertaan modal di PT.AR mulai pertengahan Tahun 2012 mendapat alokasi bagi hasil yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Juli 2014 sebesar 250 ribu USD.

”Sebelum dibagi dengan PT.PSU milik Pemprovsu terlebih dahulu dipotong 50 % untuk pengembaliah modal ke PT.AR,” jelas Ali Adanan. Pada perjanjian awal, kata Ali Adanan, 50 % dari deviden penyertaan modal di Tambang Emas batang toru dialokasikan untuk cicilan pengembaliam modal.

Sisanya 70% untuk Pemda Tapsel dan 30% untuk Pemprovsu. ”Tapi dalam prakteknya tidak seperti itu, dana itu mengalir kemana-mana sehingga hanya sedikit yang tersisa,”  terang Ketua Komis B.  Jika memang sedemikian rumit pola yang dibangun dalam MoU yang dijalankan sekarang, ujar Ali Adanan, Komisi B DPRD Tapsel meminta MoU antara pemerintah daerah dengan PT. AR / Tambang Emas Martabe Batang Toru ditinjau ulang kembali agar keberadaannya lebih bermanfaat bagi pembangunan Tapsel.”

Baca Juga :  Inilah Profil Singkat Ketua Umum Baru PSSI

Keuntungan yang diberikan kedaerah ini tidak seimbang dengan penyertaan saham, makanya harus ditinjau kembali,” pinta Wakil rakyat tersebut. Anehnya lagi, managemen PT. AR pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Tapsel 3 Juni 2015 menjelaskan bahwa masih ada penghasilan Tambang Emas Martabe Batang Toru yang belum dibagikan kepada masing masing pemegang saham. ”Ada deviden yang belum dibagi. Yang dibagi hanya Rp.5 juta USD.

Inilah salah satu indikator yang harus ditelusuri,”  ujar Ali Adanan. Saat itu, katanya, Washington Tambunan sebagai pimpinan perwakilan managemen Tambang Emas Batang Toru pada RDP tersebut tidak menjelaskan berapa deviden yang belum dibagikan tersebut sehingga wakil rakyat curiga ada hal hal yang disembunyikan. ”PT AR. Tidak menjelaskan deviden belum dibagi.

Hal ini menunjukkan PT AR tidak transparan dalam bagi hasil sehingga menimbulkan kecurigaan adanya indikasi permainan,”  Jelasnya. Ketika ditanya, berapa deviden untuk Pemda Tapsel jika merujuk pada hasil Tambang Emas Batang Toru yang mencapai 8,568 ton emas dan 69,604 ton perak ? Ali Adanan menjelaskan bagi hasil dari penyertaan modal 5% tersebut diperkirakan lebih dari Rp 50 miliar.

”Kalau dari hitunghitungan, deviden untuk Tapsel Rp10 sampai Rp 15 miliar setelah dikurangi cicilan pengembaliam modal, lingkar tambang (CSR) dan untuk PT.PSU milik Pemprovsu,” katanya.

Terkait dengan langkah yang akan ditempuh Komisi B DPRD Tapsel dalam menelusuri deviden PT AR ke Pemda setempat, Ketua Komisi B menegaskan akan menggil kembali PT. AR dan PT. ANA .”Selain PT. AR dan PT. ANA, kita juga akan memanggil PT.TSM, Dinas PPKAD dan Dinas Pertambangan sebelum 9 Juli 2015,”  ungkap Ali Adanan. (WSP/cml)

Baca Juga :  Dugaan Pelanggaran Penerimaan CPNS Padangsidimpuan

<hr/>

WASPADA

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Kalau boleh saya berpendapat atau berkomentar, maka pertanyannya?

    Kenapa saham kepemilikan atas Negara ini / Tapsel/Ppemda SUMUT harus dibuat atas nama suatu PT/Badan ya, kira-kira pertimbangannya apakah sudah benar apa tidak memakai PT. ANA, kenapa tidak langsung atas nama Pemda Tapsel?

    toh kalau pun atas nama PT/badan, terus pemilik saham PT. ANA apa masih pemerintah 100% atau masih dikuasi oleh Non Pemerintah/perorangan lagi??

    apa Rakyat tau dan menyadari dari awal kalau Tambang ini adalah Mayoritas milik Investor dan bukan milik pemerintah/Tapsel .

    Kalau begitu, apa Negara RI ini/Pemda telah memiliki saham semestinya sesuai hak kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan?.

