BPH Migas Bingung Menentukan Open Access

Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Umi Asngadah mengatakan rencana pemerintah memberlakukan open access berdasarkan Permen ESDM No. 19 Tahun 2009. Dimana secara teknis dan ekonomi, pipa (infrastruktur) gas yang ada saat ini bisa dimanfaatkan lebih luas. Menurut rencana, pemberlakuan open access alias pemanfaatan bersama infrastruktur gas akan dilakukan pada 1 Nopember 2013. “Peraturan ini berlaku surut dan mengikat,” ujarnya, Selasa 29 Oktober 2013, di Hotel Manhattan, Jakarta.

Meski demikian, lanjut Umi, BPH Migas tidak memiliki kewenangan untuk memaksa PGN segera melakukan open access. “Kami sebagai regulator tidak memaksa. Kami hanya mengatur sesuai dengan Permen 19 Tahun 2019,” kata dia.

Umi berujar sebelum diberlakukan menyeluruh mengenai open access, BPH Migas akan mempertimbangkan laporan tahun sebelumnya dan identifikasi pipa. “Saat ini belum ada identifikasi pipa. Karena sampai saat ini belum ada badan usaha yang meminta lewat pipa gas PGN,” papar Umi. Menurutnya, dalam waktu dekat, BPH Migas akan bertemu dengan PGN untuk membahas penerapan open access.

Sementara itu Ucok Sky Khadafi, Advokasi Fitra juga mengatakan, open akses ini bukan untuk kepentingan masyarakat. “Aturan open akses bukan untuk kepentingan masyarakat. Ini perang Pertamina dan permainan regulator saja. Saat ini Pertamina yang ingin berbisnis dan menentukan harga gas,”terang Ucok Sky Khadafi

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Terancam 20 Tahun Penjara, Angie Ajukan Eksepsi

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*