Bonsai Perkara Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Korupsi atau Pungli Dinas Pendidikan ?

5288131486 50d86cb9e1 Bonsai Perkara Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan - Ternyata Juga Bisa Bonsai...? (Photo: alarm)

Padangsidimpuan, Persidangan dan putusan perkara pejabat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan (Psp) yang dituntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Psp dan disidang serta diputus Pengadilan Negeri (PN) Psp terlihat sudah “lari” dari logika waras akal sehat masyarakat. Terkesan tuntutan dan putusan perkara mengarah pada Bonzai ataupun pengkerdilan substansi perkara yang sebenarnya terjadi.

Mulanya Kepala Bidang Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan (Psp) Maskur Hasibuan yang ikut menjadi Tersangka bersama Kepala Dinas Panongonan Harahap pada sidang PN-Psp tgl 11 Agustus 2010 didakwa telah korupsi Rp. 1.644.712.209,- Dana Proyek DAK Rehab Gedung SD-SD di Pemko Psp, dengan Surat No. Reg.Perkara: PDS-05/Ft-1/Psp/07/2010 oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rehulina Purba, SH, RO Panggabean, SH, Yudha Utama  Putra, SH, Yuni Hariaman, SH, Esrom Sitanggang, SH, Sri Mulyani Saragih, SH.

Setelah persidangan asal-asalan beberapa bulan akhirnya Maskur Hasibuan (Hsb) dituntut pidana oleh PN-Psp dalam perkara tuduhan korupsi proyek DAK Rehabilitasi SD-SD Tahun Anggaran (TA) 2009. Dengan tuntutan dibacakan Tim JPU Kasi Pidsus Kejari Psp, Yudha Utama Putra, SH didampingi JPU Sri Mulyani Saragih, SH pada Hari Senin tgl.13 Oktober 2010.

Selama persidangan perkara di PN-Psp, Terdakwa Maskur Hsb sempat bilang akan ungkap semua aliran dana Rp. 1, 6 milyar. Tetapi semua rencana pembelaannya bubar, karena sebelum sidang berikut, Terdakwa Maskur Hsb didatangi beruntun berbagai pihak ke Rutan Psp  membujuk dan membungkam. Sehingga semua fakta-fakta hukum serta saksi-saksi PNS Dinas Pendidikan dan beberapa PNS Pemko Psp yang menyaksikan uang 1,6 M hasil pungli dibawa oleh siapa dan diserahkan ke pejabat mana, akhirnya yang tinggal hanya jadi kesaksian Maskur Hsb di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) thok.

Di persidangan PN-Psp, Ketua Majelis Hakim Tommy Manik, SH bersama Hakim Anggota Majelis, Lodewiyk Ivandrie Simanjuntak, SH, MH dan Taufik Abdul Halim, SH terlihat “mengekor” grand strategi Tim JPU Kejati Sumut dan Kejari Psp. Para saksi-saksi kasus pungli 1,6 milyar dari 72 Kepala SD sekaligus ikut menghitung uangnya serta mengetahui uang pungli tsb disetor ke pejabat Pemko Psp, sama sekali tidak disidik dan tidak dibuat BAP kesaksiannya, apalagi dihadirkan Tim JPU ke persidangan.

Baca Juga :  Polres Tapsel Bekuk Kurir 47 Kg Ganja Asal NAD Yang Akan Dipasarkan ke Lampung

Akhirnya, Majelis Hakim PN-Psp tsb memutus perkara dengan tuduhan Terdakwa Maskur Hsb koruspi sendirian bahkan “makan sendiri” uang yang sebenarnya adalah uang hasil pungli pejabat Dinas Pendidikan Pemko dari puluhan Ka SD koruptor pelaksana proyek DAK 2009. Semua atasan terdakwa secara berjenjang mulai dari Sekretaris Dinas Pendidikan bahkan Walikota Psp tidak tahu menahu dan tidak terima sepeser pun dari pungli tsb. Bahkan Kadis Pendiidikan Panongonan Harahap beserta Sekda Sarmadan Hsb pada sidang kesaksiannya di PN-Psp, bersumpah di bawah ktab suci, mereka berdua tidak tahu apapun dan tidak terima sepeser pun.