    Tak salah juga Rakyat ini mengetahui fakta Kepemilikan saham atas nama PT. ANA kalau memang mayoritas PT. ANA dimiliki Pemda Tapsel, jangan2 mayoritas saham PT. ANA milik pribadi lagi, Dan perlu juga ditinjau kenapa harus memakai PT.ANA, apa keuntungan lebih jika memakai PT. ANA, dan Ruginya memakai atas nama Pemda TASPEL/Perda SUMUT/Pusat, apa ada peraturan yang melanggar kalau PEMDA Tapsel / Pemda Pusat langsung sebagai pemilik saham di wilahnya?
    Pertanyaan2 seperti ini perlu dijelaskan oleh DPRD ke Rakyat melalui informasi Audit Forensik oleh ahli/bidangnya, DPRD harus berani meminta audit oleh Akuntan Publik melalui auditor-auditor forensik, sehingga DPRD juga mendapat jawaban informasi yang jelas yang dapat dijelaskan ke masyarakat secara baik2 agar tidak mempunyai pendapat masing-masing yang dapat mengganggu jalannya roda operaisonal PT. AR nantinya.

    Pemerintah jangan pura-pura tidak tau kalau Pemangku Kepentingan dalam Pertambangan yang ada di Batangtoru ini bukan hanya Investor Swasta, oknum Pribadi Pejabat negara, Pemerintah. Masyarakat sekitarnyapun, menjadi salah satu pemilik Pemangku Kepentingan yang mempunyai hak mendapatkan informasi agar tidak menjadi hambatan atas keberadaan perusahaan tambang ini. Jangan gara2 oknum di pemerintahan yang mencari keuntungan pribadi/kelompok/golongan, hak mendapatkan informasi tersebut diabaikan begitu saja.

    Pertambangan ini pasti berguna dalam pengembangan daerah sekitarnya, khususnya peningkatan pendapatan Daerah Tapsel dan SUMUT. Hutan Lindung dirubah menjadi daerah bisnis tentunya keuntungannya harus lebih besar/manfaatnya bagi perkembangan masyarakat sekitarnya.

    untuk itu bagi DPRD, LSM atau masyarakat yang merasa keuntungan atas keberadaan tambang ini hanya seujung jarum yang paling kecil atau labanya kebagian sangat kecil sekali, makanya mintalah dilakukan Audit oleh KAP yang punya kapasitas untuk hal ini, termasuk meminta Audit perusahaan PT. AR untuk dipelajari oleh tenaga-tenaga ahli DPRD apakah sudah benar atau tidak, bahkan kalau hanya Rp. 100 juta saja u/ ukuran pertambangan dengan omset bisa mencapai diatas 1 trilliun, maka Rp. 100 juta itu bisa dikatakan hanya sisadari suatu pembagian laba yang besar dari suatu perusahaan.

    Pendapat ini bukan bertujuan untuk menghambat operasional /keberadaan PT. AR di Batangtoru, atau membuat nyaman pihak2 terkaid dengan perusahaan tambang ini, tetapi untuk membantu mencari solusi atas ketidakpuasaan yang memahami yang seharusnya.
    Dari awal perencanaan tambang ini, beberapa prediksi oleh pengamat/masyarakat, dari banyaknya prosedur2 perizinan yang seakan2 tidak cukup jelas dituntaskan sesuai koridor aturan hukum yang ada dan menurut sebagian pendapat memperdiksi masalah2 demi masalah akan banyak muncul dalam perjalanannya tambang tersebut jika tidak dituntaskan akan hambatan-hambatan keberadaan tambang ini.

    Dua Perusahaa Raksasa akan berada bersebelahan di wilayah ini, dimulai dari pertambangan yang sudah memulai operasionalnya, tinggal menunggu munculnya perusahaan PT. NSI yang juga akan menimbulkan banyak masalah jika dari awal perencanaan tidak ditangani dengan baik sesuai koridor hukum. Dan jika 2 perusahaan terealiasai di daerah ini, maka perhatian Masyarakat Nasional dan Internasional atas keberadaan perusahaan di daerah ini, akan menjadi sorotan yang sering akan muncul di media masa nantinya.
    Lantas DPRD sebagai wakil rakyat, apakah akan teriak saat baru mengetahui ada masalah?
    kita ikutin saja perjalananya ….
    horas…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*