Berkas korupsi bupati Tobasa diteliti

MEDAN – Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut telah menerima berkas acara pemeriksaan bupati Tobasa, Monang Sitorus, terkait kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp3 miliar di Pemkab Tobasa.

“Dua hari lalu, kami telah menerima berkas atas nama Monang Sitorus dan kini tengah diteliti tim jaksa,” kata Asisten Pidana Khusus Kejatisu, Erbindo Saragih, tadi malam.

Menurutnya, pihaknya tidak ada niat untuk menunda proses hukum terhadap, Monang Sitorus, dengan tidak kunjung menyatakan lengkap terhadap BAP-nya. Hal itu didasarkan pada fakta hukum yang belum terpenuhi oleh penyidik polisi.

“Kita bekerja profesional dan sesuai prosedur. Kita melihat dari fakta hukum, bukan atas desakan masyarakat. Kalau memang fakta hukumnya belum terpenuhi pastinya kami akan mengembalikannya,” jelasnya.

Hal itu dilakukan agar dalam proses penuntutan tidak terjadi kelemahan dan celah bagi terdakwa untuk bebas dari jeratan hukum. Untuk itu, pada porses penyidikan hendaknya penyidik dapat meneliti secara baik.

“Ya, mudah-mudahan pengajuan BAP ini yang terakhir dan bisa dinyatakan lengkap,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam kasus yang sama penyidik juga telah memproses tiga tersangka yakni mantan kabag keuangan, Arnold Simanjuntak, mantan pemegang kas Pemkab Tobasa, Jensen Hutapea, mantan bendahara Pemkab Tobasa, B Hutapea. Berkas ketiga tersangka sudah dilimpahkan ke Pengadilan dan saat ini sedang proses hukum.

Baca Juga :  Ketidakpuasan Terhadap Hukum Di Sumut Tinggi

Sementara puluhan masa Forum Komunikasi Mahasiswa Toba Samosir (FKMT) meminta Kejatisu untuk serius melakukan penuntutan terhadap kasus dugaan korupsi Bupati Tobasa Monang Sitorus. Keinginan itu disampaikan mereka dalam aksi yang digelar di gedung Kejatisu.

Koordinator FKMT, Sandro Simanjuntak, menyatakan aparat penegak hukum hedaknya mematuhi Inpres No 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan kasus korupsi. Sebab, hingga ini Monang Sitorus belum juga diproses pengadilan.

“Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menegakan supremasi hukum dengan menggunakan hati nurani dan berorientasi kepada kepentingan rakyat,” jelasnya.

Tersandungnya bupati Tobasa, Monang Sitorus, dalam kasus dugaan korupsi karena diduga telah melakukan penyelewengan dana APBD tahun 2005 Pemkab Tobasa sebesar Rp3 miliar.

Dalam hal ini, Monang Sitorus mengalokasikan anggaran tersebut untuk mendahulukan dana alokasi khusus (DAK), serta bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah tanpa adanya persetujuan DPRD Tobasa.

Sumber; http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=116215:berkas-korupsi-bupati-tobasa-diteliti&catid=14:medan&Itemid=27

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*