Bendera Ultimatum Pemerintah Untuk Usir Agincourt Dari Tambang Martabe

Korban konflik Tambang Martabe di Batang Toru saat konferensi pers bersama aktivis HAM Ratna Sarumpaet dan koordinator Bendera Mustar Bonaventura (Foto : Nurul Ainiyah/seruu.com)

Konflik antara warga Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel) dengan perusahaan tambang emas, PT Agincourt Resources, harus cepat diselesaikan Pemerintah. “Atau jangan salahkan rakyat melawan ketidakadilan,”

Demikian disampaikan Aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) Mustar Bonaventura di markasnya, Jln Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Menurutnya, pemasangan pipa pembuangan air limbah operasional tambang ke Sungai Batang Toru adalah tindakan kriminal yang mencederai rasa kemanusian.

Dari pernyataan sejumlah warga, disimpulkan bahwa saat ini ± 1000 warga Batang Toru, Sumatera Utara, memilih lari bersembunyi di hutan

“Hidup di atas pohon dan bertahan hidup dengan makan dedaunan karena dikejar oleh Polisi dan Tentara yang lindungi perusahaan Tambang Emas Agincourt Resources, ” ungkapnya

“Kemudian aparat ke­polisian melakukan tindakan teror kepada warga dengan cara melakukan sweeping dan patroli secara tidak wajar. Mengejar warga dan menangkap setiap laki-laki yang berkeliaran sehingga timbul ke­resahan di masyarakat dan menim­bulkan rasa ketakutan diantara seluruh warga termasuk anak-anak, ” jelas Mustar.

Menurut salah satu warga Batang Toru, Sumut, pemasangan pipa pembuangan air limbah operasional tambang PT Agincourt Resources, ke Sungai Batang, tidak tepat. Hal ini dinilai akan membahayakan warga sekitar.

Baca Juga :  Warga Desa Sibagasi Resah Pencurian Ternak Marak

“Faktanya sungai bantang toru adalah sumber air minum bagi kami (warga), ” ungkapnya saat mengelar konfrensi pers di Posko Bendera.

Seperti diketahui sejak Juni 2012 lalu, bentrok pecah dalam aksi penolakan warga terhadap keberadaan tambang emas tersebut. Kendaraan milik PT Agincourt Resources dibakar saat memasang pipa pembuangan limbah. Kemudian, perusahaan tambang emas ini justru dikawal ratusan aparat kepolisian dan TNI,  memaksakan kehendak untuk melanjutkan pemasangan pipa yang berujung amuk warga.

Pada awal Oktober lalu, Agincourt Resources menghentikan operasional perusahaan sementara karena pemasangan pipa tak bisa dilaksanakan. Namun pada 30 Oktober dengan kawalan ratusan personel polisi, pemasangan itu kembali dilakukan, dengan alasan tenggat operasional di awal tahun 2013.

Warga sejak semula menolak pembuangan limbah tambang yang akan dialirkan ke Sungai Batangtoru. Ada sekitar 25 desa di 3 kecamatan yang dilalui aliran sungai tersebut, dan hampir semua warga memanfaatkan aliran sungai untuk berbagai keperluan rumah tangga, juga pengairan sawah.

Sejumlah aktivis lingkungan menduga  AMDAL yang seharusnya menjadi acuan atas rencana proyek tambang Martabe, diduga tidak memenuhi unsur keabsahan. Salah satunya, tidak adanya keterlibatan warga dalam penilaian AMDAL.

Warga dan aktivis juga menilai pemasangan pipa itu berdampak negatif terhadap kehidupan warga yang ada di seluruh desa yang dialiri sungai Batangtoru. Warga meminta perusahaan membatalkan rencana membuang air limbah ke  sungai.

Baca Juga :  Terkait Sengketa Lahan - Massa KTAN Duduki Jalan Lintas Angkola Selatan

Saat ini puluhan warga sudah ditangkapi oleh aparat kepolisian yang dikerahkan oleh perusahaan tambang untuk menjaga pemasangan pipa tersebut.Polisi bahkan menuding ada provokator dari kalangan warga untuk mengadakan demonstrasi. [simon salakory/ms]

Sumber: mobile.seruu.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

4 Komentar

  1. Yg telat mikir si Simangambat ini. Sumurung itu baru kemarin nyempal jadi direktur lsm ParTabagsel, selama sebelas tahun Sumurung Sekretaris lsm Alarm yg didirikan si Morniff. Si Sumurung advokasi ancaman pencemaran limbah bagi masyarakat Muara Bt Toru, si Hutasuhut advokasi perampasan tanah oleh Toba Pulp Lestari (TPL) di Angkola Timur dan Sipirok. Sementara hampir semua pers, aktifis dan pegiat sosial lainnya cuma OMDO thok –ASBUn pula itu– melihat penjajahan modal asing di Tapsel.

  2. Mengutip keterangan Rahmat Edy Matondang Ketua GM FKPPI 0212/Tapsel, sejumlah warga yg dibantunya agar lepas dari tahanan, mengaku sewaktu ditangkap sweeping aparat bersenjata, dipaksa oknum Brimob makan kerikil batu dgn cara didorong minum air aqua. Nampaknya perlu Komnas HAM bersama kalangan NGO di Jakarta bentuk tim khusus investigasi berbagai model penyiksaan yg dilakukan. Maklumlah, semua pers dan lsm di Tapsel cuma becus bungkem melempem ciut takut melihat kebrutalan aparat bersenjata. Paling terdengar ocehan beberapa ompung-ompung, “Lobih kejam sian Bolanda”.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*