Batahan di Ambang Sengketa Lahan

Laporan Musriadi Musanif

5407236314 1dcedb0381 Batahan di Ambang Sengketa Lahan
BINCANGKAN NASIB – Seorang masyarakat Batahan, Mandahiling Natal, membincangkan nasib Batahan ke depan bersama para perantau, Minggu (30/1), di Lokal SD Negeri Pasar Baru, Batahan. (Musriadi Musanif)

BATAHAN — Di tengah merajalelanya kemiskinan dan kenelangsaan, masyarakat Batahan, Kabupaten Mandahiling Natal (Madina), kini benar-benar berada dalam kerisauan. Sengketa lahan akibat penyerobotan yang diduga dilakukan perusahaan perkebunan skala besar, selalu membayang sepanjang waktu.

“Ada banyak warga yang lahannya telah diserobot dan dibeli paksa oleh perusahaan perkebunan. Bersamaan dengan itu, beberapa anggota masyarakaat yang terdesak secara ekonomi, ada pula yang tak segan-segan menjual lahannya ke perusahaan besar. Kini Batahan benar-benar terkepung oleh perusahaan besar, sementara kemiskinan terus meruyak,” komentar seorang warga.

Mantan anggota DPRD Madina, Sulman, Minggu (30/1), menegaskan, sejatinya belum ada hak pengelola perkebunan besar untuk mengolah lahan perkebunan rakyat milik warga Batahan, sebelum persoalan mendasarnya bisa diselesaikan. Untuk itu, dia mendesak semua kalangan untuk menahan diri dan mencarikan solusi tebaik.

Kennedy, kepala desa Tambak Sari Batahan, menegaskan, sesungguhnya hingga kini belum ada pelepasan hak atas tanah dan perkebunan masyarakat kepada perusahaan perkebunan yang ada di sekeliling negeri itu.

Sementara Camat Batahan Afkar mengakui, kini tengah berkembang kegundahgulanaan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan upaya perluasan lahan perkebunan besar, termasuk di dalamnya PT Perkebunan Negara IV (PTPN IV).

“Pemerintah kecamatan telah berupaya mengakomodir kepentingan semua kalangan. Saya tidak mengetahui seberapa luas lahan yang akan digarap perusahaan perkebunan di daerah ini. Saya kira, ada tumpang-tindih lahan antara Pemkab Pasaman Barat (Sumbar), Kecamatan Natal, Batang Natal dan lain-lain,” tegasnya.

Baca Juga :  Kapolres Madina Ajak Masyarakat Berteman dengan Polri

Yang dia ketahui, menurutnya, PTPN IV pernah mengajukan pengalokasian kekurangan lahan yang akan mereka garap di dalam wilayah hukum Kecamatan Batahan seluas 1.200 hektare kepada Bupati Madina yang waktu itu dipegang Amru Daulay, SH. Tapi yang diizinkan itu, tegas camat, hanya seluas 800 hektare.

Dua tokoh masyarakat Batahan di Jakarta, Salman Nasti, SE dan Ir. H. Suhairi Nasution sepakat, persoalan yang kini membeliti warga yang menggantungkan semua akses perekonomian dan pendidikannya ke Sumatra Barat itu, sesungguhnya tak bisa dilepaskan dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan tidaknya akses modal untuk pengembangan usaha.

“Di tengah persoalan rumit yang kini membeliti, saya masih meyakini potensi masyarakat Batahan cukup besar untuk digali dan dikembangkan. Karena itu, harus ada perancangan dengan baik dan benar. Saya bertanya kepada Pemkab Madina dan Pemprov Sumut, kenapa inftastruktur jalan dan pembangunan tak pernah digulirkan di Batahan? Ini benar-benar merisaukan,” tegas Salman.

Saat bersilaturahim dengan ratusan warga dalam sebuah upaya mencari solusi mengatasi masalah Batahan, Salman bertegas-tegas, agar  bisa mendapatkan perubahan dan memperoleh bagian dari pembagian kue pembangunan nasional, harus ada kekompakan di tengah-tengah masyarakat. Harus ada nilai sambung juang antara semua elemen masyarakat.

Terkait dengan itu, Salman mengajak semua elemen masyarakat Batahan untuk memiliki mimpi kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Mimpi baik itu, tegasnya, harus pula dibarengi dengan kerja keras, sehingga benar-benar bisa diwujudkan di masa yang akan datang. (Musriadi Musanif)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Walikota Sidimpuan Kembali Didesak Mundur

1 Komentar

  1. Teruskan perjuangan mu warga batahan, mari kita senergikan kekuatan yang ada untuk mengatasi kezoliman yang telah di perbuatan oleh penguasa maupun perusahaan2 yang telah merampas hak warga batahan.bagi mafia2 yang terlibat didalamnya hendaknya diberi evek jera.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*