Bangunan fisik Dana Desa (DD) di Kabupaten Padang Lawas terindikasi korupsi

Keterangan Gambar, 1.DD Tahap 1 yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan peruntukannya, sehingga pengerasan jalan yang diketahui adalah ruas jalan kabupaten 2.DD Tahap 2 , dimana dibangunkan MCK di sekolah pesantren sementara menurut keterangan warga MCK tersebut harusnya dibangun di masjid. 3. Terlihat rumah kades yang baru di bangun, diduga menggunakan DD TA 2016
Keterangan Gambar,
1.DD Tahap 1 yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan peruntukannya, sehingga pengerasan jalan yang diketahui adalah ruas jalan kabupaten
2.DD Tahap 2 , dimana dibangunkan MCK di sekolah pesantren sementara menurut keterangan warga MCK tersebut harusnya dibangun di masjid.
3. Terlihat rumah kades yang baru di bangun, diduga menggunakan DD TA 2016

PALAS. centralberita.net – Bangunan fisik Dana Desa (DD) di Kabupaten Padang Lawas terindikasi korupsi serta marak penyimpangan kuat dugaan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa, banyak warga yang tidak mengetahui pembangunan fisik DD yang ada di desanya.

Akibat tidak transparan kades terhadap warga, pengerjaan pembangunan fisik DD diduga marak kecurangan, yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi terkesan asal jadi, sehingga banyak pembangunan fisik DD mengalami kerusakan kendati masih seumur jagung.

Pantauan Fakta Pers Media di kecamatan Lubuk Barumun desa Tangga Bosi misalnya, dimana alokasi DD tahap 1 TA 2016 digunakan untuk pengerasan jalan dan plat Decker yang mana tahap pengerjaannya diduga asal jadi serta mar up harga, sedangkan DD tahap 2 dibangunkan MCK yang mana lokasinya tidak sesuai dengan rapat desa, diduga kades mengambil kebijakan sepihak dalam lokasi pembangunannya.

“Saya sudah habis pikir melihat kades kami ini, tahun lalu kami sudah dibodohi mengenai program DD TA 2015, demikian juga DD TA 2016, mungkin nasib dia saja yang baik bisa menang di Pilkades kemarin, tapi apa mungkin nasib dia juga baik saat dia Korupsikan DD TA 2015-2016 di desa kami, lihat rumah kades kami sudah dibangun beton”,kata warga (red) Tangga Bosi, Kec Lubuk Barumun (15/2/17)

Sementara kades tangga bosi saat di konfirmasi tidak pernah berhasil ditemui di kediamannya, sedangkan Ketua PKK desa tersebut saat ditanyai keberadaan kades selalu menjawab sedang keluar dan tak tahu kemana.

Keterbukaan informasi adalah hak semua orang yang dijamin pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, mengingat banyaknya kades tidak transparan dalam anggaran desa, maka kades tidak mematuhi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketidak pahaman oknum kades merasa dirinya tidak bisa diberhentikan dari jabatannya dikarenakan rakyatlah yang memilih langsung, namun sesuai UU Desa Pasal 28 F ayat (1), kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan tulisan.

Apabila sanksi administratif tidak di indahkan, tindakan selanjudnya adalah pemberhentian sementara yang dilanjutkan dengan pemecatan, kades wajib menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Setiap Akhir tahun anggaran.

Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan KIP Pusat telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama (MoU) guna mendorong dan meluaskan keterbukaan informasi di desa untuk mengakses dana desa, sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya kritis agar berpartisipasi dalam pembangunan di desa.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, keuangan desa harus dikelola dengan azas transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib administrasi, sehingga seharusnya realisasi anggaran harusnya di umumkan kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun melalui media.

Inspektorat kab Palas dan Kejaksaan Negri Sibuhuan diminta segera mengaudit dan mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Kades Tangga Bosi,Kecamatan Lubuk Barumun, jangan sampai hati masyarakat tangga bosi semakin terluka, karna warga meminta penggunaan dana desa benar-benar Transparan.(R9)

Sumber Berita : http://centralberita.net/2017/02/bangunan-fisik-dana-desa-dd-kabupaten-padang-lawas-terindikasi-korupsi/#.WLmc8dmuWLw.facebook

POST ARCHIVE: This content is 9 months old. Please, read this content keeping its age in Mind
google Bangunan fisik Dana Desa (DD) di Kabupaten Padang Lawas terindikasi korupsifacebook Bangunan fisik Dana Desa (DD) di Kabupaten Padang Lawas terindikasi korupsitwitter Bangunan fisik Dana Desa (DD) di Kabupaten Padang Lawas terindikasi korupsilinkedin Bangunan fisik Dana Desa (DD) di Kabupaten Padang Lawas terindikasi korupsiemail Bangunan fisik Dana Desa (DD) di Kabupaten Padang Lawas terindikasi korupsiprint Bangunan fisik Dana Desa (DD) di Kabupaten Padang Lawas terindikasi korupsi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*