Bau Korupsi, KPK Harus Veto Pembangunan Gedung Baru DPR

Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena DPR tak mau memedulikan kepentingan rakyat dan masih ngotot meneruskan pembangunan gedung baru yang memakan biaya Rp1,1 triliun.

“Jasa konsultasi sangat tidak transparan dan tidak akuntabel, Rp 14,5 miliar. Kami minta anggota Dewan lihat aspirasi masyarakat. Kita lihat cukup banyak fasilitas DPR yang sudah tersedia,” ujar Aktivis dari Transparency International Indonesia (TII), Heny Yulianto, kepada wartawan di KPK, Jakarta, Rabu (16/3).

Dia mengatakan, publik tidak pernah mendapatkan informasi tentang siapa yang lakukan jasa konsultasi. “Gambaran design gedung mengadopsi dari negara Chili. Semua tak disediakan oleh DPR. Itu semakin membingungkan kita. Banyak hal misterius dalam rencana pembangunan gedung DPR,” lanjutnya.

Sementara, kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Sebastian Salang, mengatakan dirinya dan rekan-rekannya menolak pembangunan gedung baru karena banyak mengganjal dalam rencana pembangunan gedung.

“Awalnya tidak transparan. DPR tunjukkan gambar gedung tapi dibuat oleh siapa, dan konsultan yang buat gambar itu dipilih dengan mekanisme apa, biayanya berapa juga tak pernah dijelaskan oleh DPR,” tegasnya.

Salang mencurigai adanya penunjukkan langsung dalam tender konsultasi dan menyalahi Keppres. Selain itu DPR ngotot untuk tender pembangunan, padahal perencanaan masih kacau.

“Maka itu kita minta KPK hentikan pembangunan. Dari segi akuntabilitas sampai hari ini kita tak pernah tahu. Sudah berkali-kali kami minta tapi Sekjen selalu menutupi,” imbuhnya.

Baca Juga :  Presiden: Tindak Tegas Teroris

Senada dengan rekan-rekannya yang lain, peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, menyatakan bahwa nilai Rp 1,13 triliun hanyalah untuk nilaii bangunan gedung baru DPR saja, belum instalasi listrik.

“Jadi ada indikasi pemecehan paket. Kita tolak pembangunan gedung. Kami desak KPK periksa jasa konsultasi dan penghentian gedung ini. Pernah ada preseden, misal KPK minta Mendagri untuk hentikan proses adminduk kepada Mendagri,” tukasnya.(rakyat merdeka)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*