Bila Terlibat Dukung Balon Bupati, Maka PNS Akan Dikenakan Sanksi Tegas

Rabu, 17 Pebruari 2010 – www.metrosiantar.com

TAPSEL-METRO; Untuk menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilukada di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) 12 Mei 2010 mendatang, Pemkab Tapsel sudah mengeluarkan surat edaran dan sudah disebar luaskan di SKPD dan lainnya di seluruh Tapsel.

Demikian dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Hamdan Zen Harahap SH kepada METRO, Selasa (15/2).

“Pemkab Tapsel sudah mengeluarkan surat edaran tersebut tertanggal 13 Januari lalu untuk diketahui masyarakat dan juga PNS,” katanya.

Dikatakannya, surat edaran nomor 270/243/2010 tertanggal 13 Januari lalu tentang netralitas PNS merupakan tindak lanjut sesuai dengan surat Mendagri nomor 270/4627/SJ tanggal 21 Desember 2009 lalu, perihal pilkada dan netralitas PNS dalam pemilukada.

“Sesuai dengan surat yang sudah disebarkan dan di tandatangani oleh Sekdakab Tapsel, bahwa setiap PNS harus netral dalam pemilukada,” ujarnya.

Disebutkannya, jika nantinya ada yang ditemukan terlibat langsung dalam pemilukada dengan mendukung salah satu balon, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan PNS dan juga disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh si PNS yang bersangkutan.

Sementara itu Ketua Fraksi Nasional DPRD Tapsel, Borkat SSos kepada METRO, Rabu (16/2) menyikapi hal tersebut mengatakan, jika memang ada laporan yang masuk ke DPRD dan juga temuan di lapangan ada PNS yang terlibat dukung mendukung salah satu balon, DPRD Tapsel akan membentuk sebuah panitia untuk merekomendasikan agar si PNS di jatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Baca Juga :  Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Dan Trans Tapsel - Sejak 2009 Terlantar dan Mubajir

“Ada indikasi sejumlah PNS dikumpulkan untuk mendukung balon tertentu, padahal PNS harus netral. Makanya kita berencana akan membuat sebuah panitia khusus di DPRD untuk membahas masalah ini. Jika memang ada ditemukan, kita rekomendasikan saja yang bersangkutan dihukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukannya, karena PNS itukan harus netral,” terangnya.

Sebelumnya Ketua PGRI Tapsel, Untung P Harahap SPd mengimbau kepada seluruh guru di Tapsel untuk tidak terlibat dalam pemilukada dan lebih memfokuskan perhatian pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN). (phn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 13 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*