Banjir Medan akibat Kesalahan Pemprov Sumut

Banjir kiriman di kota Medan yang merendam ribuan rumah penduduk di tujuh kecamatan sejak Jumat (1/4) mulai berangsur-angsur surut, Sabtu (2/4).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasional Demokrat (Nasdem) Sumatra Utara (Sumut) Ali Umri SH MKn menilai banjir yang terjadi di Medan merupakan kesalahan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumut.  Karena banjir yang terjadi di kota Medan dan sekitarnya disebabkan meluapnya sungai-sungai yang mengalir di wilayah tersebut, seperti sungai Deli dan Babura. Sementara pengelolaan sungai merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi bukan pemerintah kabupaten kota.

“Jadi bagi kita yang tahu, tidak bisa disalahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan. Karena Pemerintah Provinsilah yang seharusnya bertanggung jawab. Kalau tidak ada parit di Medan, baru kita harus marah kepada Wali kota Medan. Tetapi karena paritnya ada, namun sudah penuh karena air sungai yang meluap, tentu yang harus disalahkan adalah Pemerintah

provinsinya,” ujar mantan Wali Kota Binjai itu saat ditemui mediaindonesia.com di kantor Nasdem Sumut Jalan Sudirman Medan.

Pemerintah provinsi seharusnya sejak dulu mengantisipasi banjir dengan membenahi pelebaran pelurusan maupun pengerukan sungai pada saat kondisi tidak hujan. “Jadi kami menilai pemerintah itu terlena,” tukasnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan Hasyim meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Medan lebih mengoptimalkan desakan kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki sungai-sungai dengan melakukan upaya pengerukan-pengerukan upaya di alur sungai.

Baca Juga :  Beginilah Kronologis Penyerangan Kantor Polsek Hamparan Perak

Karena jika tidak teratasi secara dini, dikhawatirkan menjadi bom waktu bagi Medan. “Bayangkan pada 2011 ini saja sudah dua kali banjir besar di Medan, Pertama pada Januari lalu. Saya khawatir jika tidak ada upaya dari

pemerintah, Kota Medan bisa tenggelam lima tahun lagi,” kata Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Medan.

Dia mengakui bahwa persoalan penanganan sungai-sungai merupakan tanggung jawab dari provinsi, namun Pemko Medan juga seharusnya bisa konsisten dengan menertibkan bangunan-bangunan di daerah aliran sungai yang dianggap

sebagai pemicu terjadinya banjir.

“Faktanya saat ini banyak bangunan yang marak di daerah aliran sungai atau melanggar jalur hijau. Itu harus juga

ditertibkan,” ujar Hasyim.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyatakan pihaknya telah meminta Balai Sungai dan Dinas Pengairan Sumut untuk segera membentuk tim untuk membuat design ulang untuk normalitas Sungai Babura dan Sungai Deli. “Anggaran untuk mendesign ulang normalitas kawasan sungai tersebut sedang dihitung, dan Pemprov Sumut akan membeck-up Balai Sungai

agar anggaran tersebut dapat ditampung di P-APBN,” ujar Gatot di Gedung DPRD Sumut Medan. (OL-12) (mediaindonesia.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Utang Menumpuk, PDAM Naikkan Tarif

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*