BP Tangani Hutan Batang Toru Blok Barat

PENGELOLAAN Hutan Batang Toru Blok Barat (HBTBB) akhirnya disepakati dibentuk Badan Pengelola (BP) yang diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah.

Pembentukan BP HBTBB ini merupakan kelembagaan kolaboratif yang difasilitasi oleh Orangutan Conservation Service Program (OCSP) di Sibolangit, 2-3 Desember 2009 ini, dihadiri oleh perwakilan dari lembaga adat, LSM, tokoh masyarakat, perusahaan pemegang izin konsesi lahan, dan unsur pemerintah daerah (dinas kehutanan dan dinas lingkungan hidup) dari tiga kabupaten yang wilayahnya meliputi kawasan HBTBB, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.

Demikian disampaikan, Cummunication OCSP Sumatera, Erwinsyah pada (4/12) melalui surat elektronik yang diterima wartawan koran ini. Dirinya membeberkan bahwa proses dialog yang berlangsung alot pada 2 sampai dengan 3 Desember di Sibolangit, akhirnya para pihak yang berkepentingan dalam pemanfataan dan perlindungan Hutan Batang Toru menyepakati agar pengelolaan kolaboratif HBTBB dilakukan melalui kelembagaan BP.

Dia menyebutkan sejalan dengan terpilihnya bentuk kelembagaan kolaboratif HBTBB, peserta juga membentuk Tim Inisiator yang diketuai oleh Djati Witjaksono Hadi (Kepala BBKSDA Sumut), dengan tugas inti mensosialisasikan konsep kelembagaan Badan Pengelola HBTBB kepada lembaga-lembaga terkait, menegosiasikan upaya pembentukan kelembagaan BP HBTBB kepada banyak pihak, dan mengorganisasikan lokakarya pembentukan struktur dan pengurus BP HBTBB.

Wakil Ketua Tim Inisiator Pembentukan BP HBTBB, Erwin Alamsyah Siregar, mengatakan lingkup kewengan HBTBB antara lain meliputi penguatan ekonomi masyarakat, revolusi hijau, kampanye dan penyadartahuan, penguatan kearifan tradisional, pendidikan lingkungan bermuatan lokal bagi sekolah, dan kampanye penyadartahuan tentang pentingnya pemanfataan hutan Batang Toru secara lestari.

Baca Juga :  Capaian PAD Madina Masih Minim

Sedangkan, Deputi Koordinator OCSP Regional Sumatera, Pahrian SIregar, mengatakan BP HBTBB bersifat adaftif terhadap skenario perubahan status fungsi kawasan hutan Batang Toru ke depan, baik menjadi hutan lindung, taman hutan raya (Tahura)atau tetap dengan status kawasannya selama ini.

Saat ini, bebernya fungsi hutan di kawasan HBTBB beragam status, antara lain cagar alam (CA), hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi (HP), dan area penggunaan lain (APL) atau kawasan budidaya bukan hutan.

Apapun status fungsi kawasan hutan Batang Toru ini, bilangnya pemerintah ke depan, katanya, tidak akan berpengaruh terhadap eksistensi Badan Pengelola HBTBB. Artinya, jika kelak pemerintah menetapkan status fungsi hutan Batang Toru menjadi hutan lindung atau Tahura HBTBB dan membentuk unit pelaksana teknisnya (UPT), UPT ini tetap merupakan bagian dari keanggotaan BP HBTBB. “BP HBTBB tidak mengambil alih tugas UPT. Sebaliknya akan mendorong dan membantu tugas-tugas UPT, sehingga bisa lebih efektif dan optimal,” tegas Pahrian Siregar. (ril)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.