Bangunan Penangkar Burung Walet Di Padangsidimpuan Menyalahi Perda

%name Bangunan Penangkar Burung Walet Di Padangsidimpuan Menyalahi PerdaBangunan penangkar burung walet di Kota Padangsidimpuan (Psp), saatnya ditertibkan, karena telah menyalahi peraturan daerah (perda) nomor 10 tahun 2005 tentang larangan ternak dalam Kota Psp.

Demikian dikatakan Kepala Bagian Hukum Pemko Psp, Rahmat Marzuki kepada METRO, Senin (25/10). “Jumlah penangkar sarang burung walet bermasalah itu sebanyak 18 gedung,” terangnya.

Dari 18 gedung itu, kata Marzuki, salahsatunya berada di Jalan WR Supratman. Gedung sarang burung walet tersebut berada di tengah-tengah pemukiman warga, sehingga menganggu lingkungan masyarakat. “Ditinjau sisi hukum bangunan wallet itu sangat menyalahi, hanya saja penegakannya sangat sulit untuk dilakukan karena dari awalnya saja sudah salah,” kata Rahmat.

Lalu apa sikap Pemko Psp? Rahmat mengatakan, akan menyampaikannya kepada atasannya terlebih dahulu. Sementara itu, Asisten I Pemko Psp, Rahuddin Harahap menambahkan sesuai dengan Perda, bangunan sarang walet itu telah menyalahi. “Dan gedung penangkar burung walet kerap akan menimbulkan penyakit, karena bangunan berada sekitar rumah penduduk,” ujarnya.

Hanya saja, menurutnya, yang paling disayangkan adalah Dinas PU kenapa dikeluarkan IMB untuk bangunan tersebut. Padahal, menurutnya, pemberian IMB untuk gedung sarang burung walet jelas salah. Begitupun, kata Rahuddin, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Hal ini sesuai dengan perintah Wali Kota Psp kepada SKPD terkait tindakan terhadap bangunan yang di maksud.

Baca Juga :  5.770 Siswa SMP Calon Peserta UN di Tapanuli Selatan

Bagaimana pengawasan dari Dinas Pertanian dan Peternakan terkait penangkar burung walet tersebut? Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Psp, Marhan ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (25/10) mengaku belum bisa menjawab dan harus membuka dulu dokumennya untuk menjelaskan hal tersebut karena dirinya masih sedang sibuk. “Saya sedang sibuk dan untuk menjelaskannya saya harus buka buku lagi, tolong tanya sama Kabidnya saja,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Psp, Erwin H Harahap SSTP selaku penegak perda kepada METRO, Jumat (22/10) lalu mengatakan, pihaknya siap kapan saja untuk melakukan tindakan asalkan ada arahan dan perintah yang jelas dari atasannya. Namun dirinya belum menerima surat perintah atasannya untuk melakukan penertiban bangunan penangkar burung walet. “Bagaimana kita mau bertindak, perintahnya saja belum ada kita terima, kalau sudah ada kita siap kok kapan saja,” ulangnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Analisis Layanan Dasar Masyarakat (Paladam), Subanta Rampang Ayu ST menambahkan, persoalan penindakan memang benar dalah tugas Satpol PP sebagai penegak perda.

Namun sisi lingkungan hidup, Kapedalda juga bertanggungjawab atas limbah yang di hasilkan burung ini terhadap lingkungan dan warga sekitar. Jika nantinya, kata, Subanta, penangkar burung walet tersebut menimbulkan penyakit, maka menjadi urusan Dinas Kesehatan untuk menanggulanginya. “Hal itu terjadi sudah menjadi tugas Dinas Kesehatan,” elaknya.

Baca Juga :  FIFA Juga Tolak Pencalonan Toisutta dan Arifin

Sumber: http://metrosiantar.com/sidimpuan_raya_/Bangunan_Penangkar_Burung_Walet_Menyalahi

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*