BLM PNPM Sidimpuan Dikucurkan

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang berasal dari APBN 2010, mencapai Rp8,2 miliar lebih akan dikucurkan ke rekening setiap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-  Padangsidimpuan.

Dana itu akan digunakan untuk penanggulangan kemiskinan di bidang penataan infrastruktur. Dari Rp8,2 miliar dana tersebut, sebesar 35 persen  dimanfaatkan pada kegiatan infrastruktur, yakni berupa pembangunan tempat mandi cuci dan kakus (MCK), saluran irigasi, jalan, jembatan, sarana air bersih, drainase dan infrastruktur lainnya.

“Semenatra sisa yang 65 persen lagi sedang dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi berakhir Maret 2011. Sedangkan dana pendamping dari APBD sebesar Rp400 juta dimanfaatkan beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat dana APBD akan dikucurkan kembali,” kata Koordinator Kota-8 Padangsidimpuan-Sibolga melalui Asisten Kota Bidang Infrastruktur Rahdiansyah Pane di Padangsidimpuan, pagi ini.

Menurut Rahdiansyah, dana BLM tersebut langsung dikelola oleh masyarakat di kelurahan  dan desa. Hal ini sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

“Dana BLM ini dimanfaatkan untuk pembenahan dan penataan lingkungan permukiman warga. Yakni sebagai upaya pendorong peningkatan perekonomian warga dan membawa perubahan percepatan pembangunan di Kota Padangsidimpuan,” katanya.

Pihaknya berharap agar dana BLM tersebut dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Yaitu bagi penanggulangan kemiskinan di bidang infrastruktur, ekonomi maupun sosial.

Baca Juga :  Terkait dugaan keterlibatan salah seorang warga Tapanuli Selatan dalam aksi terorisme di Aceh; Umat Islam di Tapsel Diminta Waspada

Ditambahkan, PNPM-MP mengajak masyarakat berpartisipasi membangun daerahnya sendiri. Tidak saja sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai pelaku utama pembangunan itu. Pola ini lebih efektif dan efesien dalam penanganan kemiskinan.

“PNPM-MP sebagai proses pembelajaran warga. Maka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bersama dan kerjasama dengan pemerintah setempat maupun pihak swasta. Sehingga tercipta good governance,” ujarnya. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*