Putusan Majelis Hakim PN-Psp No: 465/Pid.Sus/2010/PN.Psp tgl 30 Desember 2010 akhirnya menghukum Maskur Hsb bersalah “makan sendiri” 1,6 milyar hasil pungli 72 Kepala SD di Pemko Psp, dan harus ganti sendiri kerugian negara hasil pungli puluhan Ka SD yang walau fakta dan saksi merujuk bahwa hasil pungli 1,6 milayr tersebut diangkut keluar Kantor Dinas Pendidikan, konon untuk jadi setoran upeti atasan di Pemko Psp.

Persidangan perkaranya sendiri terlihat anyep, Penasehat Hukum Suleiman Soiregar, SH sekalipun tiDak pernah interupsi pembelokan substansi perkara yaitu korupsi berjama’’ah pejabat Dinas Pendidikan bersama pejabat Pemko Psp. Saksi-saksi meringankan tidak pernah diminta hadir oleh Penasehat Hukum perkara Maskur Hsb.

Trerakhir, yang terlihat tidak ada pengembangan penyidikan dari keterangan dan kesaksian Maskur Hsb. Yang terjadi malah berbagai taktik curang licik terkesan menukangi dan membonzai alias mengerdilkan materi dan substansi perkara. Si operator wayang pungli dikorbankan, menutupi hasil pungli bawahan sudah jadi upeti atasan

Nalar Nungging

Terpidana Maskur Hsb ketika ditemui di Rutan Psp dengan stress, senewen dan linglung memaparkan keanehan penyidikan dan persidangan perkaranya. “Saya sebagai Pimpinan Proyek DAK Rehab SD TA 2009, di instansi tehnis tingkat kabupaten/kota, apalagi di daerah pelosok yang manusianya sedikit semua urusan terbuka, apa masuk akal bisa melakukan kehebohan kumpul pungli milyaran rupiah dari puluhan Ka SD secara diam-diam “makan sendiri”? Dalam budaya birokrasi pemerintahan di Republik Indonesia sekarang ini, dimana rupanya di Indonesia ada pejabat tingkat bawah level Pemko bisa korupsi sendiri dan kenyang sendiri? Dapat jabatan saja musti setor upeti ke atasan, apa bisa korupsi jabatan ‘makan sendiri”, ketua Maskur Hsb.

Baca Juga :  Pemkab Paluta Sosialisasikan Hibah dan Bansos

Menyikapi perkembangan tsb, pengamat hukum di Tabagsel, AR Morniff dari lsm Alarm menuding tegas adanya indikasi rekayasa pembelokan isue korupsi berjama’ah di Pemko Psp beserta jajaran SKPD dan Kepala-Kepala SD menjadi seolah kejahatan pribadi oknum PNS Pemko Psp. Yang terkesan diekori manut-katut oleh aparat instansi penegak hukum di Kota Psp dan Propinsi Sumut. Terakhir, fakta hukum aliran dana hasil pungli menjadi upeti masih tetap jadi misteri hukum. Yang terjadi dalam persidangn di PN-Psp tak lagi bisa dicerna akal sehat. Persidangan perkara di PN-Psp bukan mengemban amanah KUHAP menggali dan mengungkap kebenaran hukum, melainkan gejalanya terlihat seolah menjadi legitimasi ‘nalar-nungging’ membungkus dan mengerdilkan perkara mengangkangi logika waras. Pejabat Pemko penerima upeti dan puluhan Kepala SD pelaku terdepan korupsi DAK Pendidikan, semua  diselamatkan jadi saksi thok

“Gejalanya terlihat seolah masih banyak bercokol jaksa plagiat gaya Cyrus Sinaga dan Hakim duplikat selera Muhtadi Asnun di Kantor Kejari dan PN Psp. “Dege na menek, Dilat na godang”, leceh AR Morniff.  ( armh )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*