Bibit: Pilkada Awal Terjadinya Korupsi

2104057620X310 Bibit: Pilkada Awal Terjadinya Korupsi
Aktivis berdandan ala terpidana dan terdakwa kasus korupsi saat mengikuti Karnaval Arak Koruptor di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2010).

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah sumber awal terjadinya korupsi karena sebagian besar prosesnya dinilai penuh kecurangan.

quote 1 Bibit: Pilkada Awal Terjadinya Korupsi
Banyak calon menghabiskan uang miliaran rupiah untuk menjadi kepala daerah. Setelah jadi, kemudian sibuk mencari pengembalian modal.
— Bibit Samad Rianto
quote 1 Bibit: Pilkada Awal Terjadinya Korupsi

“Banyak calon menghabiskan uang miliaran rupiah untuk menjadi kepala daerah. Setelah jadi, kemudian sibuk mencari pengembalian modal. Itulah kenapa korupsi bisa terjadi,” kata Bibit setelah menghadiri “Workshop Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi” di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (16/12/2010).

Bibit mengatakan, banyak kepala daerah seperti bupati atau gubernur yang dijebloskan ke penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. “Sistem ini harus diperbaiki agar tidak ada lagi kepala daerah yang masuk penjara karena terlibat korupsi,” kata mantan Kapolda Kalimantan Timur ini.

Bibit mengatakan, pencegahan tindakan korupsi memerlukan peran serta semua pihak. “Laporkan saja indikasi korupsi jika datanya lengkap, pasti segera ditindaklanjuti,” katanya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto mengakui upaya pemberantasan korupsi saat ini masih sangat berat mengingat kasusnya hampir terjadi di seluruh elemen.

Menurut Agus, sulitnya pemberantasan korupsi juga diperparah dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. “Butuh waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum itu,” katanya.

Baca Juga :  Heboh Anggaran Pakaian Dinas Presiden!

Saat ini masyarakat lebih percaya kepada KPK untuk menangani tindak pidana korupsi. “Hampir 100 persen kasus yang ditangani KPK pasti berujung vonis di dalam penjara kepada pelakunya,” kata Agus. (kompas.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*