Bermasalah, Walikota Medan dilaporkan ke polisi

Walikota Medan, Rahudman Harahap, dilaporkan masyarakat Jalan Turi Medan ke Polda Sumatera Utara. Hal ini terkait izin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Jalan Turi yang terus berlanjut.

Masyarakat menilai pembangunan SPPBE itu belum memiliki IMB. Rahudman Harahap dilaporkan ke Direktorat Reskrim Poldasu dalam sangkaan tidak adanya tanggapan dari seorang pejabat publik (Walikota Medan, red) tentang permintaan salinan surat izin mendirikan bangunan No. 1680/5442/1553/06.01 sebagaimana dimaksud Pasal 52 UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Sejak Juli 2010 kita telah mempertanyakan IMB stasiun itu dengan melayangkan surat ke Walikota, namun sampai sekarang tidak ada balasan, makanya kita laporkan dia (Rahudman, red) dengan sangkaan menyembunyikan rahasia publik,” kata kuasa hukum masyarakat yang juga termasuk pelapor, Muchtar Pakpahan, tadi malam.

Muchtar mengatakan, alasan pertama pihaknya mengadukan orang nomor satu di Pemko Medan tersebut, pertama karena keluarnya IMB bernomor 1680/5442/1553/06.01 yang dikeluarkan Pemko Medan untuk memberikan izin bangunan yang sama sekali belum diketahui peruntukkannya.

“Ini yang kita pertanyakan kepada Walikota, memang pernahkah ada keluar surat IMB tersebut, karena sejak pertama kali dibangun ini sama sekali belum ada persetujuan dari masyarakat, apalagi Amdalnya,” jelasnya.

Kedua, pembangunan SPPBE sangat tidak sesuai aturan sebab dibangun di tengah-tengah pemukiman yang mana akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar bangunan tersebut. “Gas Elpiji 3 Kg saja kalau meledak cukup dahsyat, apalagi stasiun seperti ini pasti akan sangat berbahaya,” tandasnya.

Baca Juga :  22 Potongan Tubuh Korban Pesawat Hercules Belum Teridentifikasi

Berdasarkan dua poin yang dipertanyakan tersebut, tambah Muchtar lagi, membuat pihaknya mengadukan mantan Sekda Tapsel itu ke Polda Sumut.

Karena katanya, sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No.14 Tahun 2008 apabila pejabat publik tidak menjawab dalam batas waktu 10 hari maka itu kategori pidana. “Sesuai Pasal 22 jo Pasal 52 maka itu jelas pidana dan diancam hukuman penjara 1 tahun,” jelasnya.

Ditambah lagi, semasa Rahudman Harahap kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Medan pernah berjanji kepada masyakarat Jalan Turi akan mencabut IMB yang telah dikeluarkan pada tahun 2008 lalu tersebut.

“Saya sendiri tim sukses (TS)-nya Rahudman, dia pernah berjanji saat kampanye dihadapan masyarakat Jalan Turi bahwa apabila terpilih menjadi Walikota, dalam tempo dua minggu akan mencabut IMB tersebut. Nah, sekarang apa buktinya. Mau menjumpainya saja sekarang sangat lah susah,” kecam Mukhtar.

Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146170:bermasalah-walikota-medan-dilaporkan-ke-polisi&catid=14:medan&Itemid=27

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*