Batahan Kab. Mandailing Natal di Pusaran Perambah Hutan

Kerusakan hutan Batahan, di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memang bukan menjadi rahasia umum lagi. Sejumlah pihak menuding ada praktek kolusi dan kejahatan kerah putih.

Ini dilakukan dengan memanfaatkan izin hak guna usaha, meskipun prakteknya merusak ekosistem alam. Pembedahan terhadap kasus ini akan berhadapan dengan kompleksitas tertutupnya perambahan hutan yang sengaja dilakukan pihak tertentu.

Pengusutan perambahan hutan di Batahan seperti timbul tenggelam. Pada 8 November lalu kasus ini pernah mencuat saat Satuan IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter)

Direktorat Bareskrim Polda Sumatera Utara, mendalami perambahan hutan register Batahan di Kabupaten Madina yang telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh pihak PTPN IV.

Kasus pengalihfungsian hutan register di desa Batahan terkuak setelah Dinas Kehutanan (Dishut) Madina melaporkan ke Poldasu tahun 2009. Sekitar ribuan hektar hutan register disulap menjadi kebun kelapa sawit oleh PTPN IV di Batahan sejak tahun 2004 lalu. Yang lebih mencemaskan kelapa sawit tersebut sudah pernah dipanen.

Jauh sebelum itu, laporan pengaduan itu juga pernah ditindaklanjuti. Meskipun tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas. Hingga akhirnya muncul lagi setelah Manager Kebun Unit Batahan, Madina, berinisial ASH ditetapkan sebagai tersangka.

Kini kasus perambahan hutan Batahan masih dipersimpangan jalan. Belum ada upaya serius dari aparat penegak hukum maupun pejabat pemerintah untuk membongkar kasus ini hingga tuntas. Bahkan ada kesan bila kasus perambahan hutan Batahan akan dipudarkan.

Inilah yang selalu dikhawatirkan sejumlah tokoh masyarakat di Batahan. Irwan Daulay, seorang tokoh masyarakat di Batahan, mensinyalir ada kongkalingkong antara oknum aparat keamanan, Dinas Kehutanan, aparat pemerintah daerah dan para cukong yang menyetor “uang muka” pembalakan sehingga kasus ini sulit diungkap.

Terlebih, saat hujan tiba warga Batahan dan sekitarnya selalu dirundung rasa takut akan bencana. Ini terbukti di penghujung bulan November lalu saat banjir bandang dan tanah longsor menerjang kecamatan Rantao Bae dan di Batang Natal, Selasa (30/11).

Baca Juga :  Kebun Sawit Anggota DPRD Dirusak Anak Pengusaha

Bagi Irwan bencana di Rantao Bae tak terlepas dari praktek perambahan hutan di Batahan. Sebab, daerah ini lokasinya berdekatan dengan kawasan Batahan. (Pj) Bupati Madina Aspan Sopian Batubara membatah tudingan Irwan. Ia menilai bencana yang terjadi di Rantao Bae dan Batang Natal adalah murni bencana alam.

Namun, Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Nasional (Walhi) Ali Akbar meragukan alasan Bupati Madina. Menurut Ali, ada asap pasti ada api. Artinya, tak mungkin bencana banjir dan tanah longsor terjadi begitu saja.

“Tidak ada yang namanya banjir itu karena alam. Jadi, tidak ada banjir bandang yang disebut bencana alam,” katanya.

Pria yang sehari-hari akrab dengan hutan ini juga menyayangkan sikap Polda Sumatera Utara Irjen (Pol) Oegroseno yang seakan menutupi adanya praktek perambahan hutan di daerahnya.

Kepada WartaNews.com beberapa waktu lalu Oegroseno justru menantang pihak-pihak yang menyatakan adanya praktek perambahan hutan di Batahan.

“Bisa kita nengok kesana hari ini? Kita nengok dulu lokasinya dulu. Saya juga tidak tau apakah yang disampaikan itu betul atau tidak. Saya kan belum kenal Anda juga kan, kalau belum kenal mendingan lewat humas saya dulu. Nanti saya paling suka diinformasikan ada pembalakan, langsung kita cek fisik. Supaya tidak bicara katanya-katanya gitu ya,” jelasnya. (baca juga Siapa di Balik Perambah Hutan Batahan?)

Bagi Ali, sikap Kapolda ini sangatlah tidak tepat. “Sebenernya itu bukan masyarakat sipil untuk melakukan pengecekan apakah di sana memang terjadi perambahan. Akan tetapi Polisi lah yang memberikan bukti. Tugasnya itu mencari bukti,” tegasnya.

Baca Juga :  Gereja HKBP Sipogu Butuh Perhatian Perantau

Pernyataan Kapolda ini justru malah menunjukkan adanya kesimpangsiuran koordinasi di Polda Sumatera Utara. Padahal, pihak Polda sendiri melalui Satuan IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Bareskrim Polda Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku yang diduga membabat hutan register Batahan di Kabupaten Madina yang telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh pihak PTPN IV.

Jadi ada benarnya masukan yang diberikan Ali Akbar jika seharusnya Kapolda merespon setiap laporan yang diberikan masyarakat termasuk dari media. Karena masyarakat mempunyai kontrol efektik yang berjalan secara sistematis.

“Polda harusnya merespon dengan mengatakan kami akan mengecek melalui satelit atau citra langsat. Dengan melakukan pemetaan di sana. Polisi harus begitu kalau bekerja, jangan asal ngomong. Polisi, Jaksa, Pengadilan bukan pejabat politik yang boleh bilang seperti itu presiden,” tukasnya. (www.wartanews.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*