Batalkan Pengadaan Mobil Dinas Tapsel!

Tapsel, Plt Gubernur Sumatera Utara diharapkan melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 yang mengalokasikan Rp5,3 miliar untuk pengadaan mobil dinas.

“Pengadaan mobil dinas di tengah kondisi keuangan Kabupaten Tapanuli Selatan yang katanya mengalami defisit, sangat bertentangan dengan pengelolaan keuangan daerah yang menganut azas hemat, tidak mewah, efektif dan efesien. Karena itu diharapkan agar Gubernur Sumut melakukan evaluasi terhadap pengadaan mobil dinas dalam APBD Tapsel TA 2011,” ujar aktifis LSM Tapsel Laidin Pohan di Padang Sidimpuan, Ahad (07/07/2011).

Ia menilai, kendaraan dinas di Pemkab Tapsel hingga saat ini sudah sangat membludak, bahkan saat ini puluhan kendaraan dinas tengah dipinjampakaikan kepada pihak lain maupun instansi vertikal dan tidak sedikit yang telah menjadi temuan BPK pada Tahun 2010.

Menurut laporan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 215/C/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal 31 Mei 2010, merujuk pada item pertama temuan BPK, pengalokasian mobil dinas lebih dari satu unit terhadap Ketua DPRD Tapsel dan beberapa Wakil Ketua DPRD.

Mobil Dinas Ketua DPRD Tapsel Rahmat Nasution menjadi temuan BPK Sumatera Utara yaitu Ford Ranger Nomor Polisi BB 2 G dan sedan BB 2 G.

Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Abdurrasyid Lubis berupa Kijang Innova BB 11 G dan Kijang Kapsul BB 237 G dan Wakil Ketua Hasbin Sitompul berupa Kijang Innova dan Kijang Kapsul BB 129 G, sehingga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2007 dimana mobil dinas hanya diperbolehkan satu unit untuk pimpinan DPRD Tapsel.

Baca Juga :  Seri, Singgasana Milan Masih Aman

Selanjutnya, Pohan mengatakan pembatalan pengadaan mobil dinas Pemkab Tapsel itu juga dinilai sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang penghematan anggaran dan imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, agar pemerintah daerah seluruh Indonesia diminta menunda rencana pembelian kendaraan atau mobil dinas  baru.

Ini menyusul akan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengaturan Mobil Dinas dan Luas Kantor untuk Aparatur Pemerintahan. “Pemerintah daerah yang ingin membeli kendaraan, sebaiknya ditunda dulu agar tidak terkena keppres baru yang akan diterbitkan,’’ kata Mendagri Gamawan Fauzi sebagaimana dilansir sejumlah media massa baru-baru ini. (BS-029)

(beritasumut.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*