Bangunan Pemerintah Tak Kunjung Selesai Sejak 2009 Pemkab Palas Rugi Miliaran Rupiah

[Foto: Amran Pikal Siregar]
Kondisi pelaksanaan proyek multi years yang tak kunjung selesai hingga sekarang.PALAS– Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas (Palas) diperkirakan mengalami kerugian miliaran rupiah, akibat persoalan hukum pelaksanaan proyek prasarana pemerintahan di Kabupaten Palas.

Proyek sistim multi years atau tahun jamak yang menelan biaya Rp216 miliar dan dibangun sejak 2009 lalu hingga sekarang belum tuntas. Lokasinya di Jalan Pembangunan Padang Luar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Palas.

Diutarakan aktivis Anti Korupsi Palas Safran Harahap SH, kondisi pembangunan di Palas saat ini, sangat memperihatinkan. Dimana rumput ilalang yang berada di sekitar bangunan sudah menjadi semak belukar. Belum lagi bangunannya yang gagal dan terlantar sudah mau roboh, karena usia bangunannya makin lama, tapi belum dipasang atap bangunan.

“Pihak Poldasu dinilai lamban dalam menuntaskan persoalan ini, bahkan kesannya tidak serius dilaksanakan dalam penuntasan kasusnya. Yang akhirnya merugi adalah Pemkab Palas, karena belum memiliki kantor bupati hingga saat ini. Sementara anggaran APBD Palas sudah miliaran rupiah dikucurkan untuk pembangunannya, tapi tidak tuntas pembangunannya,” ucap Safran kepada METRO, Kamis (24/1).

Dijelaskannya, sejatinya Poldasu cepat menuntaskannya, jika memang tidak ada unsur korupsi yang menimpa sejumlah pejabat teras di Pemkab Palas, seharusnya dihentikan penyidikannya.

“Kalau memang pengembangan kasusnya hanya kepada sejumlah orang saja yang terlibat, seharusnya polisi harus menuntaskannya secepatnya, agar bangunan yang sudah dibangun tersebut tidak sia-sia,” jelasnya. Karena saat ini, kondisi bangunanya sia-sia, tidak bisa dimanfaatkan dan dibangun hingga tuntas.

Baca Juga :  Stoner Tuntut Kesetaraan

“Karena kasusnya masih terus berjalan hingga saat ini, makanya Poldasu secepatnya menuntaskannya, karena sudah hampir  2 tahun lebih prosesnya,” tegasnya.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Palas Yenni Nurlina Siregar mengatakan, pihaknya belum memutuskan untuk merencanakan anggaran pembangunan proyek multi years tersebut untuk APBD TA 2013 ini, sebelum ada payung hukum yang berkekuatan tetap.

“Kita masih konsultasikan dulu persoalan ini ke pusat, dan membuat payung hukumnya, untuk dilanjutkan kembali pembangunan prasarana pemerintah ini,” ucap Kaban.

Kendati demikian, pihaknya akan mengupayakan dalam APBD TA 2013 akan ditampung anggaran kelanjutan pembangunannya, karena kontrak tahun jamaknya sudah diputus TA 2012 lalu. “Insya Allah akan dilanjutkan, menunggu hasil konsultasi dulu, agar tidak ada masalah nanti,” terangnya. (amr)

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*