Belum satupun alokasi anggaran SKPD selesai dibahas

Belum satupun alokasi anggaran SKPD selesai dibahas

WASPADA ONLINE

P.SIDIMPUAN – Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapsel, Mahmud Lubis, menyatakan, sampai saat ini belum satupun alokasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selesai dibahas.

Melihat masih banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan pada pembahasan anggaran. Pengesahan RAPBD menjadi APBD Tapsel 2010 terancam tidak tepat waktu.

“Saya pesimis selesai akhir Januari, terkecuali ada hal luar biasa pada pembahasannya. Jika tahapan Pilkada memang dihentikan, itu adalah pil pahit yang harus ditelan akibat keterlambatan eksekutif mengajukan RAPBD dan tidak lengkapnya data serta bukti yang dibawa SKPD pada pembahasan anggaran,” katanya, tadi malam.

Beberapa permasalahan yang ada pada pembahasan saat ini antara lain, masalah anggaran dana hibah untuk Madarasah Diniyah Awaliyah (MDA), anggaran pemberantasan buta aksa Al Quran bagi guru-guru mengaji di desa, dan subsidi anggaran sebesar Rp1,1 M untuk usaha penerbangan Susi Air yang dianggap terlalu besar. Padahal perusahaan itu sudah mampu membiayai diri sendiri dengan dibuktikan adanya dua kali penerbangan setiap hari dari Bandara Aek Godang di wilayah kabupaten Paluta ke Polonia Medan.

Dikatakan, DPRD juga menyadari akan timbulnya kerugian akibat keterlambatan pengesahan APBD ini. Tapi tidak mungkin DPRD asal mensahkannya dan menyepelekan ketentuan serta kepentingan rakyat Tapsel.

“Menurut yang saya ketahui, pembahasan RAPBD juga akan dihentikan sebelum masalah ‘cakap kotor’ Kabag Kemasyarakatan pada pembahsan kemarin diselesaikan,” ujarnya.

Baca Juga :  Tingkatkan Produksi Panen Petani - Instruksikan Instansi Terkait Siapkan Bibit Unggul

Sedangkan, bupati Tapsel, Ongku P Hasibuan, membenarkan anggaran pilkada 2010 ditampung pada RAPBD 2010 yang sudah diajukan, dan saat ini sedang dibahas di DPRD. Diharapkan, DPRD mensahkannya dengan segera, sehingga kerugian daerah bisa dihindari.

“Kita berharap tidak terjadi penundaan pengesahan APBD 2010 yang berkepanjangan, karena akan sangat merugikan daerah. Tidak hanya soal Pilkada, tapi semua kegiatan pemerintah daerah. Terutama MTQ yang seharusnya dilaksanakan Pebruari mendatang,” katanya.
(dat04/waspada)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*