Bentrok kasus tanah di Palas, warga terluka

MEDAN – PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Silva Lestari (SSL) kembali bentrok dengan warga Tobing Tinggi dan Hadundungan, Pintu Padang, Padang Lawas, Sumut . Dalam penyerangan oleh perusahaan milik Sukamto Tanoto itu 5 orang terluka dan 1 orang hilang. “Sabtu kemarin terjadi bentrok lagi, perusahaan menyerang kami pecah bentrok,” ujar Rotambun Hutasoit, Ketua Kelompok Tani Torang Jawa Mandiri (KTTJM), di kantor LBH Medan, Hari ini.

Hutasoit memaparkan dalam bentrok yang terjadi pada 28 April 2012 lalu, petani berhasil memukul mundur pihak-pihak perusahaan yang ingin menduduki tanah warga. Tetapi alat berat milik perusahaan sudah sempat merusak tanaman warga seluas 300 Ha. “Mereka tiba-tiba datang dengan banyak massa dan mencoba meratakan lahan cari makan kami,” kata Hutasoit.

Lebih jauh Hutasoit mengatakan pada saat penyerangan itu ada mobil  milik PT. SRL yang berpenumpang 6 orang serta sebuah sepeda motor yang hendak menerobos masuk ke dalam lahan. “Bentrok dimulai saat ada yang menerobos. 5 petani terluka dan mereka menangkap salah satu orang perusahaan,” ujar Rotambun Hutasoit.Salah seorang petani, Safrudin Pasaribu juga disebutkan menghilang usai terjadi bentrok.  Namun beredar kabar Safrudin ternyata ditahan oleh polisi.

“Namun keluarga belum mengecek karena polisi tidak memberikan informasi kepada keluarga korban, “ tutur Hutasoit. Dia mengatakan bentrok warga dengan perusahaan sudah berlangsung sejak tahun 2004 hingga sekarang. Bahkan pada Februari 2012 silam, warga Tobing Tinggi dan Hadundungan telah mengadukan persoalan ini kepada Presiden RI melalui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang diterima langsung oleh sekjenda Wantannas, Letjend. Joenianto Haroen).

Baca Juga :  Di Padangsidimpuan - 1.200 Perangko Piala Dunia 2010 Ludes Terjual

Ia juga mengatakan penggaduan serupa juga telah sampai kepada DPR-RI yang diterima langsung oleh Ketua DPR RI, Marzuki Ali pada bulan Februari 2012 lalu. “Namun, hingga saat ini belum ada tindakan apapun dalam penyelesaian kasus perampasan tanah masyarakat tersebut,” sebut Hutasoit.

“Jika pemerintah tidak segera mengambil solusi penyelesaiannya, maka jangan salahkan jika kami mencari jalan keluarnya sendiri, karena pengaduan ini sudah kami sampaikan langsung kepada RI-1,” ujar Rotambun di Medan.

Selain mengultimatum pemerintah, masyarakat juga akan menyurati Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda Sumut, irjen Wisjnu Amat Sastro. Menurutnya tidak adanya ketegasan dari orang nomor satu di kepolisian Sumatera Utara tersebut. “Penegakan hukum di Sumut sudah mandul,” kecam Hutasoit.

waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*